Home / TOPAD

Senin, 11 Januari 2021 - 15:20 WIB

Momentum “Polri Terbarukan”, Sahabat Rakyat, Mandiri dan Profesional

Oleh: Parluhutan S.SE.Ak, M.Ak, CA, CMA (Topad), pendiri Perkumpulan Pengusaha Rakyat Nusantara (Pusatnusa/www.pusatnusa.com).

Oleh: Parluhutan S.SE.Ak, M.Ak, CA, CMA (Topad), pendiri Perkumpulan Pengusaha Rakyat Nusantara (Pusatnusa/www.pusatnusa.com).

Oleh: Parluhutan S.SE.Ak, M.Ak, CA, CMA (Topad), pendiri Perkumpulan Pengusaha Rakyat Nusantara (Pusatnusa/www.pusatnusa.com).

PERHATIAN masyarakat luas terhadap Kapolri petahana yang akan memasuki usia 58 tahun, cukup ramai dan memberi pendapat yang beragam. Pembahasan serius tidak hanya di institusi Kepolisian saja, tepatnya Wanjakti yang diberi wewenang untuk mengajukan calon ke Presiden yang kemudian Presiden menyampaikan ke DPR untuk ditetapkan, sesuai dengan mekanisme dan prosedur penilaian yang sudah ada. Tapi keseruan juga terlihat di media sosial (medsos) sampai ke warung kopi.

Peran Kapolri sangat vital dan strategis untuk memimpin lembaga Kepolisian. Polri yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara bertugas menjaga keamanan dan keselamatan rakyat. Perlu digarisbawahi menjaga “keamanan dari penguasa tertinggi di negara ini”, yaitu rakyat itu sendiri yang jumlahnya sekitar 268 juta jiwa.

Perkumpulan Pengusaha Rakyat Nusantara (Pusatnusa), situs www.pusatnusa.com, turut serta memberi perhatian, mendukung sepenuhnya proses dan estafet kepemimpinan selanjutnya yang telah memiliki mekanisme dan prosedur tersendiri. Harapan kami kiranya agar ada peningkatan yang significant, dinakhodai oleh sosok yang mengandalkan profesionalisme, leadership mumpuni yang humanis, niat tulus dan amanah untuk rakyat, mampu menyusun strategy maps yang tepat guna, adaptif, terukur, berbasis kinerja, yang menjadi dasar kuat ke depannya, menjadi lembaga Kepolisian yang dicintai rakyat, sahabat dekat rakyat, lembaga pelopor, bergandengan erat dan harmonis dengan Lembaga Militer dan lainnya, mendorong, melahirkan dan menjaga dengan setia atas lahirnya “INDONESIA RAYA TERBARUKAN”.

Mewujudkan harapan besar tersebut, Pusatnusa, saya, kami, kita, kamu, kalian adalah rakyat, pemilik kekuasaan tertinggi negara ini, kiranya mengarahkan semua pikiran, ucapan, komentar, kritikan, ulasan, opini, niat, ceramah, pidato, pengaruh, intervensi, kekuasaan, doa dan harapan  untuk menemukan nakhoda selanjutnya, mau personel lama atau baru, yang penting dan paling pokok adalah sesuai dengan harapan di atas yakni profesional, amanah, niat tulus, mandiri, tidak diintervensi, mengabdi untuk rakyat, menuju Indonesia Raya Terbarukan.

Kiranya semua lapisan masyarakat dengan tidak pandang buluh, siapapun itu, untuk menghindari hal-hal yang berpotensi menggagalkan terwujudnya harapan di atas.

Menitikberatkan Objek, Bukan Subjek

Konstitusi mengamanahkan bahwa keamanan dan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pelaksana tugas langsung untuk itu adalah Polri dan Militer. Kiranya masyarakat di luar Polri tidak menggiring penilaian sosok dari segi subjek menyangkut sara dan kedekatan, terkait subjek cukup di ranah usia, kesehatan, kebugaran, kecerdasan, prestasi, integritas, niat tulus, visi dan misi, leadership mumpuni dan humanis, keberanian, wibawa dan sejenis lainnya.

Berdasar Konstitusi, Bukan Kepentingan

Serah terima jabatan Kapolri antara Jenderal Hoegeng Iman Santoso kepada penggantinya Moh Hassan oleh Presiden Soeharto pada 1971. Foto: KOMPAS/PAT HENDRANTO

Serah terima jabatan Kapolri antara Jenderal Hoegeng Iman Santoso kepada penggantinya Moh Hassan oleh Presiden Soeharto pada 1971. Foto: KOMPAS/PAT HENDRANTO

Hindarkan sudut pandang berdasar konstitusi dengan metode penjabaran pendapat dan opini yang menguatkan dan cocokologi ke konstitusi untuk menggiring atau orientasi terpenuhinya keputusan yang menguntungkan kepentingan sepihak atau kelompok.

