Home / NASIONAL

Senin, 1 Maret 2021 - 19:10 WIB

PBNU & Muhammadiyah Tolak Izin Investasi Miras

Ilustrasi minuman keras. Foto/MI

Ilustrasi minuman keras. Foto/MI

JAKARTA, BERITANUSA.id – Katib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Zulfa Mustofa menyatakan, PBNU secara tegas menolak langkah Presiden Joko Widodo yang membuka izin investasi untuk industri minuman keras atau beralkohol dari skala besar hingga kecil di empat wilayah di Indonesia.

Sikap PBNU itu, kata dia, tak berubah sejak Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj tidak setuju terhadap investasi minuman keras di Indonesia pada tahun 2013.

“NU sejak 2013 sudah menolak tentang investasi miras. Baik diberlakukan di seluruh Indonesia walaupun sampai sekarang di empat provinsi. Sampai sekarang masih konsisten,” kata Zulfa, Senin (1/3).

Zulfa menilai, manfaat investasi miras di Indonesia tak akan sebanding dengan dampak negatif di tengah masyarakat, baik dari sisi kerusakan fisik maupun akal sehat masyarakat.

“Kalau dari miras pemerintah dianggap mendapatkan insentif berupa uang atau fresh money itu tak sebanding dengan mudarat yang didapatkan,” kata dia.

Lebih lanjut, Zulfa menilai pemerintah kurang memiliki sensitivitas terhadap suasana kebatinan publik terkait aturan tersebut. Ia menilai publik dikhawatirkan akan mengalami kemerosotan moral bila aturan itu dijalankan.

Ia juga menilai pemerintah Indonesia masih lemah dari sisi pengawasan selama ini. Bila izin investasi Miras dibolehkan, ia tak yakin pemerintah bisa mengawasi secara ketat penggunaannya di tengah masyarakat.

“Kita ini lemah di pengawasan. Seperti apapun. Misalnya PSBB, PPKM atau kemarin di Jakarta Barat (kasus penembakan) kan bobol, masih ada yang buka. Jadi NU membacanya itu,” kata dia.

Senada, Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad menegaskan bahwa miras merupakan barang yang haram bagi umat Islam, baik yang memproduksi, mengedarkan, bahkan yang meminumnya.

“Mudaratnya besar. Oleh karena itu kami menyesalkan dan sangat tidak setuju kepada pemerintah membuka izin untuk industri minol ini dengan skala besar walaupun hanya di empat provinsi apapun alasannya,” kata dia.

Dadang menilai efek negatif yang ditimbulkan dari pemberian izin tersebut sangat meluas seantero Indonesia. Bahkan, kata dia, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di Indonesia bisa terhambat akibat hal tersebut.

“Sebagai negara yang penghuninya mayoritas muslim melegalkan miras adalah sesuatu yang aneh dan buruk sekali bagi citra Indonesia,” kata dia.

Aturan tentang izin investasi miras tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam aturan tersebut, terdapat empat wilayah yang diberikan izin pembuatan industri miras di Indonesia. Yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Sulawesi Utara.

(cnn/nas)

Share :

Baca Juga

Warga melihat banjir lahar dingin di sebuah sungai di Lumajangm Jawa Timur, Kamis (3/12) setelah letusan Gunung Semeru. Foto/AFP/Juni Kriswanto

NASIONAL

Banjir Lahar Dingin Semeru Masih Terpantau Aman
Jubir vaksinasi Covid-19 Kemenkes, dr Siti Nadia Tarmizi. Foto/Biro Humas Kemenkes

NASIONAL

Swasta Tak Bisa Lakukan Vaksinasi Covid Mandiri
Ilustrasi: Istimewa

NASIONAL

Dana Otsus Belum Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Daerah
Sebanyak 69 motor dari peserta aksi massa menolak UU Cipta Kerja, Selasa (13/10) lalu diamankan Polda Metro Jaya. Foto/Detik

NASIONAL

69 Motor Pengunjuk Rasa Diamakan Polda Metro Jaya
Tenaga kesehatan tengah menyimpan data pasien Covid-19. Foto/Antara

NASIONAL

RS Swasta Keluhkan Pemerintah Tunggak Biaya Covid-19
PT Transjakarta melipatgandakan frekuensi pencucian armada bus dengan menggunakan desinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan. Foto/MI/Pius Erlangga

NASIONAL

Transjakarta Buka Tiga Rute Layanan Baru
Ilustrasi azan. Foto/Ist

NASIONAL

PBNU, Muhammadiyah dan MUI Sepakat Tolak Seruan Azan Jihad
Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di salah satu ruangan kantor wilayah Jakarta. Foto/Antara/Rivan Awal

NASIONAL

Lurah Petamburan Terpapar Covid, Kantor Tutup hingga Jumat