Home / UMKM

Senin, 7 September 2020 - 21:48 WIB

Pemerintah Anggarkan Rp307 T untuk Beli Produk UMKM di E-katalog.lkpp.go.id

UMKM batik. Ist

UMKM batik. Ist

JAKARTA, BERITANUSA.id – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan, kondisi pandemi ini sangat berdampak terhadap sektor perekonomian. Dia menyebut, selama masa pandemi Covid-19 ini hanya pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki daya beli.

Oleh karena itu, pemerintah berencana membeli produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh kementerian dan lembaga, dengan menganggarkan Rp307 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Presiden sudah mendorong, lanjut Teten, dan membuat kebijakan agar belanja pemerintah dan lembaga membeli produk UMKM.

“Tahun ini ada Rp307 triliun dari APBN 2020 yang sudah diperintahkan untuk membeli produk (hasil) UMKM,” ujar Teten dalam diskusi daring Forum Merdeka Barat 9, Jumat lalu.

Pendiri Indonesia Corruption Watch (ICW) ini mengimbau agar para pelaku UMKM segera mendaftarkan produknya ke e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

Jika produk UMKM telah terdaftar di e-katalog, kata Teten, kementerian/lembaga yang akan membeli produk UMKM tidak perlu mengikuti tender sehingga pengadaannya lebih cepat.

Mengutip laman resmi LKPP pada e-katalog.lkpp.go.id, berikut cara pendaftaran produk ke e-katalog.

  1. KLDI dan Penyedia mengusulkan barang/jasa ke Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP (Kemudian, Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP akan menganalisa dan mengklarifikasi usulan yang masuk).
  2. Pokja E-catalog menindaklanjuti hasil klarifikasi
  3. Pokja E-catalog melakukan studi kebutuhan, Supply Chain & Logistic Management, Spesifikasi teknis, syarat penyedia, dan Proses Bisnis Penyedia.
  4. Pemilihan penyedia dilakukan proses lelang atau bila tidak lelang dillakukan negosiasi harga
  5. Setelah terpilih penyedia katalog nya maka dibuatkan kontrak payung
  6. Kontrak payung ditandatangani Kepala LKPP
  7. Penyedia dan produknya ditayangkan di Sistem Katalog
  8. KLDI dapat melakukan proses Epurchasing dengan Penyedia katalog
  9. Pengadaan barang/jasa melalui pengadaan Epurchasing diterima dan diproses pembayarannya.

Kementerian Koperasi UKM sambung Teten, telah bekerja sama dengan Kementerian BUMN untuk mengembangkan pasar digital. Dirinya juga menekankan soal penghentian impor barang-barang konsumsi agar perekonomian di Indonesia dapat bergulir lebih efektif. (*)

Share :

Baca Juga

Ilustrasi pelaku UMKM. Ist

UMKM

Total Banpres Rp14 T Sudah Cair ke 5,9 Juta Pelaku UMKM
Pelaku UMKM. Foto: Istimewa

NUSANTARA

Pemkab Kediri Kembali Buka Pendaftaran BLT UMKM
Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki. Foto/Kemenkop UKM

UMKM

Kemenkop UKM Rancang Peta Jalan Pengembangan UMKM
Booth UMKM. Foto/Kumparan

UMKM

Pemprov DKI-Shopee Gelar Bazaar Online Jakpreneur untuk UMKM
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit. Foto/Ist

EKONOMI

UMKM Mesti Aktif Ikut Pengadaan Barang dan Jasa
UMKM batik. Ist

UMKM

Tips Jitu Memulai Bisnis UMKM
Mitra UMKM Pusatnusa. Foto/Beritanusa.id/Radhea Heqamudisa

UMKM

102 UMKM Jadi Mitra Binaan Pusatnusa
Olahan unik tape pisang. Foto/Ist

KULINER

UMKM Lumajang Hadirkan Olahan Unik Tape Pisang