Home / NASIONAL

Kamis, 18 Februari 2021 - 15:33 WIB

Pengacara Sebut Overkriminalisasi Soal Tuntutan Mati Juliari-Edhy

Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara saat menyerahkan diri ke KPK. Foto/Tangkapan layar

Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara saat menyerahkan diri ke KPK. Foto/Tangkapan layar

JAKARTA, BERITANUSA.id – Pengacara eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail, menilai bahwa pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej soal tuntutan mati terhadap kliennya merupakan bentuk pemidanaan berlebihan.

Menurut dia, tidak ada alasan pemberat untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kepada kliennya.

“Pernyataan (Wamenkumham) ini dapat dikatakan sebagai bentuk dari sikap yang biasa disebut overcriminalization,” ujar Maqdir dalam keterangannya, Rabu (7/2).

Maqdir memandang bahwa pernyataan Edward dapat menjadi beban bagi penegak hukum.

“Sebaiknya pejabat tidak mengumbar pernyataan-pernyataan seperti itu. Komentar itu selain memberatkan penegak hukum, hal itu akan memengaruhi opini publik yang belum tentu berakibat baik bagi proses hukum yang sedang berjalan,” tandasnya.

Soesilo Aribowo, pengacara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, menilai Wamenkumham Edward Omar Sharif tidak mengikuti alur peristiwa pidana yang menjerat kliennya terkait kasus dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster.

Soesilo menerangkan Edhy dijerat KPK dengan pasal suap yang memiliki ancaman pidana maksimal penjara seumur hidup, bukan hukuman mati.

“Beliau kan pejabat publik, jadi tidak elok sebenarnya mengomentari esensi peristiwa pidana yang tidak begitu tuduhannya,” kata Soesilo dalam keterangannya.

Ia meyakini aparat penegak hukum tidak akan terpengaruh dengan dorongan tuntutan mati tersebut. Ia menilai KPK sebagai lembaga yang dapat dipercaya dalam menjalankan tugas.

“Biarkanlah serahkan ke KPK, ini lembaga kredibel yang saya tahu, penyidiknya pun profesional,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menilai Edhy dan Juliari layak dituntut hukuman mati. Ia menuturkan alasan pemberat bagi kedua mantan menteri tersebut, yaitu mereka melakukan korupsi di masa pandemi dan mereka melakukan kejahatan di dalam jabatan.

KPK sendiri mengungkapkan penerapan pasal dengan ancaman hukuman mati harus memenuhi sejumlah unsur seperti korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, hingga menimbulkan kerugian atau perekonomian negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU Tipikor.

(cnn/nas)

Share :

Baca Juga

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) mengenakan baju tahanan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 25 November 2020. Foto/ANTARA/ Indrianto Eko Suwarso

NASIONAL

Usai Jadi Tersangka, Edhy Prabowo: Ini Adalah Kecelakaan
Taman kota Jakarta. Foto/Antara

NASIONAL

Taman-Hutan Kota Ditutup Saat Natal dan Tahun Baru
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Foto: Istimewa

NASIONAL

Ketua Satgas Covid-19: Iduladha Harus Jadi Momentum Disiplin Protokol Kesehatan
Ilustrasi--Seorang pria membawa kotak suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Manado, Sulawesi Utara. Foto/Antara

NASIONAL

KPU Usul Pilkada Serentak Diundur Jadi 2026
Ilustrasi vaksinasi Covid-19 untuk kelompok lansia. Foto/Antara

NASIONAL

Sebaran Lokasi Tambahan Vaksinasi Khusus Lansia di DKI
Ilustrasi - Seorang relawan mencoba pelindung wajah (Face Shield) disela-sela pembuatan alat tersebut, di Jakarta, Senin (6/4). Foto/ANTARA

NASIONAL

Update Corona 26 Februari: Tambah 8.232, Positif 1.322.866
Ilustrasi siswa Sekolah Dasar (SD). Foto: Istimewa

NASIONAL

Pembelajaran Jarak Jauh Harus Ada Subsidi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto/Antara

NASIONAL

Aturan PPKM DKI Tak Jauh Beda dengan Pemerintah Pusat