Home / NASIONAL

Rabu, 30 Desember 2020 - 13:49 WIB

Pemerintah: FPI Organisasi Terlarang

Pimpinan FPI Rizieq Shihab (tengah). Foto/AFP

Pimpinan FPI Rizieq Shihab (tengah). Foto/AFP

JAKARTA, BERITANUSA.id – Pemerintah menetapkan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi terlarang. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama 6 Pejabat Tertinggi di K/L yakni Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT.

“Menyatakan FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai ormas sebagaimana diatur dalam undang-undang sehingga secara de jure telah bubar sebagai ormas,” kata Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, Rabu (30/12).

Dalam SKB tersebut, pemerintah juga melarang seluruh kegiatan dan penggunaan simbol FPI di wilayah Indonesia. Aparat penegak hukum akan menindak seluruh kegiatan yang masih menggunakan simbol FPI.

Pemerintah juga meminta masyarakat tak ikut dalam kegiatan yang menggunakan simbol FPI. Masyarakat juga diminta melaporkan kegiatan yang mengatasnamakan dan memakai simbol FPI. Keputusan ini berlaku sejak 30 Desember.

Pemerintah menganggap FPI sudah bubar sejak 20 Juni 2019 karena Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas tersebut sudah habis dan tidak diperpanjang. Dengan keputusan itu, FPI tidak boleh lagi melakukan kegiatan.

Sebelumnya, FPI menarik perhatian publik dalam beberapa waktu belakangan. Terutama usai Imam Besar FPI Rizieq Shihab pulang dari Arab Saudi.

FPI dan Rizieq disebut bertanggung jawab atas kerumunan massa di sejumlah daerah di tengah pandemi. Rizieq pun telah ditahan sebagai tersangka penghasut kerumunan.

(cnn/nas)

Share :

Baca Juga

Korps Kenaikan Pangkat 11 Pati TNI. Foto/TNI

NASIONAL

Panglima TNI Naikkan Pangkat 11 Perwira Tinggi
Polisi Militer (POM) TNI meringkus wanita yang viral di media sosial karena memamerkan pelant nomor kendaraan milik TNI palsu.

NASIONAL

TNI Tangkap Wanita Viral Pamer Pelat TNI Palsu
Petugas kesehatan mempersiapkan vaksin COVID-19 saat simulasi pelayanan vaksinasi di Puskesmas Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara. Foto/Antara

NASIONAL

Menkes Segera Terbitkan Aturan Vaksin Gotong Royong
Aksi petani tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Gedung DPR RI, Jakarta (16/7/2020). Foto/Konsorsium Pembaruan Agraria

NASIONAL

Kemenko Polhukam Akui Banyak Konflik Agraria Selama 2020
Halte Transjakarta. Foto/Ist

NASIONAL

Transjakarta Siapkan Masker dan Wastafel Portabel Khusus Disabilitas
Salah satu pegawai perusahaan swasta menyelesaikan pekerjaan di rumah, Jakarta, Senin (16/3/2020). Foto/MI

NASIONAL

DKI Diminta Ketatkan Sistem Kerja WFH Mulai 18 Desember

NASIONAL

26 Tempat Hiburan Disegel Selama PSBB Transisi
KPK menilai kisruh bansos terjadi karena kurangnya koordinasi dan lalainya pemda. Foto/Antara

NASIONAL

KPK Periksa Vendor Penyalur Bansos Covid-19