Home / TOPAD

Minggu, 20 Februari 2022 - 14:14 WIB

Pamor Korupsi

OPINI :

Penulis : TOPAD

Bicara pamor melekat status naik atau turun, dicontohkan pada pamor publik figur yang akan naik turun mengikuti baktinya pada negeri ini. Penulis sengaja melekatkan kata pamor ke korupsi untuk memudahkan pembaca memahami perihal progress penanganan korupsi.

Pamor korupsi bisa dilihat dari dua sisi, sisi pemberitaan dan sisi pelaksanaan praktek korupsi itu sendiri. Penulis mengamati pamor korupsi hanya naik turun pada tataran pemberitaan, namun pada tataran prakteknya masih tetap bahkan meningkat menurut penilaian banyak pihak.

Mendengar kata korupsi di RI ini sudah bergeser menjadi sesuatu hal yang biasa-biasa saja.  Berbeda halnya dengan negara lain, sebut saja negara Cina, kata korupsi adalah hal yang paling menakutkan, taruhannya adalah mati dengan tegasnya penerapan hukum mati dan memiskinkan para pelaku dengan mengambil alih seluruh hasil korupsinya.

Negara RI ini sadar dengan apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh negara-negara asing, bahwa dampak korupsi sangat dasyat terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, berdampak ke segala bidang, sulit untuk meraih kemajuan yang sudah dirasakan oleh negara-negara maju lainnya.

Bukti nyatapun sudah terpampang dengan sangat terbuka, bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini yang berpredikat maju, ketika tingkat korupsinya masih tinggi. Sebaliknya, berkacalah terhadap negara-negara yang sudah duluan maju, kemajuan tersebut salah satu faktor penentunya adalah ketika negara tersebut berhasil memberangus korupsi sampai pada titik mendekati zero.

Ambil contoh negara yang mendekati kesamaan dengan RI, negara yang berpenduduk terbesar dan memiliki wilayah yang luas, negara Cina, peringkat pertama, disusul oleh India, AS dan Indonesia.  Negara Cina, sebelum tahun 1998, tingkat kesejahteraan dan tingkat korupsinya tidak berbeda jauh dari RI, tapi lihatlah kemajuan yang diraih Cina tersebut saat ini, sungguh fantastis. Momentun tersebut diawali tahun 1998, menghukum mati semua koruptor dan menyita seluruh hasil korupsinya. Kemajuan yang diraih saat ini sungguh luar biasa,  mampu mensejajarkan negaranya menjadi negara yang super kuat dengan negara-negara yang sebelumnya didominasi oleh AS, Rusia dan sebagian negara Eropa.

Lihat negara India, yang menduduki jumlah penduduk peringkat terbesar kedua, tidak jauh berbeda tingkat kemajuannya dengan negara RI ini, yang sama-sama menyandang negara yang tingkat korupsinya masih tinggi.

Dengan kebenaran yang tak terbantahkan tersebut, selama tingkat korupsinya masih tinggi, jangan berharap atau bermimpi untuk menjadi negara maju, tak terkecuali dengan RI ini,  dipastikan bahwa tujuan negara menuju Indonesia Maju, sebagaimana yang sudah dituliskan oleh para pendiri bangsa ini sejak 77 tahun silam di pembukaan UUD 1945, masih pada tataran harapan yang tak kunjung nyata, bila korupsi tersebut tak kunjung nyata diberangus dari republik ini.

Bila demikian adanya, kenapa bangsa ini tidak berkaca dengan itu semua, kenapa tidak fokus aja dulu secara nyata dan sungguh-sungguh untuk menempatkan pemberantasan korupsi tersebut menjadi prioritas utama. Karena akan percuma saja mengembangkan program-program pembangunan besar yang nyatanya untuk tujuan mengejar kemajuan bangsa ini, bila korupsi tersebut masih saja berlangsung. Bukankah program-program besar yang diprioritaskan bangsa ini nantinya akan menjadi kesia-siaan belaka ? Hanya menjadi objek garapan baru bagi para koruptor ?  Apa mau tampil beda, berinovasi ingin membalikkan kebenaran umum yang sudah nyata tersebut, bahwa kemajuan tersebut tetap akan bisa diwujudkan, walau praktek-praktek korupsi berjalan seperti biasanya ?

