Home / EKONOMI

Selasa, 8 September 2020 - 11:13 WIB

Penerimaan Negara Dari Bea Materai Rp10 Ribu Tak Signifikan

Materai Rp6 ribu. Ist

Materai Rp6 ribu. Ist

JAKARTA, BERITANUSA.id – Pemerintah telah menyepakati RUU Bea Materai untuk segera disahkan melalui Paripurna. Beleid yang akan memberlakukan satu tarif materai menjadi Rp10 ribu diperkirakan bisa mendongkrak penerimaan negara mencapai Rp11 triliun.

Meski menambah pendapatan negara, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara selaku Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Bea Meterai, masih menilai, penambahan penerimaan pajak tersebut belum dirasa signifikan. Namun, draf rancangan yang berisikan 32 pasal dengan 6 klaster tersebut akan menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang sudah berumur 35 tahun tanpa adanya pembaharuan.

“Ini adalah pengenaan pajak, kita (Komisi XI) sepakat bahwa dari nilai Rp3.000 dan Rp6.000 naik ke Rp10.000 dalam rentang 35 tahun adalah sesuatu yang wajar, tetapi dari sisi penerimaan sebenarnya tidak terlalu signifikan,” kata Amir usai pengesahan RUU Bea Meterai, beberapa waktu lalu.

“Karena kalau menurut penghitungan pemerintah hanya bertambah sekitar Rp 5,7 triliun, artinya dari sisi nilai tidak terlalu urgen hanya prinsip keadilan disini dari dua nilai menjadi satu nilai,” lanjutnya.

Mulai diberlakukan pada 1 Januari 2021, Amir menyadari jika tarif baru meterai diberlakukan pada situasi pandemi seperti sekarang ini, justru tidak akan berjalan efektif mengingat volume transaksi dunia usaha terus mengalami penurunan sejak pandemi 2020.

“Jika sebelumnya traksaksi diatas satu juta yang dikenakan materai, mulai nanti nilainya naik menjadi transaksi 5 juta keatas baik melalui kertas maupun elektronik,” imbuhnya.

Sanksi yang akan diatur dalam RUU tersebut juga tidak main-main. Politisi Fraksi PPP tersebut menguraikan bahwa sanksi tinggi yang diterapkan terkait dengan pemalsuan dan pemakaian berulang meterai, maka akan terancam kurungan pidana selama 7 tahun dan denda maksimal sebesar Rp500 juta.

Hal tersebut diatur semata-mata untuk mencegah terjadinya pemalsuan terhadap salah satu dokumen negara tersebut.

“Mengenai sanksi, memang ada beberapa pertimbangan ketika kita meyetujui pasal terkait dengan sanksi ini, karena seperti dengan cukai yang terkadang banyak pemalsuan, makanya kita berikan sanksi yang agak tinggi terkait dengan pemalsuan atau pemakaian ganda terhadap penggunaan meterai tersebut,” jelas legislator daerah pemilihan Sulawesi Selatan I tersebut.

Dalam aturan baru tersebut, nantinya pemerintah juga akan memberlakukan pengenaan bea meterai terhadap transaksi e-commerce atau toko online. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pengenaan terhadap transaksi online atau digital merupakan bentuk kesetaraan, dimana aturan meterai selama ini diberlakukan hanya pada dokumen kertas.

“Pembayaran bea materai dengan menggunakan bea meterai elektronik sesuai perkembangan tekonologi, ini merupakan satu langkah dalam pengenaan bea materai atas dokumen elektronik, dengan begitu ini juga memberikan kepastian hukum bagi dokumen-dokumen elektronik,” pungkas Menkeu. (rls/dpr)

Share :

Baca Juga

Deretan mobil baru. Foto/Istimewa

EKONOMI

Rencana Pajak Mobil 0 Persen Tunggu Sri Mulyani
Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi melakukan monitoring dan evaluasi program Banpres Produktif Usaha Mikro di provinsi Kalimantan Timur sekaligus meninjau pelaku usaha mikro yang mendapatkan Program Banpres Produktif. Samarinda, Selasa (17/11). Foto/Kemenkop UKM

EKONOMI

Banpres UMKM Harus Tepat Sasaran dan Pemanfaatan
Pengelola RPTRA Rustanti, Ahmad Sulaeman memeriksa bayam yang ditanam dengan sistem hidroponik di Rumah Susun Tanah Tinggi, Jakarta. Foto/Antara

EKONOMI

PLN Manfaatkan Sinar UV Genjot Produksi Hidroponik
Ilustrasi kendaraan listrik. Ist

EKONOMI

OJK Permudah Kredit untuk Pelaku Industri Kendaraan Listrik
Penerima bansos. Foto/Antara

EKONOMI

Penyaluran Program PEN Terbesar dari Klaster Perlindungan Sosial
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto/Pikiran Rakyat

EKONOMI

Pajak Pulsa dan Token Listrik Diklaim Tak Pengaruhi Harga
Ilustrasi--Bansos tunai. Foto/Pikiran Rakyat

EKONOMI

Cara Lapor Jika Bansos Tunai Kena Potongan
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif. Foto/MI

EKONOMI

Kekhawatiran China Bisa Jadi Investor Terbesar di RI