Home / EKONOMI

Jumat, 4 September 2020 - 16:43 WIB

OJK Permudah Kredit untuk Pelaku Industri Kendaraan Listrik

Ilustrasi kendaraan listrik. Ist

Ilustrasi kendaraan listrik. Ist

JAKARTA, BERITANUSA.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi sejumlah relaksasi aturan kredit bagi pelaku industri kendaraan listrik berbasis baterai (KBL BB). Relaksasi mulai dari pengecualian batas pemberian kredit hingga batas risiko kredit.

Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan relaksasi ini tertuang dalam surat kepada direksi bank umum konvensional tertanggal 1 September 2020 lalu.

Ketentuan KBL BB mengikuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan.

“OJK mendukung program KBL BB dengan mendorong perbankan nasional berpartisipasi untuk pencapaian program tersebut,” ucap Heru dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9).

Secara rinci relaksasi diberikan dalam empat bentuk. Pertama, pengecualian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bagi penyediaan dana dalam rangka produksi KBL BB beserta infrastruktur dan komponennya, seperti baterai, charging station, dan lainnya.

“Ini dapat dikategorikan sebagai program pemerintah yang mendapatkan pengecualian BMPK dalam hal dijamin oleh lembaga keuangan penjaminan/asuransi BUMN dan BUMD,” jelasnya.

Hal ini sejalan dengan Peraturan OJK (POJK) No.32/POJK.03/2018 sebagaimana telah diubah dengan POJK No.38/POJK.03/2019 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar.

Kedua, penilaian kualitas kredit untuk pembelian KBL BB dan atau pengembangan industri hulu dari KBL BB dengan plafon sampai Rp5 miliar hanya perlu didasari pada ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga.

Hal ini sesuai dengan penerapan POJK No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Ketiga, batas risiko kredit bagi pembelian KBL BB dan atau pengembangan industri hulu dari KBL BB untuk perorangan atau badan usaha tidak perlu mencapai bobot 100 persen dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Ketentuan batas risiko tersebut hanya dikenakan bobot 75 persen dari ATMR.

Penerapan bobot risiko dimaksud sesuai SEOJK No.42/SEOJK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan SEOJK No.11/SEOJK.03/2018 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

Keempat, penyediaan dana kepada debitur dengan tujuan pembelian KBL BB dan dan pengembangan industri hulu dari KBL BB dapat dikategorikan sebagai pemenuhan ketentuan penerapan keuangan berkelanjutan. (cnn/idn)

Sumber: CNN Indonesia

Share :

Baca Juga

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Foto/PUPR

EKONOMI

PUPR Sudah Lelang 4.060 Proyek Senilai Rp46,6 T per 28 November
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/Antara

EKONOMI

Kemenkeu Kucurkan Insentif Rp3,49 T ke Pengusaha
Ilustrasi uang Rpiah. Foto/Ist

EKONOMI

Cara Dapat Bansos Kemensos Modal Usaha Rp3,5 Juta
Presiden RI Joko Widodo. Foto/BPMI Setpres

EKONOMI

UMKM Jangan Menyerah
Menko Perekonomian Airlangga Hartato. Ist

EKONOMI

Menko Airlangga Bidik Peluang Relokasi Industri ke Asia Tenggara
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil siap menjadi relawan uji klinis vaksin covid-19. Foto/Antara

EKONOMI

Daftar Kenaikan UMK 2021 di Jabar, Kabupaten Bekasi Tertinggi
Presiden Joko Widodo membuka Jakarta Food Security Summit (JFSS) ke-5 Tahun 2020 secara virtual, sebagaimana ditayangkan dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, 18 November 2020. Foto/BPMI Setpres

EKONOMI

Jokowi: Pemilik Anggaran Besar Segera Lelang Desember 2020
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/7). Foto/AntaraMenko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/7). Foto/Antara

EKONOMI

Pemerintah Akan Beri Insentif untuk Sektor Pariwisata