Home / NASIONAL

Rabu, 19 Agustus 2020 - 09:28 WIB

Pemerintah Diminta Evaluasi APBN 2019

Anggota Komisi I DPR RI Dede Indra Permana. Foto/Ist

Anggota Komisi I DPR RI Dede Indra Permana. Foto/Ist

JAKARTA, BERITANUSA.id – Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI berpandangan bahwa pemerintah masih harus terus meningkatkan kinerja dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, pengelolaan APBN selama ini dinilai kurang efektif karena belum meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat.

“Masih diperlukan penajaman dalam perencanaan APBN, baik dalam menetapkan target pendapatan negara, penyusunan alokasi belanja, dan skenario pembiayaan defisit,” kata anggota Komisi I DPR RI Dede Indra Permana di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8).

Pada prinsipnya, kata Dede, APBN merupakan sebuah instrumen penting dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Capaian makro pemerintah atas pengelolaan APBN TA 2019 memperlihatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) senilai 71,92, tingkat pengangguran terbuka 5,28 persen, angka kemiskinan 9,2 persen, dan Rasio gini 0,38.

Menurut Dede, walaupun indikator tersebut memperlihatkan peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat, pemerintah perlu mempertajam kualitas kesejahteraan rakyat.

Hal itu terlihat dari meningkatnya pendapatan masyarakat terbawah, meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, dan buruh, meningkatnya kesempatan memperoleh pekerjaan, meningkatnya kepemilikan rakyat atas rumah yang layak huni, meningkatnya kemudahan pelayanan kepada rakyat dalam memperoleh layanan pendidikan, kesehatan dan sosial.

“Fraksi PDI-Perjuangan berpandangan bahwa pemerintah dalam mengelola APBN pada tahun-tahun berikutnya, agar meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern, taat pada peraturan perundang-undangan, dan mempertajam efektifitas manfaat APBN dalam meningkatkan derajat kehidupan rakyat,” kata Dede.

Selain itu, Fraksi PDI-Perjuangan berpendapat agar pemerintah segera menindak lanjuti temuan-temuan permasalahan tersebut, memastikan penyelesaiannya, mengambil tindakan penegakan hukum yang diperlukan dan memastikan agar tidak terjadi kembali pada APBN Tahun Anggaran ke depan.

Dede menambahkan bahwa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang ditetapkan dalam APBN, pemerintah juga berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja pengelolaan seluruh kekayaan negara yang dipisahkan.

Laporan kinerja tersebut diperlukan untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan telah memenuhi amanat konstitusi yaitu untuk memberikan kemakmuran kepada rakyat.

“Dengan pertimbangan, pendapat, pandangan dan catatan tersebut diatas, Fraksi PDI-Perjuangan menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan mekanisme,” tandas politisi dari dapil Jawa Tengah X ini. (rls/dpr)

Share :

Baca Juga

Permohonan SKCK di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat meningkat sejak ada lowongan penerimaan CPNS secara nasional. Foto/Antara

NASIONAL

Cara dan Syarat Buat SKCK Tanpa Dipungut Biaya
Ilustrasi: Massa demo di Monas, Depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (28/8). Foto/MI/Saskia Anindya Putri

NASIONAL

Polisi Kerahkan 2.738 Personel Jaga Aksi 1 Desember Papua
Ilustrasi rekaman suara. Foto/Ist

NASIONAL

Terungkap, Rekaman Pendukung Rizieq Menyerang Polisi
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Ist)

EKONOMI

Menkeu Sampaikan Realisasi APBN 2020 Semester I ke DPR
Presiden Joko Widodo telah disuntik vaksin Covid-19 untuk yang pertama kali di Indonesia bersama sejumlah pejabat tinggi negara, kepala lembaga, tokoh agama hingga tokoh masyakarat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/1). Foto/Setneg

NASIONAL

Jokowi Usai Vaksin: Terima Kasih untuk Para Peserta Penerima
Petugas menimbang kantong-kantong berisi limbah masker masyarakat sebelum diangkut truk milik PT Wastec Internasional di Dipo Sampah Ancol. Foto/Antara

NASIONAL

12 Ton Masker Bekas di Jakarta Dimusnahkan
Ilustrasi virus corona.

NASIONAL

Update Kasus Corona 19 Agustus: 144.945 Positif, 98.657 Sembuh
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Foto/Pikiran Rakyat

NASIONAL

Ganti Depok, Kota Bekasi Jadi Zona Merah Covid di Jabar