Penulis tetap pada pendirian berdasar kebenaran umum tersebut, bahwa menuju negara maju, Indonesia Maju, syarat utamanya adalah hilangkan dulu prilaku korup, berangus sampai hangus, sampai pada titik bahwa kata korupsi tersebut menjadi sesuatu hal yang sangat menjijikkan dan menakutkan.

Bila masih yakin akan maju, tanpa menghilangkan praktek korupsi, silakan untuk dilanjutkan keyakinan tersebut, kita tunggu saja waktunya, apakah akan benar-benar terwujud atau bangsa ini akan menjadi korban karena nafsu, kemunafikan dan kesombongan untuk tampil beda.

Penjelasan berikutnya diharapkan dapat menyadarkan, menimbulkan awareness dan alarm, bahwa menghilangkan praktek korupsi adalah suatu keharusan, sesuatu yang sangat berbahaya demi kelangsungan hidup berbangsa dan bertanah air.

Menggugah pemahaman masyarakat, terkait dampak korupsi, penulis akan membeberkan secara urut, dampak korupsi terhadap bidang ekonomi, politik, pemerintahan & hukum dan lingkungan.

Bidang Ekonomi Dampaknya cukup luas, namun poin-poin berikut adalah sudah merangkum poin-poin utama, diantaranya:

  1. Penurunan Produktivitas
  2. Pendapatan Pajak Turun
  3. Meningkatkan Utang Negara
  4. Pertumbuhan Ekonomi Turun
  5. Investasi Turun
  6. Kualitas Barang dan Jasa Rendah
  7. Tambah Beban Transaksi Ekonomi
  8. Ketimpangan Pendapatan
  9. Meningkatkan Kemiskinan

Bidang Pemerintahan

  1. Etika Sosial yang Mati
  2. Birokrasi Tidak Efisien
  3. Hilangnya Fungsi Pemerintah
  4. Kedaulatan Rakyat Hancur

Bidang Hukum

  1. Peraturan Perundang-Undangan Tidak Efektif
  2. Hilangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Negara

Menjelaskan sedikit uraian terkait kedua poin dalam bidang hukum tersebut.

  1. Peraturan Perundang-Undangan Tidak Efektif

Semua pihak dapat menerima suap dan pungli. Yang kaya akan dipermudah, yang miskin akan dipersulit. Semua akan mudah jika ada uang. Bahkan keadilan pun bisa dibeli dengan mudah. Hukum yang tadinya harus adil sekarang bisa dibeli. Hukum terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

  1. Hilangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Negara

Melalui media massa kita akan mendapatkan informasi mengenai negara sendiri bahkan dunia. Dengan adanya kasus tindakan korupsi di negara sendiri akan ada banyak informasi dari berbagai media masa mengenai bobroknya hukum di Indonesia tentang kasus korupsi.

Bidang Politik

  1. Pemimpin Koruptor
  2. Publik Tidak Lagi Percaya Demokrasi
  3. Menguatnya Plutokrasi

4.Kedaulatan Rakyat Hancur

Penjabaran lebih lanjut demikian.

  1. Pemimpin Koruptor

Adanya praktik suap dari para calon-calon pemimpin partai saat pesta demokrasi akan membuat bayangan bahwa mereka juga akan menjadi calon koruptor. Tradisi ini sudah lama terjadi, para calon pemimpin selalu memberikan uang atau pun dalam bentuk sembako agar masyarakat memilih dia saat pemilihan.

Masyarakat seolah-olah dituntut untuk memilih pemimpin koruptor. Mereka hanya menjanjikan hal-hal yang mungkin tidak akan dilakukan ketika ia menjabat. Tradisi seperti ini harus kita hentikan.

  1. Publik Tidak Lagi Percaya Demokrasi

Korupsi juga menyebabkan publik tidak lagi percaya pada demokrasi. Semua pejabat negara, legislatif, maupun petinggi pejabat negara tidak lagi dipercaya oleh publik karena banyaknya koruptor dari dalam sana. Bahkan publik bisa saja tidak akan memilih siapapun saat pemilihan umum karena tindakan korupsi ini, sehingga dapat menjadi pertimbangan publik. Keadaan seperti ini harus diatasi dengan kepemimpinan yang bersih, jujur, dan adil.

