Home / NASIONAL

Rabu, 19 Agustus 2020 - 09:28 WIB

Pemerintah Diminta Evaluasi APBN 2019

Anggota Komisi I DPR RI Dede Indra Permana. Foto/Ist

Anggota Komisi I DPR RI Dede Indra Permana. Foto/Ist

JAKARTA, BERITANUSA.id – Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI berpandangan bahwa pemerintah masih harus terus meningkatkan kinerja dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, pengelolaan APBN selama ini dinilai kurang efektif karena belum meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat.

“Masih diperlukan penajaman dalam perencanaan APBN, baik dalam menetapkan target pendapatan negara, penyusunan alokasi belanja, dan skenario pembiayaan defisit,” kata anggota Komisi I DPR RI Dede Indra Permana di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8).

Pada prinsipnya, kata Dede, APBN merupakan sebuah instrumen penting dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Capaian makro pemerintah atas pengelolaan APBN TA 2019 memperlihatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) senilai 71,92, tingkat pengangguran terbuka 5,28 persen, angka kemiskinan 9,2 persen, dan Rasio gini 0,38.

Menurut Dede, walaupun indikator tersebut memperlihatkan peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat, pemerintah perlu mempertajam kualitas kesejahteraan rakyat.

Hal itu terlihat dari meningkatnya pendapatan masyarakat terbawah, meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, dan buruh, meningkatnya kesempatan memperoleh pekerjaan, meningkatnya kepemilikan rakyat atas rumah yang layak huni, meningkatnya kemudahan pelayanan kepada rakyat dalam memperoleh layanan pendidikan, kesehatan dan sosial.

“Fraksi PDI-Perjuangan berpandangan bahwa pemerintah dalam mengelola APBN pada tahun-tahun berikutnya, agar meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern, taat pada peraturan perundang-undangan, dan mempertajam efektifitas manfaat APBN dalam meningkatkan derajat kehidupan rakyat,” kata Dede.

Selain itu, Fraksi PDI-Perjuangan berpendapat agar pemerintah segera menindak lanjuti temuan-temuan permasalahan tersebut, memastikan penyelesaiannya, mengambil tindakan penegakan hukum yang diperlukan dan memastikan agar tidak terjadi kembali pada APBN Tahun Anggaran ke depan.

Dede menambahkan bahwa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang ditetapkan dalam APBN, pemerintah juga berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja pengelolaan seluruh kekayaan negara yang dipisahkan.

Laporan kinerja tersebut diperlukan untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan telah memenuhi amanat konstitusi yaitu untuk memberikan kemakmuran kepada rakyat.

“Dengan pertimbangan, pendapat, pandangan dan catatan tersebut diatas, Fraksi PDI-Perjuangan menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan mekanisme,” tandas politisi dari dapil Jawa Tengah X ini. (rls/dpr)

Share :

Baca Juga

Ilustrasi PSBB Jakarta. Foto/Antara

NASIONAL

Polri Siap Dukung Penuh Kebijakan PPKM Skala Mikro
Hujan di wilayah DKI Jakarta. Foto/Ist

NASIONAL

BPBD DKI: Peringatan Dini Cuaca di Wilayah Jakarta
KKP kembangkan teknologi pembenihan Rajungan. Ist

NASIONAL

KKP Kembangkan Teknologi Pembenihan Rajungan
Komjen Listyo Sigit Prabowo. Foto/Antara

NASIONAL

Listyo Sigit: Polri Siap Kawal PPKM Mikro, Jalankan Program 3T
Presiden Joko Widodo. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

NASIONAL

Jokowi Serahkan Satu Juta Sertifikat Tanah di 31 Provinsi
Komjen Listyo Sigit Prabowo. Foto/Antara

NASIONAL

Komjen Listyo Sigit Dilantik Jadi Kapolri 27 Januari
Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta memberikan sambutan di ruangan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2020). Foto/Kompascom

NASIONAL

Wagub DKI Harap Pilkada Digelar pada 2022
Petugas kesehatan mempersiapkan vaksin COVID-19 saat simulasi pelayanan vaksinasi di Puskesmas Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara. Foto/Antara

NASIONAL

Dinkes DKI Bakal Vaksin 7,9 Juta Warga