Home / EKONOMI

Senin, 14 September 2020 - 15:00 WIB

Pajak Mobil Baru Nol Persen untuk Dongkrak Daya Beli

Ilustrasi mobil baru. Foto/Ist

Ilustrasi mobil baru. Foto/Ist

JAKARTA, BERITANUSA.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mengusulkan relaksasi pajak pembelian mobil baru sebesar nol persen atau pemangkasan pajak kendaraan bermotor (PKB). Upaya ini diharapkan dapat menstimulus pasar sekaligus mendorong pertumbuhan sektor otomotif di tengah pandemi Covid-19.

“Kami sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk relaksasi pajak mobil baru nol persen sampai Desember 2020,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (14/9).

Dia menjelaskan, upaya pemangkasan pajak pembelian mobil baru tersebut diyakini bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Tujuannya, kata Agus, untuk memulihkan penjualan produk otomotif yang tengah turun selama pandemi.

“Kalau kita beri perhatian agar daya beli masyarakat bisa terbantu dengan relaksasi pajak, maka kita terapkan. Kemudian pada gilirannya bisa membantu pertumbuhan industri manufaktur di bidang otomotif tersebut,” terangnya.

Agus menambahkan, kinerja industri otomotif pada semester pertama 2020 terbilang melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini terjadi karena dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020. Namun, pada semester kedua tahun ini, mulai ada perkembangan yang positif.

“Oleh karena itu, kami berharap relaksasi pajak tersebut bisa segera dijalankan agar bisa memacu kinerja industri otomotif di tanah air dan pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

Agus mengungkapkan, aktivitas industri otomotif memiliki multiplier effect yang luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja yang besar hingga memberdayakan pelaku usaha di sektor lainnya. “Industri otomotif itu mempunyai turunan begitu banyak. Ada tear 1, tear 2 yang begitu banyak,” imbuhnya.

Sebelumnya, relaksasi pajak pembelian mobil baru sempat digaungkan Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam. Menurutnya, industri otomotif saat ini butuh stimulus dari pemerintah agar terjadi peningkatan daya beli.

“Kami harapkan ada tax deduction untuk menstimulus daya beli, tapi tax deduction ini yang tidak mengurangi pendapatan pemerintah. Harapan kita ada di pajak daerah, kalau pajak bisa diturunkan, jumlah yang dijual bisa naik,” paparnya.

Sebagai informasi, masyarakat yang membeli mobil dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 73 tahun 2019, yakni sebesar 15-70 persen untuk kendaraan bermotor angkutan orang. Besaran tarif disesuaikan dengan jumlah maksimal muatan setiap kendaraan, dan juga isi silinder. (inf/pub)

Share :

Baca Juga

PLN kembali menggulirkan stimulus covid-19 bagi pelanggan PLN. Foto/Dok PLN

EKONOMI

Cara Klaim Token Listrik Gratis PLN Maret 2021
Ilustrasi stimulus Rupiah. Foto/Antara

EKONOMI

Cara dan Syarat Pengajuan KUR Bank BRI
Penerima bansos. Foto/Antara

EKONOMI

Penyaluran Program PEN Terbesar dari Klaster Perlindungan Sosial
Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menawarkan produk yang dijual saat pameran produk UMKM di Kuta, Bali, beberapa waktu lalu. Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

EKONOMI

Bangkitkan Sektor UMKM, Upaya Pemerintah Pulihkan Ekonomi
Ilustrasi ATM Himbara. Ist

EKONOMI

Himbara Harus Perkuat Sektor Perekonomian Melalui UMKM
Ilustrasi uang Rupiah. Foto/Ist

EKONOMI

RI Kantongi Utang dari Australia Rp15 Triliun
Gaji uang Rupiah. Foto/Ist

EKONOMI

BLT Pekerja Termin II Cair
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengumumkan sebanyak 232 pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, sebagai penerima program Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) tahun 2020. Foto/Kemenparekraf

EKONOMI

Ratusan Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terima Insentif Rp25 Miliar