Home / NASIONAL

Senin, 3 Agustus 2020 - 13:36 WIB

Pembelajaran Jarak Jauh Harus Ada Subsidi

Ilustrasi siswa Sekolah Dasar (SD). Foto: Istimewa

Ilustrasi siswa Sekolah Dasar (SD). Foto: Istimewa

JAKARTA, BERITANUSA.id – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyarankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim agar mengalokasikan anggaran POP (Program Organisasi Penggerak) sebesar Rp 495 miliar dari Rp100 miliar dialokasikan sebagai bantuan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), dan dana ini digunakan untuk mensubsidi kegiatan belajar siswa di daerah selama pandemi virus Covid-19.

Syaiful menjelaskan dana tersebut bisa digunakan untuk subsidi kuota dan membeli ponsel pintar (smartphone) bagi siswa yang kesulitan belajar jarak jauh. Menurutnya, anggaran sebesar Rp100 miliar sudah cukup bagus apabila Mendikbud Nadiem Makarim tetap ingin melaksanakan POP.

“Saya minta anggaran POP yang Rp494 miliar untuk mensubsidi PJJ yang sulit luar biasa saat ini. Khususnya di daerah-daerah terpencil. Seperti jaringan internet, paket data, bahkan ada yang tak punya HP, apalagi laptop dan sebagainya. Sedangkan untuk POP kalau dilanjutkan cukup Rp 100 miliar. Masak Tanoto dan Sampoerna yang harusnya membantu malah dapat anggaran,” papar Syaiful secara virtual, beberapa waktu yang lalu.

Saran tersebut disampaikannya saat acara Dialektika Demokrasi bertema “Polemik POP Kemendikbud, Kemana Arah Pendidikan Indonesia” bersama Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, dan Direktur Pendidikan Vox Populi Indonesia, Indra Charismiadji, ditayangkan secara virtual di Nusantara III, Senayan, Jakarta.

Syaiful mengungkapkan bahwa Komisi X awalnya setuju dengan rencana penyelenggaraan POP karena memandang program tersebut akan menjadi program peningkatan kapasitas guru, kepala sekolah, serta tenaga pendidikan kala itu. Namun, lanjutnya, persetujuan tersebut diberikan sebelum Covid-19 mewabah di Indonesia alias untuk dilaksanakan dalam situasi normal. Dia menyarankan agar Kemendikbud membuat skema atau program yang berbeda di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

“POP ini awalnya di desain dalam suasana normal, jadi kemudian tiba-tiba akan dilaksanakan pada darurat pandemi Covid-19. Mau tidak mau, bahkan wajib hukumnya skemanya harus berbeda dari desain awal karena memang dilaksanakan suasana normal,” tandas politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini.

Syaiful juga mewanti-wanti sejak awal, bahwa Komisi X telah mengingatkan agar tidak terjadi gap, kontradiktif antara gagasan dan operasional terkait siapa dan organisasi apa saja yang lolos kriteria POP tersebut. Juga bagaimana POP itu memperlakukan organisasi seperti NU dan Muhammadiyah yang memiliki banyak lembaga pendidikan dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi, itu tidak disamakan dengan yang tidak memiliki satuan pendidikan.

“Sayangnya tak ada jawaban dari Kemendikbud RI. Padahal, skema anggarannya full APBN. Tapi, setelah ada protes masyarakat pasca mundurnya NU, Muhammadiyah, dan PGRI, Pak Nadiem bilang ada dua skema tambahan; yaitu mandiri dan pendampingan plus APBN. Kalau jawaban skema anggarannya itu di luar APBN, karena terdesak protes dan itu salah, ya tetap salah,” imbuh Syaiful.

Ia juga minta Menkdikbud menunda POP karena sudah kehilangan legitimasi dengan tak terlibatnya NU, Muhammadiyah, PGRI dan lain-lain. Sebaiknya Kemendikbud lebih fokus pada PJJ yang sulit saat ini. Komisi X pun akan mengundang Mendikbud Nadiem untuk mengevaluasi komprehensif masalah POP tersebut. “Kami minta apapun keputusannya soal POP itu harus mendapat persetujuan DPR RI dan diterima publik,” pungkas legislator dapil Jawa Barat VII itu. (rls/dpr)

Share :

Baca Juga

Suasana misa malam Natal di Gereja Katedral Jakarta. Foto/MI

NASIONAL

Panduan Ibadah Natal Saat Pandemi Covid-19
Ilustrasi vaksin Covid-19. Ist

NASIONAL

Pengembangan Vaksin Corona Buatan Indonesia Capai 40 Persen
Ilustrasi--Masa PSBB di DKI Jakarta. Foto/Antara

NASIONAL

Update Corona 14 Januari: Tambah 11.557, Positif 869.600
Kepadatan arus lalu lintas terjadi pada sejumlah ruas jalan menjelang sore hari di Jalan Sudirman dan Jalan Gatot Subroto. Foto: Media Indonesia/Pius Erlangga

NASIONAL

Jasa Marga Prediksi Puncak Arus Kendaraan Keluar Kota Terjadi Rabu
Penertiban tempat makan saat PSBB DKI. Foto/Antara

NASIONAL

Mal-Restoran Boleh Buka hingga Jam 20.00
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Foto/Ist

NASIONAL

PSBB Wilayah Bodebek Diperpanjang Lagi hingga 25 November
Polisi tengah mengatur rekayasa lalu lintas. Foto/Idntimes

NASIONAL

Pengalihan Lalu Lintas Sekitar Istana Jelang Demo Hari Ini
Prajurit TNI menurunkan baliho bergambar Ketua FPI Rizieq Shihab di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Foto/MI

NASIONAL

Polri Tegaskan Pencopotan Baliho Rizieq karena Langgar Perda