Home / EKONOMI

Selasa, 23 Februari 2021 - 23:05 WIB

Pemerintah Resmi Buka Pendaftaran Kartu Prakerja 2021

Pemberian insentif kepada peserta pelatihan Kartu Prakerja tetap sama yakni Rp2.400.000 yang akan diberikan selama empat bulan. Foto/Antara

Pemberian insentif kepada peserta pelatihan Kartu Prakerja tetap sama yakni Rp2.400.000 yang akan diberikan selama empat bulan. Foto/Antara

JAKARTA, BERITANUSA.id – Pemerintah resmi membuka pendaftaran peserta Program Kartu Prakerja 2021. Pembukaan pendaftaran yang masuk gelombang 12 ini langsung dilakukan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Program dibuka dengan kuota untuk 600 ribu orang.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, program Kartu Prakerja tahun 2021 saya nyatakan dimulai,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (23/2).

Airlangga menjelaskan program Kartu Prakerja selama semester I tahun ini akan tetap menggunakan metode semi bansos.

Besaran bantuan pelatihan juga sama yakni sebesar Rp1 juta. Selain itu ada pula insentif pasca pelatihan Rp600 ribu tiap bulannya selama 4 bulan dengan total insentif pasca pelatihan sebesar Rp.2,4 juta.

Selanjutnya ada insentif survei Rp50 ribu tiap satu kali survey sebanyak 3 kali survei dengan total insentif survei sebesar Rp150 ribu.

Meski demikian belum diketahui kapan pelaksanaan pendaftaran gelombang 12 akan dimulai.

“Gelombang 12 akan dibuka dengan kuota 600 peserta, dan target 2,7 juta penerima dapat didanai dengan anggaran Rp 10 triliun,” jelasnya.

Selain itu persyaratan untuk dapat menerima Kartu Prakerja juga sama dengan 2020 yaitu WNI, berumur 18 tahun ke atas, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal

Program ini, lanjut Airlangga, ditujukan kepada pencari kerja, penganggur, pekerja dan wirausaha.

“Kami juga mengajak para Pekerja yang dirumahkan atau kehilangan pekerjaan dan para Pelaku Usaha Mikro maupun Kecil l(UMK) yang tutup usaha karena dampak pandemi covid-19 untuk bisa mendaftarkan diri dalam program Kartu Prakerja,” tuturnya.

Terakhir, penerima Kartu Prakerja tidak dapat diberikan (blacklist) kepada pejabat negara, TNI/Polri, ASN, Anggota DPR/D, BUMN/D, Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta pejabat BUMN/BUMD.

(kop/ukm)

Share :

Baca Juga

Ilustrasi beli minuman. Foto/ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

EKONOMI

Alasan Beli Minuman Harus Bayar Pajak
Ilustrasi daftar Kartu Prakerja. Foto/Ist

EKONOMI

46 Persen Peserta Prakerja Dapat Kerja Lagi
Petugas bank menghitung uang pecahan seratus ribu di Bank Syariah Mandiri. Foto/Tempo

EKONOMI

Merger 3 Bank Syariah BUMN Bakal Dongkrak Ekonomi RI
Perusahaan marketplace Tokopedia. Foto/MI

EKONOMI

Daftar Online Shop dan Digital yang Kenakan Pajak 10 Persen
Ilustrasi--Uang Rp100 ribu. Foto/Istimewa

EKONOMI

Cara Cairkan BLT UMKM Rp2,4 Juta
Ketua Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) Sunarso. Foto/Ist

EKONOMI

Krisis Ekonomi 2020 Berbeda dengan 1998
Ilustrasi uang Rupiah. Foto/Ist

EKONOMI

Kelancaran Sistem Pembayaran Tetap Terjaga
Ilustrasi warga saat menerima bantuan uang tunai. Foto/Antara

EKONOMI

Warga Keluhkan Bansos Ayam Hidup di Cianjur