Home / NASIONAL / TOPAD

Senin, 3 Agustus 2020 - 19:43 WIB

Pemberlakuan Kembali Ganjil-Genap Jakarta Tidak Tepat Sasaran

Ketua Umum PUSATNUSA Topad. Foto/Radhea Heqamudisa

Ketua Umum PUSATNUSA Topad. Foto/Radhea Heqamudisa

JAKARTA, BERITANUSA.id – Kebijakan sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap kembali diberlakukan mulai Senin (3/8) hari ini. Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai terlalu terburu-buru dalam memberlakukan kembali kebijakan tersebut.

Menurut Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Rakyat Nusantara (PUSATNUSA) Parluhutan S. SE.Ak, M.Ak, CA, CMA,  dengan memberlakukan kembali sistem ganjil-genap akan memunculkan kluster baru Covid-19 di transportasi publik. Pasalnya, kata dia, orang-orang akan berbondong-bondong beralih menggunakan transportasi publik apabila kendaraannya tidak sesuai dengan aturan ganjil-genap.

“Walaupun lancar di jalan tapi apa gunanya lancar di jalan tapi orang yang punya mobil misalnya di luar daripada itu misalnya dia punya mobil ganjil genap, kebijakan ganjil jadi dia tidak bisa naik mobil, maka dia akan menggunakan transportasi umum. Kalau demikian berarti itu hanya memindahkan keramaian itu pindah ke sana,” terangnya, Senin (8/3).

Sementara, lanjut dia, Covid-19 itu penyebarannya meningkat pada saat orang tidak menjaga jarak atau berapat-rapatan. “Berarti ini bertolak belakang, tidak tepat sasaran dengan membuat kebijakan ganjil-genap itu dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran Covid-19,” lanjutnya.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Topad ini mengatakan, jalanan di Ibu kota saat ini masih belum terlalu ramai atau crowded. Dia menuturkan, kepadatan lalu lintas yang terjadi saat pandemi Covid-19 ini masih bisa dikendalikan dan tidak seperti sebelum-sebelumnya.

“Kalau pun diterapkan, yang macet itu kan mobil, itu saya lihat (saat ini) belum terlalu crowded, tanpa diberlakukannya itu saya lihat kemecatan belum terlalu seperti yang biasa-biasanya, masih berjalan lancar walaupun tidak dibuat,” lanjutnya.

Topad menyarankan, seharusnya Pemprov DKI membatasi hal-hal yang mengundang kerumunan banyak orang, seperti di transportasi publik atau tempat umum. Menurutnya, perlu ada kajian ulang untuk kembali memberlakukan sistem ganjil-genap di saat pandemi seperti ini.

“Menurut saya, itu segera dipikirkan/ditinjau ulang, tidak ada urgency untuk memberlakukan kembali itu kebijakan yang ganjil-genap. Malah yang harusnya dikurangi adalah pertemuan atau kerumunan tempat-tempat yang memungkinkan orang-orang banyak berkumpul, misalnya pasar, restoran, dan pertemuan-pertemuan lainnya,” tandasnya. (heq)

Share :

Baca Juga

Kodam Jaya. Foto/TNI

NASIONAL

Kodam Jaya Terjunkan 6.000 Personel saat Demo Omnibus Law
Ilustrasi kegiatan selama PSBB Transisi di Jakarta. Foto/MI

NASIONAL

Update Corona 18 Januari: Tambah 9.086, Positif 917.015
Sejumlah petugas kepolisian ketika mengamankan aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law di Medan, Kamis (8/10). Foto/Indozone.id/Raden Armand

NASIONAL

Ribuan Personel Gabungan Amankan Demo Buruh dan FPI di Jakarta
Artis Gisella Anastasia tersandung kasus video mesum. Foto/Antara/Hafidz Mubarak

NASIONAL

Ancaman 12 Tahun Penjara untuk Gisel
Presiden RI Joko Widodo. Foto/Antara

NASIONAL

Jokowi: 99 Persen Penyebab Kebakaran Hutan Ulah Manusia
Ustadz Maaher At-Thuwailibi. Foto/Ist

NASIONAL

Ustaz Maaher Terancam 6 Tahun Penjara Atas Kasus UU ITE
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Foto/Antara

NASIONAL

Ridwan Kamil Minta Pusat Perketat Pintu Masuk Internasional
Muhammadiyah. Foto/Istimewa

NASIONAL

Muhammadiyah Tetapkan Idul Fitri 1442 H Jatuh 13 Mei 2021