Home / EKONOMI / PARIWISATA

Rabu, 14 Oktober 2020 - 11:17 WIB

Pemerintah Segera Kucurkan Rp3,3 Triliun Dana Hibah Pariwisata

JAKARTA, BERITANUSA.id – Pemerintah segera mengucurkan dana hibah pariwisata sebesar Rp3,3 triliun bagi pelaku usaha pariwisata dan pemerintah daerah. Dana hibah ini untuk membantu industri pariwisata bertahan di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

“Tujuan utama dari hibah pariwisata ini adalah membantu pemerintah daerah serta industri hotel dan restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial serta recovery penurunan pendapatan asli daerah akibat pandemi. Pelaksanaan hingga Desember 2020,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio, Selasa (13/10).

Wishnutama menjelaskan, dana hibah yang diberikan kepada pemerintah daerah dibagi dengan imbangan 70 persen dialokasikan untuk bantuan langsung kepada industri hotel dan restoran. Sedangkan 30 persen digunakan untuk penanganan dampak ekonomi dan sosial dari pandemi terutama pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Proses pencairan dana diajukan oleh kepala daerah kepada Kementerian Keuangan mengacu pada rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” ujarnya.

Selain itu, kata Wishnutama, pihaknya juga menyiapkan anggaran sebesar Rp119 miliar untuk program sertifikasi CHSE gratis bagi industri pariwisata di 34 provinsi di Indonesia. Sertifikasi ini untuk menjamin kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan untuk industri yang terkait sektor pariwisata untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

“Sehingga para pelaku pariwisata, pengelola hotel, dan restoran dapat segera meningkatkan persiapan protokol kebersihan, kesehatan, dan keamanan yang sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19,” kata dia.

Lebih lanjut Wishnutama menerangkan, pihaknya akan melakukan sosialisasi Program Hibah Pariwisata Tahun 2020 secara berkala. Untuk kegiatan awal telah dilangsungkan sosialisasi pada 8 Oktober 2020 di Hotel Novotel Tangerang, Banten.

Kegiatan juga dilakukan secara hybrid meeting dengan melibatkan 101 daerah kabupaten/kota di Indonesia.

“Melalui kegiatan tersebut, diharapkan pemerintah daerah memperoleh informasi terkait program dana hibah pariwisata tersebut, antara lain terkait teknis hibah pariwisata, pengelolaan hibah pariwisata pada Pemerintah Daerah, pengelolaan dan pelaporan keuangan serta teknis penyaluran dana hibah pariwisata tersebut,” tandasnya.

Adapun daerah yang jadi prioritas penerima dana hibah pariwisata adalah yang memiliki kriteria Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR) minimal 15 persen dari total penerimaan asli daerah (PAD) Tahun Anggaran 2019. Selain itu, lima destinasi super prioritas, sepuluh destinasi pariwisata prioritas, destinasi branding, dan 100 calender of event 2020.

(kem/par/heq)

Share :

Baca Juga

Alat GeNose diterapkan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Foto/Antara

EKONOMI

PT KAI Tambah 4 Stasiun Lagi Sediakan Tes GeNose
Stasiun KRL tampak sepi. Foto/Ist

EKONOMI

Pengguna KRL Turun 70 Persen di Masa Pandemi
Ilustrasi beli minuman. Foto/ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

EKONOMI

Alasan Beli Minuman Harus Bayar Pajak
Ilustrasi uang Rupiah. Foto/Antara

EKONOMI

Aset Wakaf RI Tembus Rp2.000 Triliun Tahun Ini
Kawasan Food Estate di Kalimantan Tengah. Foto/Antara

EKONOMI

Jokowi Targetkan Program Food Estate Selesai 2021
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (dok. kementerian Keuangan)

EKONOMI

Menkeu Paparkan Cara Stabilkan Ekonomi dari Hantaman Covid-19
Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi melakukan monitoring dan evaluasi program Banpres Produktif Usaha Mikro di provinsi Kalimantan Timur sekaligus meninjau pelaku usaha mikro yang mendapatkan Program Banpres Produktif. Samarinda, Selasa (17/11). Foto/Kemenkop UKM

EKONOMI

Banpres UMKM Harus Tepat Sasaran dan Pemanfaatan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/AntaraMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/Antara

EKONOMI

Belanja Pusat dan Daerah Kuartal IV 2020 Capai Rp1.068 T