Home / NASIONAL

Jumat, 4 September 2020 - 10:53 WIB

Mulai 2021, Bea Materai Jadi Satu Harga Rp10.000

Menteri Keuangan Sri Mulyani rapat kerja dengan  Komisi XI DPR RI sedang merumuskan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, Kamis (8/4). Foto/Kemenkeu

Menteri Keuangan Sri Mulyani rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI sedang merumuskan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, Kamis (8/4). Foto/Kemenkeu

JAKARTA, BERITANUSA.id – Komisi XI DPR RI bersama Kementerian Keuangan sedang merumuskan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Dalam rumusan terbaru itu, bea materai akan diberlakukan satu tarif sebesar Rp10.000 dari sebelumnya dua tarif, yaitu Rp3.000 dan Rp6.000.

Hal ini dikemukakan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya, Kamis (3/9). “Terjadi penyederhanaan aturan menjadi hanya satu batasan bea materai dan nilainya ditingkatkan menjadi Rp5 juta sebagai batas nominal dari nilai dokumen yang diwajibkan menggunakan meterai Rp10.000,” jelasnya.

Sedangkan, untuk dokumen di bawah nominal tersebut tidak dikenakan bea materai. Hergun, sapaan akrab Heri Gunawan menjelaskan, definisi dokumen objek bea meterai juga diperluas tidak hanya meliputi dokumen dalam bentuk kertas tapi dokumen elektronik (digital) pun nanti masuk objek bea meterai.

“Bea meterai dalam bentuk digital tidak hanya dapat menggali potensi penerimaan, namun juga memberi kepastian hukum untuk transaksi, perjanjian, kerja sama atau hal sejenis lainnya yang selama ini dilakukan melalui platform digital,” ucapnya.

Diperkirakan, lanjut politisi F-Gerindra itu, kenaikan tarif bea meterai berpotensi menambah penerimaan negara dari bea meterai sebesar Rp8,83 triliun dari sebelumnya Rp3 triliun.

Rencananya, RUU ini baru bisa diundangkan pada tahun 2021. Karena ada perluasan definisi, maka Pemerintah harus menyiapkan aturan pengenaan bea meterai untuk dokumen digital secara jelas. Mulai dari mengidentifikasi dan menjelaskan jenis-jenis dokumen digital seperti apa saja yang kelak dikenakan bea meterai.

“Pemerintah juga perlu menyiapkan skema pengawasan yang baik, karena mengawasi dokumen dan transaksi digital tentu membutuhkan pengawasan memadai secara digital pula,” seru legislator asal Sukabumi, Jawa Barat tersebut.

Pengawasan jadi keniscayaan yang sangat dibutuhkan, lantaran dengan perkembangan teknologi yang ada, transaksi digital akan semakin ramai dan pemalsuan meterai digital juga akan muncul. (*)

Share :

Baca Juga

Kapolda Metro Jaya bersama Pangdam Jaya serta jajarannya melakukan sidak protokol kesehatan (prokes) di Stasiun Kota Jakarta Barat. Foto/Istimewa

NASIONAL

Kapolda Metro-Pangdam Siap Bikin Kios Masker Gratis

NASIONAL

Polisi Tangkap Penyebar Video Asusila di Medsos di Jakarta Barat
DPR RI gelar rapat paripurna. Foto/ANTARA

NASIONAL

Ada Nama Terawan Dalam 31 Calon Nama Dubes dari Jokowi
Sejumlah kendaraan memadati ruas jalan Sistem Satu Arah di jalan Oto Iskandardinata (Otista), Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/5). Foto/Antara

NASIONAL

Efektif Turunkan Covid, Ganjil Genap Kota Bogor Diperpanjang
Petir menghiasi langit di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Foto/MI

NASIONAL

BMKG: Potensi Hujan Lebat dan Petir di Sejumlah Daerah
Sejumlah petugas kepolisian ketika mengamankan aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law di Medan, Kamis (8/10). Foto/Indozone.id/Raden Armand

NASIONAL

Ribuan Personel Gabungan Amankan Demo Buruh dan FPI di Jakarta
Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Foto/Antara

NASIONAL

KPK Sita Uang Rp1,4 Miliar Terkait Kasus Nurdin Abdullah
Sejumlah orang mengemas paket bansos di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta. Foto/MI

NASIONAL

Lewat KSBB, Pemprov DKI Ajak Warga Saling Bantu