Home / NASIONAL

Rabu, 30 Desember 2020 - 18:04 WIB

Pasukan TNI-Polri Sambangi Markas FPI

Sejumlah anggota TNI mencopot baliho bergambar wajah pimpinan FPI Rizieq Shihab di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Foto/MI

Sejumlah anggota TNI mencopot baliho bergambar wajah pimpinan FPI Rizieq Shihab di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Foto/MI

JAKARTA, BERITANUSA.id – Sejumlah personel TNI dan Polri mendatangi kawasan Petamburan, Jakarta Pusat menuju Serkretariat Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (DPP FPI).

Berdasarkan pantauan, pasukan polisi itu langsung menuju Gang Petamburan III, tempat yang diketahui sebagai markas pusat FPI sekaligus kediaman Imam Besar FPI Rizieq Shihab. Pasukan aparat itu terlihat mulai berdatangan sekitar pukul 16.00 WIB, Rabu (30/12).

Dalam proses tersebut, polisi pun meminta warga menurunkan baliho Rizieq yang terletak di depan Gang Petamburan III. Terlihat di antara pasukan polisi itu ada Kapolsek Metro Tanah Abang Kompol Singgih. Belum ada keterangan terkait kedatangan pasukan polisi tersebut.

Sementara itu, di Jalan Petamburan, di depan Gang Petamburan III, terlihat pula pasukan TNI berjaga.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk melarang organisasi FPI. Menko Polhukam Mahfud MD dalam jumpa pers yang didampingi sejumlah menteri dan kepala lembaga, dia menyatakan keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 Pejabat Tertinggi. Mereka yang membubuhkan teken pada SK Bersama itu adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan FPI, karena FPI tidak lagi memiliki legal standing,” ujar Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu siang.

Dalam salinan SKB resmi disebutkan beberapa pertimbangan terkait pembubaran FPI yang dilakukan pemerintah saat ini.

Pertimbangan pertama yakni, demi menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam hal ini pemerintah merujuk pada UU Ormas.

Dalam SKB tersebut, pemerintah juga melarang seluruh kegiatan dan penggunaan simbol FPI di wilayah Indonesia. Aparat penegak hukum akan menindak seluruh kegiatan yang masih menggunakan simbol FPI. Pemerintah juga meminta masyarakat tak ikut dalam kegiatan yang menggunakan simbol FPI. Masyarakat juga diminta melaporkan kegiatan yang mengatasnamakan dan memakai simbol FPI. Keputusan ini berlaku sejak 30 Desember.

(cnn/nas)

Share :

Baca Juga

Ilustrasi PSBB Jakarta. Foto/Antara

NASIONAL

Cara Pemerintah Maksimalkan 3T hingga Desa Lewat PPKM Mikro

NASIONAL

Sekolah Jadi Klaster Covid-19, DPR Minta Siswa Tetap Belajar di Rumah
Foto: kawanbaikkomodo via Instagram kupang.now

NASIONAL

Rencana Proyek ‘Jurassic Park’ di NTT Dapat Banyak Kecaman
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam Rapim TNI-Polri. Foto/dok Polri

NASIONAL

Hasil Rapim TNI-Polri: Susun Road Map Tingkatkan Pelayanan

NASIONAL

Ini Cara UMKM yang Belum Dapat BLT Rp2,4 Juta
Jaksa Agung RI ST Burhanuddin. Foto/Ist

NASIONAL

Kejaksaan Agung Klaim Selamatkan Uang Negara Rp338 T Dalam Setahun
Ilustrasi unggas ayam. Foto/Ist

NASIONAL

Kementan Pastikan Perunggasan Nasional Stabil
Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian Jembatan Teluk Kendari sepanjang 1,34 kilometer di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis (22/10). Foto/BPMI Setpres

NASIONAL

Jokowi Resmikan Jembatan Teluk Kendari