Home / NASIONAL

Kamis, 23 Juli 2020 - 08:49 WIB

Mensesneg: Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Ibarat Gas dan Rem

BOGOR, BERITANUSA.id – Pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 merupakan perwujudan dari konsep gas dan rem sebagaimana yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Konsep tersebut mengintegrasikan upaya penanganan kesehatan dan perekonomian secara seimbang dan terintegrasi.

“Komite ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan kebijakan antara kebijakan kesehatan dengan kebijakan perekonomian yang sering dikatakan Pak Presiden ini ibarat ada gas ada rem, dua-duanya harus diselesaikan secara seimbang,” ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu kemarin.

Pratikno memastikan bahwa upaya pemerintah dalam menangani dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 tidak akan mengendur sedikitpun. Sebaliknya, saat ini pemerintah tengah berupaya agar vaksin untuk Covid-19 dapat segera tersedia secara luas.

“Tentu saja prioritas pada kesehatan akan tetap sangat sangat sangat utama. Sekarang ini sudah masuk pada tahap bagaimana kita menyiapkan segera untuk vaksin,” ucapnya.

Pengembangan dan uji klinis terhadap vaksin Covid-19 tersebut akan segera dilakukan oleh tim dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran dan akan ditindaklanjuti oleh BPOM dan Bio Farma.

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dibentuk berdasarkan Perpres tersebut terdiri atas Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, serta Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Komite Kebijakan tersebut diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, serta Menteri Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Kebijakan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara akan menjadi Ketua Pelaksana yang bertugas mengintegrasikan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.

“Ketua Pelaksana dari Komite ini adalah Menteri BUMN yang tugasnya menyinergikan dua satgas. Jadi Satgas Penanganan Covid berjalan seperti biasa, sekarang didukung secara terintegrasi oleh Satgas Perekonomian di bawah kepemimpinan Pak Budi Gunadi Sadikin,” tuturnya. (hms/pri)

Share :

Baca Juga

Presiden RI Joko Widodo. Foto/BPMI Setpres

NASIONAL

Kunjungi Kalteng, Jokowi Fokus Food Estate di Lahan 30 Ribu Ha
Presiden Joko Widodo mengenakan masker saat memimpin upacara pelantikan Kepala BNPT, di Istana Negara, Jakarta. Foto/Antara

NASIONAL

Jokowi: Pandemi Disrupsi Cara Hidup Semua Orang
Ilustrasi Omnibus Law. Foto/Ist

NASIONAL

Baleg Bentuk Tim Perumus Pasal-Pasal Krusial RUU Ciptaker
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto/Antara

NASIONAL

Aturan PPKM DKI Tak Jauh Beda dengan Pemerintah Pusat
Ilustrasi vaksin COVID-19 atau virus corona. REUTERS/Dado Ruvic

NASIONAL

Indonesia Akan Sediakan 290 Juta Dosis Vaksin Covid-19
Tri Rismaharini menduduki jabatan baru sebagai Menteri Sosial RI. Foto/Instagram @tri.rismaharini

NASIONAL

Jumlah Korban Narkoba Setara Populasi Warga Surabaya
Terdakwa Benny Tjokro. Foto/MI

NASIONAL

131 Sertifikat HGB Tersangka Korupsi Asabri Disita
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono. Foto/Polri

NASIONAL

Polisi Tangkap DPO Terduga Teroris di Lampung