  1. Menguatnya Plutokrasi

Plutokrasi adalah sistem politik yang dikuasai oleh kaum yang memiliki modal besar. Setiap perusahaan besar memiliki hubungan dengan partai-partai tertentu. Beberapa pengusaha juga menjadi ketua partai politik tertentu. Ini membuat kepentingan perusahaan dan partai menjadi tidak sesuai. Ketua partai ini dapat melakukan tindakan suap dengan mudah jika mereka ingin menang karena banyaknya modal yang mereka punya.

  1. Kedaulatan Rakyat Hancur

Dunia politik hanya milik sekelompok orang di dalam partai politik saja. Mereka akan terus bersaing dengan partai lain hanya untuk meraih kemenangan mereka semata. Tentunya yang menang akan dapat menguasai semuanya. Hanya mereka-mereka lah sekelompok orang di dalam partai politik yang menang, rakyat hanya ada pada kemiskinan dan masa depan negara yang tidak jelas.

Bidang Pertahanan dan Keamanan

  1. Kerawanan Pertahanan dan Keamanan
  2. Garis Batas Negara yang Lemah

Uraian lebih lanjut, untuk memperkaya pemahaman kita atas dua poin bidang pertahanan dan keamanan.

  1. Kerawanan Pertahanan dan Keamanan

Negara memang seharusnya memiliki pertahanan dan keamanan dari udara, darat, dan laut. Pertahanan dan keamanan ini harus dijaga dan difasilitasi dengan baik agar tidak ada pengganggu kedaulatan negara.

Namun hal ini akan mustahil jika anggaran untuk pertahanan dan keamanan dikorupsi oleh koruptor. Tentunya akan membuat fasilitas persenjataan serta hal-hal lain dalam pertahanan dan keamanan menjadi tidak baik. Ini yang menimbulkan rawannya pertahanan dan keamanan untuk melindungi negara.

  1. Garis Batas Negara yang Lemah

Korupsi juga menyebabkan masyarakat yang berada di garis batas negara mengalami kemiskinan. Tidak ada armada yang menjaga garis batas negara. Anggaran untuk rakyat dikorupsi, hal ini menjadikan masyarakat yang berada di batas negara kesulitan mengakses air, listrik, pendidikan, dan lain-lain.

Perekonomian hanya cenderung ke daerah perkotaan, sedangkan daerah perbatasan semakin memburuk karena tidak diurus. Ini dapat menjadi penyebab kepercayaan masyarakat sudah hilang karena korupsi. Apa yang dikatakan pemerintah tidak dihiraukan lagi. Semua kebijakan pemerintah pun masyarakat tidak akan peduli. Mereka menganggap program pemerintah tidak akan mengubah apapun.

Hal ini mengakibatkan mereka akan melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat untuk bertahan hidup dengan menggunakan cara-cara yang negatif. Kekerasan dan perkelahian akan timbul jika keadaan ini terjadi.

Bidang Lingkungan

  1. Kualitas Lingkungan Rendah
  2. Kualitas Hidup yang Menurun
  3. Kekerasan dalam Masyarakat

Untuk tiga poin bidang lingkungan tersebut, uraiannya seperti berikut.

  1. Kualitas Lingkungan Rendah

Korupsi menyebabkan kualitas lingkungan menjadi rendah. Ini disebabkan oleh banyak faktor yang merusak lingkungan sehingga kualitasnya menjadi rendah seperti adanya kepentingan ekonomi, penebangan hutan, tambang yang dieksploitasi secara besar-besaran.

Semua kegiatan tersebut memiliki hubungan dengan pejabat tinggi negara dan aparat penegak hukum. Semua hutan di suatu negara gundul karena pejabat-pejabat negara yang mengeksploitasi alam. Mereka tidak melihat dampak buruk yang ditimbulkan, hanya mengambil untuk keuntungan pribadi mereka.

