Home / NASIONAL

Kamis, 30 Juli 2020 - 13:40 WIB

Pembelajaran Jarak jauh Dinilai Belum Berhasil

Ilustrasi belajar online. Foto: Istimewa

Ilustrasi belajar online. Foto: Istimewa

JAKARTA, BERITANUSA.id – Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai bagian dari Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai belum berhasil.

Hasil survei Kemendikbud yang menemukan bahwa PJJ berhasil dinilai bertentangan dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah saat bertemu dengan jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) dalam kunjungan kerja perorangan yang diadakan di Kampus Uhamka Kebayoran Jakarta Selatan, Selasa (28/7).

Dalam rilisnya yang disampaikan, Himma menyerukan agar Kemendikbud meninjau ulang PJJ untuk mencegah Covid-19 di lingkungan sekolah.

“Kami sebagai Anggota Panja PJJ sudah melaksanakan tugas dan menghasilkan sejumlah keputusan yang perlu ditindaklanjuti oleh Kemendikbud diantaranya meninjau kembali pelaksanaan PJJ. Kemendikbud telah melakukan survei untuk mengevaluasi PJJ, tetapi responden yang dilibatkan hanya mereka yang punya handphone dan telepon rumah,” katanya.

“Responden tidak representatif memotret kondisi PJJ di Indonesia karena survei yang diadakan tidak menjangkau masyarakat di daerah yang tidak memiliki alat komunikasi,” lanjut Himmatul.

Legislator dapil DKI Jakarta II ini mengungkap fenomena di lapangan, misalnya, seorang buruh cuci harus memenuhi kebutuhan tiga anaknya untuk mengikuti PJJ dengan menyediakan perangkat handphone untuk anak-anaknya, karena jam belajarnya bersamaan.

Mahasiswa juga banyak mengeluh karena harus menyediakan kuota yang tidak sedikit untuk mengikuti PJJ.

Lebih lanjut, Himma menekankan agar Kemendikbud segera membenahi pelaksanaan PJJ dengan menyediakan infrastruktur pendukung di antaranya ketersediaan sinyal di daerah yang tidak terjangkau internet dan memaksimalkan media belajar luar jaringan (TVRI dan portal Rumah Belajar).

Selain itu, menurut Himmatul, pemerintah harus melakukan penyederhanaan kurikulum dengan membuat kurikulum tanggap darurat selama pandemi Covid-19. (rls/dpr)

Share :

Baca Juga

Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba jenis pil koplo (psikotripika dan obat berbahaya). Foto/Detik

NASIONAL

Polda DIY Ungkap 14 Kasus Narkoba Selama September-Oktober
Sebanyak 69 motor dari peserta aksi massa menolak UU Cipta Kerja, Selasa (13/10) lalu diamankan Polda Metro Jaya. Foto/Detik

NASIONAL

69 Motor Pengunjuk Rasa Diamakan Polda Metro Jaya

NASIONAL

Sektor Pendidikan Tak Tersentuh Anggaran Covid-19
Penanganan pandemi Covid-19 secara global memerlukan kerja sama erat antarnegara. Foto/BPMI Setpres

NASIONAL

Jokowi Lobi PBB Usahakan Seluruh Negara Dapat Vaksin
Ilustrasi vaksin virus Covid-19. Foto/IstIlustrasi vaksin virus Covid-19. Foto/Ist

NASIONAL

Update Kasus Corona 3 September: 184.268 Positif, 132.055 Sembuh
Petugas kesehatan mempersiapkan vaksin COVID-19 saat simulasi pelayanan vaksinasi di Puskesmas Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara. Foto/Antara

NASIONAL

Dinkes DKI Bakal Vaksin 7,9 Juta Warga
Presiden Joko Widodo. Foto: Istimewa

EKONOMI

Jokowi: Percepat Belanja Daerah untuk Dongkrak Ekonomi di Tengah Pandemi
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono (kanan). Foto/Antara

NASIONAL

Wakapolri Komjen Gatot Positif Corona