Home / EKONOMI / UMKM

Selasa, 19 Januari 2021 - 11:24 WIB

Pemerintah Harus Beri Subsidi Ongkir untuk UMKM Online

Pelaku UMKM memperlihatkan produknya di marketplacr online. Foto/Antara/Andreas Fitri Atmoko

Pelaku UMKM memperlihatkan produknya di marketplacr online. Foto/Antara/Andreas Fitri Atmoko

JAKARTA, BERITANUSA.id – Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah memberikan subsidi ongkos kirim atau ongkir kepada para pelaku UMKM dalam pasar daring atau marketplace.

“Berikan subsidi ongkos kirim bagi para pelaku UMKM yang tergabung di marketplace. Jadi, ini bentuk insentif yang sifatnya spesifik,” ujar Bhima dalam seminar daring di Jakarta, Senin (18/1).

Selain itu, ia menambahkan pemerintah juga perlu meningkatkan akses internet di daerah-daerah tertinggal mengingat banyak UMKM yang sebenarnya ingin masuk dan terdaftar di pasar daring, namun mengalami keterbatasan dalam akses internet.

“Subsidi internet juga penting untuk diberikan kepada pelaku UMKM,” kata ekonom tersebut.

Bhima juga menyarankan pemerintah membantu dan memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM agar mereka bisa mengerti dan memahami pasar digital.

“Sekarang hal yang bisa menolong mungkin sampai dengan akhir 2021 adalah bagaimana pelaku UMKM bisa didampingi terkait hal-hal teknis untuk bisa berkompetisi dan berjualan di marketplace, media sosial, ataupun platform digital lainnya,” ujarnya.

Di samping itu, ekonom Indef tersebut juga menyarankan BUMN lebih berperan sebagai agregator, menyerap produk UMKM untuk dipasarkan di pasar digital.

Selain itu, pemberian kredit usaha rakyat atau KUR perlu dipertajam dan diberikan kepada pelaku UMKM yang inovatif serta produktif.

Sebelumnya, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Siti Alifah Dina mengatakan kebijakan pemerintah dinilai perlu fokus untuk memperluas akses pasar digital guna memperbaiki kesenjangan digitalisasi antarwilayah serta bermanfaat bagi pelaku UMKM, khususnya usaha mikro di berbagai daerah.

Pemerintah harus serius membenahi permasalahan yang menghambat perkembangan ekonomi digital, khususnya pelaku usaha mikro yang masih dihadapkan pada kesenjangan digital dan hambatan berusaha.

Meski, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 73 persen pada November 2020, menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), kesenjangan terhadap akses internet masih cukup signifikan.

Indonesia, lanjutnya, berada di peringkat enam dari delapan negara ASEAN dilihat dari Network Readiness Index 2019, diungguli oleh Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, bahkan Filipina.

(sua/heq)

Share :

Baca Juga

Pedagang berjualan daging sapi di Los Daging Pasar Ciroyom, Bandung, Jawa Barat, Jumat (22/1). Foto/Antara

EKONOMI

Pemerintah Bakal Impor 100 Ribu Ton Daging untuk Lebaran
Galeri UMKM di bandara. Foto/Dok Angkasa Pura

UMKM

Kemenparekraf dan Kemenkop Siap Sinergi Bangkitkan UMKM
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo. Foto/MI

EKONOMI

Ada Kemungkinan Sejumlah PNS Tak Dapat Gaji ke-13 Tahun Ini
Ilustrasi--Penumpang wajib memakai masker dan pelindung wajah (Face Shield) di dalam gerbong kereta api jarak jauh. Foto/Antara

EKONOMI

Uji Coba, Tarif KRL Yogya-Solo Hanya Rp1 Saja
Mitra UMKM Pusatnusa. Foto/Beritanusa.id/Radhea Heqamudisa

UMKM

102 UMKM Jadi Mitra Binaan Pusatnusa
Pelaku UMKM. Foto: Istimewa

EKONOMI

Survei: Hanya 47,13 Persen UMKM yang Bertahan saat Pandemi
Menteri Keuangan Sri Mulyani rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI sedang merumuskan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, Kamis (8/4). Foto/Kemenkeu

EKONOMI

Menkeu Anggarkan Rp99 T untuk Ketahanan Pangan
Ilustrasi Google Indonesia. Foto/Ist

EKONOMI

Google Beri Pinjaman Dana untuk UMKM Rp155 Miliar