Home / NASIONAL

Kamis, 25 Februari 2021 - 11:06 WIB

Pemerintah Pusat Diminta Turun Tangan Atasi Banjir DKI

Banjir di Kalideres, Jakarta barat. Foto/MI

Banjir di Kalideres, Jakarta barat. Foto/MI

JAKARTA, BERITANUSA.id – Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas meminta pemerintah pusat turun tangan menangani masalah banjir Ibu Kota. Menurutnya, permasalahan banjir bukan sekadar tanggung jawab Pemprov DKI.

“(Banjir) Ini bukan hanya Pemerintah DKI aja, ada tanggung jawab dari PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), pemerintah pusat. Kan Ibu Kota,” kata Hasbiallah saat dihubungi, Rabu (24/2).

Hasbiallah menyatakan penanganan banjir di Jakarta perlu koordinasi dan sinergi antara pusat, DKI, serta pemerintah daerah kota-kota penyangga Jakarta.

Ia menyoroti kinerja Kementerian PUPR mengenai pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Bogor. Menurutnya, jika pembangunan dua bendungan itu rampung, setidaknya banjir di Jakarta lebih terkendali.

“Yang menentukan jalan atau tidaknya pembangunan di Ciawi situ, bendungan yang besar itu dari pemerintah pusat, PUPR. Tapi sampai sekarang bisa dicek, jalan atau tidak,” ujarnya.

Sementara itu, Fraksi PSI meminta Kepala Dinas Sumber Daya Air Jakarta, Yusmada Faizal untuk memperbaiki komunikasi dengan Kementerian PUPR dalam rangka penanggulangan banjir.

Menurut Justin, beberapa tahun belakangan kerja sama antara Pemprov DKI dan Kementerian PUPR kurang lancar.

“Saya mendengar Kementerian PUPR sulit mengajak Pemprov DKI untuk berkoordinasi mengenai rencana pembangunan di Jakarta. Saya harap Pak Gubernur dan jajarannya meninggalkan ego pribadi demi kepentingan rakyat banyak,” kata Justin.

Ia mengatakan Kementerian PUPR sedang melaksanakan beberapa proyek penanganan banjir Jakarta. Di hulu, terdapat pembangunan bendungan Ciawi dan Sukamahi yang akan mengurangi debit air sebesar 30 persen.

Sementara, di hilir ada pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong senilai Rp497,2 miliar yang mampu mengalirkan air 50 meter kubik per detik. Proyek Kementerian PUPR lainnya adalah pembangunan tanggul pantai dan normalisasi sungai.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menyinggung tanggung jawab Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil dalam pengendalian banjir di Ibu Kota dan daerah sekitarnya.

Menurut Riza, Sofyan seharusnya memimpin penanganan banjir seperti tertuang dalam Perpres Nomor 60 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Teuku Taufiqulhadi mengatakan pihaknya tak masalah menjadi koordinator penanganan banjir di Jabodetabek. Namun, ia khawatir pemerintah daerah tak memiliki pekerjaan apabila penanganan banjir sepenuhnya diambil alih ATR/BPN.

(cnn/nas)

Share :

Baca Juga

Kapolri Jenderal Idham Azis. Foto: Istimewa

NASIONAL

Delapan Kapolda Dimutasi
dok. Kementan

NASIONAL

Kementan Perbanyak Antivirus Buatan Anak Bangsa
Ilustrasi banjir rob di DKI Jakarta. Foto/Media Indonesia

NASIONAL

BNPB: 2.924 Bencana Terjadi Sepanjang 2020
Petugas kargo pesawat menurunkan satu koli vaksin covid-19 Sinovac tahap I di Bandara El Tari Kupang, Kota Kupang, NTT Selasa (5/1). Foto/ANTARA FOTO

NASIONAL

130 Ribu Vaksin AstraZeneca Disiapkan untuk Prajurit TNI
Ilustrasi -- Bencana tanah longsor. Foto/Antara

NASIONAL

Dalam 10 Hari, Seluruh Korban Longsor Sumedang Ditemukan
Polda Banten menggelar rilis pengungkapan praktik aborsi ilegal di Pandeglang. Foto/Ist

NASIONAL

Polda Banten Ungkap Kasus Klinik Aborsi Ilegal
Ilustrasi hiburan malam. Ist

NASIONAL

Hiburan Malam, Hotel dan Pernikahan Jadi Klaster Baru Covid-19 di Jakarta
Pekerja pemakaman beristirahat di TPU Pondok Ranggon, Jakarta. Foto/AFP/Adek Berry

NASIONAL

Krisis Lahan Pemakaman Covid di DKI Akibat Salah Penangangan