Home / NASIONAL

Senin, 14 September 2020 - 17:41 WIB

Pemprov DKI Libatkan TNI-Polri Tertibkan Kantor Selama PSBB

Foto/Puspen TNI

Foto/Puspen TNI

JAKARTA, BERITANUSA.id – TNI-Polri akan dilibatkan Pemprov DKI Jakarta guna menertibkan perusahaan yang tak menaati aturan dalam pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap kedua. Pelibatan TNI-Polri dilakukan hanya ketika perusahaan tersebut melakukan perlawanan ketika ditindak oleh Pemprov DKI.

“Keterlibatan TNI-Polri sangat dibutuhkan bila kita mendapati perusahan atau kantor yang gini, apabila ada perlawanan atau hambatan dalam kita melakukan pengawasan, pemeriksaan di perkantoran atau perusahaan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) Jakarta Andri Yansah, Senin (14/9).

Menurut Andri, selama perusahaan atau kantor tidak melakukan perlawanan, maka semua akan berjalan kondusif, sehingga penertiban hanya akan dilakukan petugas Disnakertrans. Sejauh ini, kata dia, pengawasan dan penindakan Disnakertrans kepada perusahaan yang melanggar aturan masih cukup kondusif.

Hal ini dikarenakan pihaknya terlebih dulu melakukan sosialisasi terhadap pihak perusahaan mengenai aturan dan sanksi yang akan mereka terima bila melanggar aturan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan PSBB.

“Memang selama ini kita tidak punya hambatan, jadi masih internal kita saja bisa melakukan kegiatan pemeriksaan, pengawasan di lapangan,” jelas Andri.

Dalam pelaksanaan PSBB kali ini, Pemprov DKI masih mengizinkan perusahaan atau perkantoran beroperasi. Namun, kali ini perusahaan atau perkantoran kapasitasnya dibatasi hanya 25 persen dari kapasitas normal.

Namun, syarat 25 persen itu tidak berlaku jika daerah perkantoran tersebut ada terinfeksi positif Covid-19. Bila ditemukan kasus positif, maka seluruh usaha dan kegiatan di lokasi tersebut harus ditutup paling sebentar tiga hari.

Sementara itu, untuk 11 sektor usaha/bisnis yang diperbolehkan untuk beroperasi ketika PSBB total diminta tetap memasang kapasitas pekerja sebesar 50 persen dari total kapasitas normal.

Sektor usaha yang boleh beroperasi, yaitu kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, energi, dan komunikasi dan teknologi informatika. Kemudian, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, dan industri strategis. Lalu, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari. (dbs/dki)

Share :

Baca Juga

Tangkapan layar video, detik-detik Bupati Petahana Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, Muhdin Mabud pingsan saat orasi politik dihadapan pendukungnya, Jumat (4/9).

NASIONAL

Bupati Halmahera Timur Meninggal Dunia saat Orasi Politik
Rapat paripurna DPR RI. Foto/Ist

NASIONAL

DPR Resmi Sahkan 33 RUU dalam Prolegnas 2021
Ilustrasi Covid-19 di Jakarta. Foto/Antara

NASIONAL

Update Corona 27 Januari: Tambah 11.948, Positif 1.024.298
Penyintas virus corona. Foto/Antara

NASIONAL

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Lonjakan Covid Libur Imlek
Perkantoran di DKI Jakarta. Foto/MI

NASIONAL

Anies Batasi Kapasitas Perkantoran 50 Persen
Ibadah umrah dan haji. Foto/Saudi Express

NASIONAL

Kemenag Mulai Susun Mitigasi Haji dan Umrah 2021
Warga yang tergabung dalam Pergerakan Umat Islam melakukan unjuk rasa bertajuk Aksi Penyelamatan Pancasila dari Komunisme. Foto/Antara

NASIONAL

FPI Cs Demo ke Istana Tuntut Pembebasan Rizieq Jumat Ini
Simulasi vaksin covid-19 kepada tenaga medis. Foto/MI

NASIONAL

Suntik Vaksin Nakes Kategori Lansia Dimulai Hari Ini