Home / EKONOMI

Rabu, 19 Agustus 2020 - 09:56 WIB

Pemerintah Gagal Penuhi Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi nasional. Foto/Ist

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi nasional. Foto/Ist

JAKARTA, BERITANUSA.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menilai kinerja pemerintah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 tidak memuaskan. Dampaknya, pada tidak optimalnya pembangunan ekonomi yang turut berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

“F-PKS menilai pemerintah gagal dalam pemenuhan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2019 sebesar 5,3 persen, sedangkan yang tercapai hanya 5,02 persen. Kita sudah mecermati tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam APBN sudah terjadi sejak 2015 hingga akhir masa pemerintah,” kata Juru Bicara F-PKS Rofik Hananto pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8).

Anggota Komisi VII DPR RI itu menyampaikan, tidak terpenuhnya target pertumbuhan ekonomi diakibatkan struktur ekonomi nasional terlalu bergantung terhadap sektor konsumsi. Tercatat sebesar 56 persen PDB porsi konsumsi rumah tangga.

“Peranan belanja pemerintah hanya 8,75 persen. Angka tersebut sangat kecil untuk mendukung ekspansi Pemerintah. Ini menunjukkan bahwa ekonomi kita sedang tidak baik, karena terlalu bergantung kepada sektor konsumsi,” lanjut Rofik.

Selain itu, F-PKS mendesak pemerintah untuk meningkatkan efektivitas program-program penciptaan lapangan kerja. Sepanjang Agustus 2019, jumlah pengangguran di Indonesia naik menjadi 7,05 juta orang, sedangkan pada Agustus 2018 sebanyak 7 juta.

“Kami mencermati masih tingginya tenaga kerja informal per Agustus 2019, mencapai 55,72 persen dari total tenaga kerja Indonesia atau mencapai 70,49 juta jiwa. Sementara itu penyerapan tenaga kerja sektor padat karya terus menurun,” jelas legislator dapil Jawa Tengah VII tersebut.

Dalam pandangannya, F-PKS juga mengungkap, hingga Maret 2019, gini ratio masih tinggi mencapai 0,38. Gini ratio di perkotaan mencapai 0,391 dan di perdesaan 0,315. Lonjakan gini ratio menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi bias ke golongan atas. (rls/dpr)

Share :

Baca Juga

Kantor Bank Indonesia. Foto/Ist

EKONOMI

Penukaran Uang Rupiah yang Tak Laku Terakhir Hari Ini
Pariwisata di Candi Borobudur. Foto/Antara

EKONOMI

Anggaran Insentif Pariwisata Capai Rp3,8 Triliun
Ilustrasi Google Indonesia. Foto/Ist

EKONOMI

Google Beri Pinjaman Dana untuk UMKM Rp155 Miliar
Menteri Ketengakerjaan Ida Fauziyah. Foto/MI

EKONOMI

BLT Subsidi Gaji Diperpanjang hingga 2021
Ilustrasi-Industri tempe. Foto/Antara

EKONOMI

Satgas Pangan Telusuri Dugaan Penimbunan Kedelai
Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin. Foto/MI

EKONOMI

Program Kartu Prakerja Lanjut pada 2021
Menteri BUMN Erick Thohir. Foto/Liputan 6

EKONOMI

Erick Thohir Bakal Bubarkan 14 BUMN
Presiden RI Joko Widodo. Foto/Antara

EKONOMI

Jokowi Siapkan Lahan 15 Hektare di NTT untuk Food Estate