Home / EKONOMI

Senin, 13 Juli 2020 - 10:59 WIB

Pemerintah Daerah Diharapkan Lebih Kreatif Kelola Ekonomi di Masa Pandemi

Ilustrasi pertanian di daerah pegunungan. (Foto: IST)

Ilustrasi pertanian di daerah pegunungan. (Foto: IST)

JAKARTA, BERITANUSA.id – Candra Fajri Ananda, Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan bahwa arahan Presiden untuk pemerataan pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia yang tidak hanya Pulau Jawa, sepatutnya juga membuat pemerintah daerah (Pemda) makin kreatif membuat program prioritas dan menganggarkan dengan seksama. Hal ini dilakukan selain untuk memacu pertumbuhan juga agar cita-cita menjadi negara maju di tahun 2045 dapat terwujud.

“Pandemi ini mengajarkan banyak hal. Kita belum mereform perlu strategic policy kita, policy tools kita. Saat pemerintah pusat melakukan banyak inovasi kebijakan, mestinya daerah punya inisiatif misalnya pajak daerah dinolkan untuk beberapa bulan ke depan secara legal, tidak masalah, mengacu ke Perppu (No.1/2020). Mungkin bisa jadi pertumbuhan 3 bulan ke depan tidak bagus karena penerimaan turun, setidaknya tidak ada PHK di daerah, setidaknya ekonomi masih bisa berjalan meskipun berat. Ketika ekonomi sudah sembuh dari Covid, kita siap melompat dan tumbuh untuk kembali normal. Ini saat yang tepat untuk daerah mulai berpikir ulang bagaimana mensetting kembali kebijakan anggarannya agar in line dengan kebutuhan yang saat ini kita hadapi,” jelasnya dalam acara Syita Talks bertajuk ‘Pandemi: Peran Daerah Menjadi Kunci’, Kamis, (9/7).

Ia menyadari bahwa kondisi di daerah mungkin tidak bisa disamakan dengan Jakarta, namun ia berharap setidaknya kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan kualitasnya merata di seluruh Indonesia.

“Kita tidak akan bisa mendorong daerah di remote area menjadi Jakarta semua. Minimal, yang kita inginkan public services quality terutama pendidikan dan kesehatan itu sama kualitasnya di seluruh Indonesia,” tukasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa daerah yang ekonominya tertinggal rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM)nya rendah. Tidak bisa hanya diselesaikan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada desentralisasi fiskal, ia menyebut ada 4 prinsip. Pertama ada kejelasan wewenang yang diserahkan ke daerah. Kedua, uangnya atau money follows function.

“Ketiga yang tidak kita lakukan adalah orangnya (personnel transfer) yang harus kita isi. Masalahnya selama desentralisasi, spending politic di pemerintah daerah. Sumber daya manusia (SDM) di bidang perencanaan dan pengelolaan masih kurang,” tegasnya.

Ia mencontohkan Filipina ketika di awal melakukan desentralisasi fiskal, dimana pemerintah pusat mengirim tenaga kerja dari pusat ke daerah. Indonesia pada tahun 2001 pernah melakukan hal yang sama, namun muncul pertentangan dari daerah karena daerah menginginkan putra daerah yang mengelola sehingga menimbulkan konflik yang cukup lama.

Keempat, masalah pinjaman (borrowing). Apabila belum ada pinjaman dan penerbitan obligasi daerah, maka desentralisasi dianggap belum benar. Saat penerimaan nasional tidak bagus, perlu pembiayaan alternatif (alternative financing) tidak hanya APBN. Namun, saat memberi pinjaman, daerah bingung mengelolanya. Ia mengatakan harusnya STAN juga menghasilkan pengelola keuangan untuk daerah bukan hanya untuk Kemenkeu atau Kementerian/Lembaga (K/L) di Jakarta agar kemampuan mengelola keuangan bisa direplikasi hingga ke daerah. (rls/nr/ds/keu)

Share :

Baca Juga

EKONOMI

UMKM Harus Proaktif agar Dapat Restrukturisasi Kredit
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Foto/MI

EKONOMI

Balai Uji Kendaraan Bermotor Bakal Dibangun di Bekasi
Harga gula pasir di pasaran sejak beberapa bulan terakhir mengalami kenaikan. Foto/Antara

EKONOMI

Kementan Targetkan Bangun 4 Pabrik Gula dalam Lima Tahun
PLN kembali menggulirkan stimulus covid-19 bagi pelanggan PLN. Foto/Dok PLN

EKONOMI

Anggaran Rp4,67 T untuk Listrik Gratis 2021
Komisi X DPR RI telah menyetujui pagu definitif Kemendikbud. Foto/Kemendikbud

EKONOMI

Komisi X DPR RI Setujui Anggaran Kemendikbud 2021 Rp81,53 T
Presiden Joko Widodo. Foto: Istimewa

EKONOMI

Jokowi: Percepat Belanja Daerah untuk Dongkrak Ekonomi di Tengah Pandemi
Ilustrasi -- Pulau Setabok, Kecamatan Sapeken, Madura, Jawa Timur. Foto/Tourkangeanwisata

EKONOMI

Pulau di Lombok Barat Dijual via Situs Online
Bendungan Manikin NTT. Foto/dok PUPR

EKONOMI

Bendungan Manikin NTT Ditargetkan Kelar Akhir 2022