Home / NUSANTARA

Selasa, 28 Juli 2020 - 14:46 WIB

Pemdes Didorong Terapkan Digitalisasi Monografi Indonesia

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa

JAKARTA, BERITANUSA.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa mendorong Pemerintah Desa (Pemdes) menerapkan Digitalisasi Monografi Desa untuk reformasi sistem. Menurut Nurhayati, Digitalisasi Monografi Desa menjadi solusi untuk dapat menganalisa dan merencanakan pembangunan yang lebih tepat sasaran melalui data yang berasal dari desa langsung.

Tak hanya itu, Digitalisasi Monografi Desa yang saat ini masih dilakukan secara manual diharapkan bisa membantu berbagai bidang yang dulu sangat sulit didapatkan. Demikian disampaikan Nurhayati dalam siaran persnya baru-baru ini, usai kunjungan dalam rangka Ujicoba Digitalisasi Monografi Desa untuk Mendukung Reformasi Sistem Perlindungan Sosial di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

“Saya bersama dengan Tim Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) telah melaksanakan kunjungan lapangan terkait uji coba Digitalisasi Monografi Desa. Tujuannya untuk mendukung Reformasi Sistem Perlindungan Sosial di Kabupaten Garut dengan salah satu desa yang dipilih adalah Desa Pasanggrahan,” ujarnya.

Selain itu, politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) ini menyatakan, dengan banyaknya sistem yang ada di desa yang juga kaya akan data, dapat menjadi lebih baik lagi apabila sistemnya terintegrasi dan dapat dioperasionalkan menjadi lebih bermanfaat bagi pembangunan desa dan juga daerah.

“Dengan dibuat menjadi digital dan disempurnakan menjadi satu sistem, data-data ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Desa dan juga Pemerintah Daerah agar dapat menganalisa dan merencanakan pembangunan yang lebih tepat sasaran melalui data,” tutur Nurhayati.

Lebih lanjut Nurhayati menyampaikan, Bappenas mengusulkan untuk membangun registrasi sosial yang mencakup 100 persen penduduk yang perlu dimulai dari Digitalisasi Monografi Desa. Digitalisasi Monografi Desa ini akan dilaksanakan piloting-nya di tahun 2020 dan dilaksanakan juga disebarluaskan lagi tahun 2021.

“Kenapa desa? Karena desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui kondisi sebenarnya dari masyarakat dan lingkungannya,” pungkas legislator dapil Jawa Barat XI tersebut. (rls/dpr)

Share :

Baca Juga

Ilustrasi korban positif Covid-19 meninggal dunia. Foto/AFP

NUSANTARA

Wali Kota Binjai Terpilih Juliadi Wafat Terpapar Covid
Ilustrasi--Pekerja mengumpulkan puing bangunan yang rusak berat gempa bumi di Palu, Sulawesi Tengah. Foto/Antara

NASIONAL

81 Korban Tewas Akibat Gempa Sulbar
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan. Foto/Ist

NUSANTARA

Menpan RB Terbitkan SK Penetapan Kebutuhan PPPK Riau
Polsek Pagimana. Foto/Ist

NUSANTARA

Polsek Pagimana Perketat Pemeriksaan di Pelabuhan Penyebrangan
Kapolda Sulut kuatkan sinergitas dengan PPATK. Foto/Ist

NUSANTARA

Berantas Tindak Pencucian Uang, Kapolda Sulut: Harus Bersinergi
Foto: Ist

NUSANTARA

Polresta Samarinda Terapkan Marka Physical Distancing di Traffic Light bagi Pengendara Motor
Proyek power plant Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Madina. Foto/Istimewa

NUSANTARA

Polisi Selidiki Gas Beracun PLTPB Madina Tewaskan 5 Orang

NASIONAL

Kemendes-KPK Kerjasama Berantas Korupsi di Desa