Home / NASIONAL

Rabu, 7 Oktober 2020 - 11:06 WIB

Omnibus Law Cipta Kerja Terus Mendapat Penolakan

Demo buruh tolak Omnibus Law. Foto/Detikcom

Demo buruh tolak Omnibus Law. Foto/Detikcom

JAKARTA, BERITANUSA.id – Sejak disahkan dalam Sidang Paripurna yang digelar DPR RI pada Senin (5/10), Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja terus mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari mahasiswa buruh atau pekerja, pakar hingga organisasi keagamaan.

UU Cipta Kerja yang disahkan di era Presiden Joko Widodo ini diklaim bisa menarik investasi dan menciptakan banyak lapangan kerja. Namun, banyak pihak justru menilai UU tersebut tak pro kepada rakyat serta merusak lingkungan hidup.

Gelombang penolakan pertama datang dari perkumpulan pemuka agama. Mereka yang berasal dari sejumlah organisasi keagamaan itu kompak membuat sebuah petisi lewat situs change.org.

Petisi ini kini telah ditandatangani sedikitnya oleh 1,2 juta orang saat diakses pukul 10.50 WIB, Rabu (7/10). Para tokoh agama yang membuat petisi ini antara lain, Busryo Muqodas, Pdt. DR. Merry Kolimon, Ulil Absar Abdalla, Engkus Ruswana, Roy Murtadho dan Pdt. Penrad Sagian.

Petisi tersebut dibuat sejak Senin (5/10) bersamaan dengan pengesahan UU Cipta Kerja. Para pemuka agama menilai UU Cipta Kerja mengancam banyak sektor, mulai dari kebebasan sipil, keadilan sosial, ekonomi, budaya dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Selain pemuka agama, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga menolak mentah-mentah secara keseluruhan isi Undang-undang Cipta Kerja. Sebagai tindak lanjut penolakan ini, Sekretaris Jendral KPA Dewi Kartika memastikan segera melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK)

“Sebagai kelanjutan sikap penolakan, KPA akan menggugat Undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi,” kata Dewi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/10).

Dewi menyatakan konsisten menolak secara keseluruhan isi draf RUU tersebut sejak Februari 2020. Bahkan, kata dia, pihaknya telah menyampaikan penolakan dengan beragam cara, termasuk melalui aksi massa sejak Juli hingga September 2020 di tingkat nasional dan daerah.

Hal ini dilakukan lantaran sistem politik-ekonomi yang ada dalam undang-undang itu sama sekali tidak berpihak pada rakyat kecil kelas pekerja.

Selain KPA, beberapa serikat buruh juga berencana melayangkan gugatan uji materi dan uji formil ke MK. Sekretaris Jenderal Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno mengatakan pihaknya akan mengajukan gugatan jika pemerintah tetap tutup mata dan telinga menolak tuntutan buruh agar UU Ciptaker dicabut.

“Selanjutnya yang juga sedang kita persiapkan itu adalah gugatan hukum, jadi kita akan mengajukan nanti di judicial review di MK,” ujar Sunarno.

Penolakan UU Cipta Kerja juga datang dari Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBT). Mereka tak menduga klaster pendidikan yang sebelumnya disebut telah dicabut dari undang-undang ini saat masa pembahasan justru ada ketika sudah disahkan.

“Kami akan memperjuangkan melalui judicial review ke MK. Insan Tamansiswa juga pernah terlibat dalam penolakan UU Badan Hukum Pendidikan dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, yang keduanya dibatalkan MK,” kata Ketua Umum PKBT Cahyono Agus melalui keterangan tertulis.

Gelombang penolakan UU Cipta Kerja juga disampaikan masyarakat melalui media sosial. Berbagai tagar muncul setelah anggota dewan mengesahkan aturan kontroversial tersebut. Mulai dari #DPRRIKhianatiRakyat, #MosiTidakPercaya, hingga #KartuMerahOmnibusLaw.

Tak hanya itu, ribuan buruh di sejumlah daerah sejak kemarin juga telah menggelar mogok kerja, seperti Bandung, Tangerang, Bekasi, Purwakarta, dan beberapa daerah lainnya. Mahasiswa juga tak ketinggalan melakukan aksi turun ke jalan menolak UU Cipta Kerja. Hari ini kelompok buruh di sejumlah daerah kembali melakukan mogok kerja.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menyarangkan beberapa upaya untuk menjegal UU Cipta Kerja. Salah satunya yanag sangat memungkinkan adalah melakukan pembangkangan sipil.

Menurutnya pembangkangan sipil memang harus dilakukan lantaran selama proses legislasi, DPR dan pemerintah telah melangkahi dan membelakangi kemauan publik.

“Ini bukan kali pertama, ini udah kuatrik dalam hitungan beberapa bulan. Mulai dari UU MK, UU KPK, UU Minerba. Saya lihat ini kebalik, yang dinginkan publik, misal UU PKS dicuekin. Saatnya perlawanan sipil dilakukan, pembangkangan sipil menurut saya penting,” kata Zainal.

(cnn/idn/heq)

Share :

Baca Juga

Sejumlah buruh dari berbagai daerah melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Raya Rancaekek, Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Kamis 22 Oktober 2020. Selasa 27 Oktober 2020, buruh berencana demo kembali mengenai UMP 2021 Jawa Barat. Foto: Pikiran Rakyat/Armin Abdul Jabbar

NASIONAL

Sikapi Upah Minimum 2021, KSPI Berencana Demo di 24 Provinsi
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Foto/Antara

NASIONAL

Wagub DKI Hadiri Panggilan Polisi Terkait Kerumunan Rizieq
Ilustrasi, Sungai Kawsasan Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh. Foto/Antara

NASIONAL

BMKG Sebut Potensi Banjir di Awal 2021
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. Foto/Suara

NASIONAL

Polda Metro Jaya Tak Berikan Izin Unjuk Rasa Buruh 6-8 Oktober
Ketua Umum PBNU Said Aqil. Ist

NASIONAL

PBNU: Vaksin Covid Boleh Dipakai Meski Tak Halal
Ustadz Maaher At-Thuwailibi. Foto/Ist

NASIONAL

Polisi Tetapkan Ustad Maaher Tersangka Kasus ITE
Presiden RI Joko Widodo. BPMI/Setpres

NASIONAL

Jokowi: Protokol Kesehatan di Pilkada Serentak Hal Mutlak
Menkopolhukam Mahfud MD diminta pulang ke Madura oleh ratusan warga yang datang ke rumahnya di Pamekasan, Madura, Selasa (1/12). Foto/Antara

NASIONAL

Tim Pembongkar Pasal Karet di UU ITE Resmi Dibentuk