Konstitusi, UU Kepolisian RI tidak mengharuskan Kapolri harus dijabat oleh jenderal aktif, tidak mengatur masa jabatan Kapolri secara pasti (fixed-term). Presiden memiliki hak prerogatif, boleh mengangkat personel baru, boleh mempertahankan Kapolri (petahana). Ada prosedur evaluasi setiap tahunnya, jika ada perpanjangan jabatan Kapolri (petahana) tidak memerlukan persetujuan DPR. Yang mengharuskan calon Kapolri anggota Kepolisian aktif dan dengan persetujuan DPR, adalah pengangkatan  personal baru, dasar pasal 11 ayat (6).

Dengan landasan konstitusi dan dasar pemikiran tersebut, tidak ada ruang bagi pihak, kelompok atau lembaga, selain institusi resmi yang diberi wewenang penuh oleh konstitusi untuk menggiring pemilihan ini untuk kepentingan pihak, kelompok atau lembaga tertentu. Segera hilangkan atau kubur dalam-dalam keinginan atau rencana mengintervensi dalam bentuk apapun. Niatkan saja dan fokus pada pembenahan diri sendiri atau pembenahan internal lembaga masing-masing untuk berbenah. Masih ada waktu berbuat baik dan memberi yang terbaik bagi bangsa ini, di sela usia yang masih tersisa, menunggu Tuhan memanggil kita semua, aku dan kamu.

Saran ke Lembaga Kepolisian

Jenderal Hoegeng Iman Santoso saat menjabat Kapolri. Foto: ISTIMEWA

Jenderal Hoegeng Iman Santoso saat menjabat Kapolri. Foto: ISTIMEWA

Bangsa ini mendambakan kelahiran “Polisi Terbarukan”. Profesional, bekerja dengan niat tulus,  memastikan terwujudnya keamanan dan keselamatan rakyat agar rakyat terjamin dan nyaman berkarya, berusaha, bekerja maksimal, membangun ekonomi kerakyatan, yang akhirnya akan bermuara “terwujudnya kesejahteraan bersama”, kesejahteraan polisi dan rakyatnya.

Mendambakan lembaga Kepolisian yang profesional dan mandiri, no intervention, segera berbenah. Petinggi Polri mulai dari tingkat daerah sampai tingkat pusat yang juga dipenuhi oleh polisi yang memiliki keilmuan dan akademisi yang mumpuni, tingkat S1, S2, S3, profesor, bangkitlah dan segera bangun strategy maps yang adaptif, humanis dan tepat guna, berbasis kinerja yang terukur, sistematis, terurai jelas key perfomance indicator (KPI) semua personel, evaluasi KPI secara regular dan konsisten, reword and punishment berdasar KPI, terbuka dan diketahui oleh rakyatnya.

Ke depannya, sistem reword dan punishment yang berbasis KPI yang terbuka akan memudahkan rakyat turut berperan dan berkonstribusi, memiliki dasar yang kuat untuk berperan memberi masukan yang membangun, memberikan kritik yang membangun, tidak ada lagi ruang bagi pihak atau kelompok yang menggiring opini ke arah yang diinginkan atau bermanufer untuk kepetingan pihak atau kelompok tertentu.

Dengan ini semua, akan lahir Lembaga Kepolisian yang terbarukan, Polisi NKRI yang profesional, menjadi pelopor, lahirnya “Indonesia Raya Terbarukan”, Indonesia yang penuh damai, sejahtera, makmur dan sentosa.

***

Share :

Baca Juga

Oleh: Parluhutan S.SE.Ak, M.Ak, CA, CMA (Topad), pendiri Perkumpulan Pengusaha Rakyat Nusantara (Pusatnusa/www.pusatnusa.com).

TOPAD

Imlek Milik Siapa?
Parluhutan (Topad), Pendiri Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya

TOPAD

Bangkit! Lawan Krisis
Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Rakyat Nusantara (PUSATNUSA) Parluhutan S. SE.Ak, M.Ak, CA, CMA atau Topad memberikan arahan kepada para relawan muda dalam mengembangkan sistem pasar digital untuk para pelaku Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM), di Gedung Gorga, Jakarta, Senin (3/8). (Foto: Radhea Heqamudisa/Beritanusa.id)

TOPAD

Langgengkan Persaudaraan, Leluhur Tersenyum
Parluhutan S.SE.Ak, M.Ak, CA, CMA (Topad), pendiri Perkumpulan Pengusaha Rakyat Nusantara (Pusatnusa). Foto/Beritanusa.id

TOPAD

Jokowi Pecat Pejabat Pertamina
Parluhutan (Topad),Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Rakyat Nusantara (Pusatnusa). Foto/Beritanusa

TOPAD

Punahnya Sikap “Taat”, Berdampak Kepada Kepunahan Bangsa Ini
Parluhutan S (Topad), Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Rakyat Nusantara (Pusatnusa). Foto/Beritanusa

TOPAD

Kapolres dan Dandim di Lokasi Habib Rizieq Dirawat

TOPAD

Tindak Akuntan Publik Nakal Demi Integritas Akuntan Publik Nusantara
Ketua Umum PUSATNUSA Parluhutan melantik sejumlah pengurus daerah. Foto: Beritanusa.id

TOPAD

Pidato Lengkap Ketua Umum PUSATNUSA saat HUT ke-75 RI