Home / NASIONAL

Kamis, 4 Februari 2021 - 09:19 WIB

Pemerintah Bakal Berlakukan PPKM Berbasis Mikro

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/7). Foto/Antara

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/7). Foto/Antara

JAKARTA, BERITANUSA.id – Pemerintah terus berupaya untuk melakukan penanganan pandemi Covid-19 secara lebih efektif. Salah satu cara yang ditempuh yakni dengan optimalisasi efektivitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan pendekatan berbasis mikro.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/2),  seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna.

“Arahan Bapak Presiden adalah pendekatannya berbasis mikro atau di tingkat lokal, mulai dari tingkat desa, kampung, RT dan RW, dan melibatkan dari satgas pusat sampai satgas terkecil,” kata Airlangga yang dalam kesempatan tersebut didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Selain itu, pelibatan aktif berbagai unsur dari TNI/Polri hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), perlu untuk terus dilakukan. Selain untuk meningkatkan disiplin masyarakat sekaligus menegakkan hukum, juga untuk melakukan pelacakan kasus Covid-19.

“Pelibatan aktif dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, operasi yustisi TNI/Polri, ini dilakukan bukan hanya untuk penegakan hukum tetapi juga untuk melakukan tracing,” lanjutnya.

Airlangga juga menegaskan bahwa pemerintah akan memerhatikan kebutuhan masyarakat melalui operasi yang bersifat mikro. Menurutnya, penerapan PPKM berbasis mikro ini nantinya akan dievaluasi secara dinamis.

“Pemerintah akan mengonsentrasikan pada 98 daerah yang sekarang melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat,” imbuhnya.

Data dari pelaksanaan PPKM sebelumnya menyebutkan sejumlah provinsi mengalami perbaikan, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Dari 98 daerah yang menerapkan PPKM, Airlangga mengatakan, zona merah turun dari 92 menjadi 63 daerah.

“Mobilitas penduduk mengalami penurunan di berbagai sektor dan tentunya yang masih mobilitasnya masih relatif tinggi itu adalah di tempat kerja maupun area pemukiman sehingga area pemukiman ini menjadi perhatian,” tandasnya.

(set/pre/heq)

Share :

Baca Juga

Presiden Joko Widodo. Foto/Antara

NASIONAL

Perpres Terbit, Penolak Vaksin Terancam Sanksi
Ilustrasi covid-19.

NASIONAL

Update Kasus Corona 14 September: 221.523 Positif, 158.405 Sembuh
Pemerintah akan memberikan biaya ganti rugi atau kompensasi bagi penerima vaksin corona atau covid-19 yang mengalami efek samping atau kejadian ikutan pasca-vaksinasi, cacat ataupun meninggal dunia. Foto/Antara

NASIONAL

Bappenas Targetkan RI Kebal Covid Maret 2022
Polri siap amankan aksi unjuk rasa. Foto/Ist

NASIONAL

9.236 Personel Gabungan TNI-Polri Dikerahkan Antisipasi Demo Buruh
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Foto/Antara

NASIONAL

Tito Minta Pemda Percepat Aduan Pelayanan Publik
Kemenkes-UNICEF MoU pengadaan vaksin.

NASIONAL

Kemenkes-UNICEF Kerjasama Pengadaan Vaksin
Presiden Jokowi menyampaikan belasungkawa atas bencana di Sulawesi Barat dan Jawa Barat. Foto/Setneg

NASIONAL

Jokowi: Indonesia Peringkat ke-35 Negara Rawan Bencana
Ilustrasi patroli siber. Foto/Istimewa

NASIONAL

Mayoritas Kasus Hoaks dari Patroli Siber Tak Disidang