  1. Kualitas Hidup yang Menurun

Dengan adanya kerusakan lingkungan dan rendahnya kualitas lingkungan akan memengaruhi kualitas hidup kita juga. Mulai dari kerusakan hutan yang mengurai oksigen, polusi udara dari pabrik industri yang semakin banyak, perairan yang tercemar karena limbah beracun, dan ikan yang mati dari limbah beracun.

Jika semua yang kita butuhkan telah terkontaminasi oleh racun dan polusi maka di dalam tubuh kita juga banyak penyakit yang timbul. Inilah kualitas hidup yang menurun. Manusia dan bayi tidak dapat mencukupi kebutuhan gizi yang baik karena lingkungan yang rusak. Fisik akan melemah dan gampang sakit.

  1. Kekerasan dalam Masyarakat

Para koruptor terlihat tenang ketika dijerat hukum, seperti tidak ada yang berbeda antara dihukum dan tidak. Masyarakat miskin akan merasakan mahalnya harga pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, akses air, kesehatan, dan pendidikan.

Harga bahan pokok juga tidak dapat dijangkau oleh masyarakat miskin, rumah layak huni, kesehatan dan lain-lain sangat sulit untuk diakses karena informasi hukum yang tidak berpihak pada masyarakat miskin.

Dengan naiknya angka kemiskinan tentunya angka kriminalitas juga akan naik. Masyarakat kecil juga akan melakukan korupsi, tidak hanya pejabat tinggi. Sesuai dengan paparan mengenai ketimpangan pendapatan yang memiliki timbal balik, dalam hal ini akan terjadi. Di mana masyarakat miskin akan melakukan segala cara untuk tetap hidup, salah satunya dengan korupsi.

Setelah membaca penjabaran dampak korupsi ke segala bidang tersebut, semoga bermanfaat, paling tidak mengingatkan atau menyadarkan, bahwa benar dampak korupsi itu cukup dahsyat daya rusaknya, dan kiranya dapat membangkitkan kemauaan dan semangat rakyatnya, bahwa korupsi harus segera dihentikan.

Tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan para pemegang amanah di negeri ini, lembaga Eksekutif, lembaga Yudikatif dan lembaga Legislatif, bahwa program-program pembangunan yang direncanakan selanjutnya, seberapa besarpun itu baik kuantitas dan kualitas, akan sia-sia belaka, tidak akan optimal menuju Indonesia Maju, apabila praktek korupsi masih melekat dalam praktek-praktek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perangkat-perangkat yang sudah dibangun untuk menghentikan korupsi tersebut sudah ada, bahkan sudah cukup lengkap, sama halnya dengan perangkat-perangkat yang sudah dibangun oleh negara-negara maju.

Tinggal yang belum nyata adalah dalam hal implementasi yang sesungguhnya. Tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran besar untuk menghilangkan praktek korupsi tersebut, tinggal kemauan, ikhlas berkorban walau menyasar diri sendiri.

Sadarilah, walau menyakitkan dirimu sendiri, itu hanya sesaat, namun dosa atas perbuatanmu akan dihapuskan oleh Tuhan Allah, tidak lagi membebani keluarga dekatmu, anak cucumu kemudian, tidak membebani generasi penerus bangsa ini, karena Tuhan Allah itu Maha Adil dan Maha Kuasa.

Share :

Baca Juga

Ketua Umum PUSATNUSA Topad. Foto/Radhea Heqamudisa

TOPAD

‘Salus Populi Suprema Lex Esto’
Ketua Umum PUSATNUSA Parluhutan S. Foto/pribadi

TOPAD

Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat

TOPAD

Nangka dan Getah
Parluhutan (Topad), Pendiri Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya

TOPAD

Hidup Mandiri dan Rencana Kehadiran Omnibus Law

TOPAD

Korupsi Pengadaan dan Tanggungjawab LKPP

TOPAD

Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021
Parluhutan (Topad), Pendiri Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya

TOPAD

Bangkit! Lawan Krisis
Oleh: Parluhutan S.SE.Ak, M.Ak, CA, CMA (Topad), pendiri Perkumpulan Pengusaha Rakyat Nusantara (Pusatnusa/www.pusatnusa.com).

TOPAD

Sekecil Apapun Cahaya Pasti Terlihat dalam Kegelapan