Home / EKONOMI

Senin, 5 Oktober 2020 - 13:13 WIB

Pengawasan OJK Terhadap Industri Jasa Keuangan Masih Lemah

Otoritas Jasa Keuangan. Foto/Bisnis

Otoritas Jasa Keuangan. Foto/Bisnis

JAKARTA, BERITANUSA.id – Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap industri jasa keuangan, termasuk sektor asuransi dan perbankan dinilai masih lemah. Hal itu dikatakan oleh anggota DPR RI Anis Byarwati dalam raker Komisi XI dengan OJK, Kamis lalu.

“Sepanjang semester I 2020, OJK dalam mengatur, mengawasi dan melindungi sektor jasa keuangan, telah menerbitkan 40 Peraturan OJK dan 9 surat edaran OJK untuk menjaga aspek prudential dan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. Implikasi peraturan tersebut terhadap sektor jasa keuangan dan seberapa besar tingkat efektivitas peraturan tersebut perlu dievaluasi oleh OJK,” kata dia.

Karena hal itu, Anis menilai peran OJK sebagai pengawas industri asuransi sangat lemah. Menurut dia, laporan periodik yang disampaikan memiliki nilai akuntabilitas yang buruk, kemampuan OJK dari sisi tugas pengawasan menjadi tidak kredibel.

“Kedepannya, OJK perlu merancang perbaikan sistem pengawasan asuransi. Termasuk meninjau kembali, apakah banyaknya sektor keuangan yang menjadi objek pengawasan OJK menjadi salah satu faktor tidak optimalnya kerja-kerja OJK,” imbuhnya.

Politisi PKS ini juga mengingatkan OJK dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas sektor perbankan, setidaknya ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, kata Anis, kecepatan penanganan kesehatan perbankan.

Anis melanjutkan, kemudian kedua kelembagaan dan koordinasi dengan badan/lembaga lain yang terkait dengan sektor perbankan. Serta ketiga, ujar dia, harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan sektor jasa keuangan.

“Ketiga faktor tersebut perlu diperhatikan OJK karena kondisi ketiganya dapat memengaruhi adanya penilaian kembali terhadap peran OJK sebagai pengawas perbankan,” ungkapnya.

Terkait dengan stimulus fiskal, Anis menilai berbagai stimulus fiskal telah dilakukan pemerintah dalam usaha pemulihan ekonomi nasional, salah satunya disalurkan melalui sektor perbankan dalam bentuk kredit. Namun demikian sampai saat ini, realisasi serapannya masih sangat rendah, artinya bahwa stimulus tersebut tidak berjalan lancar karena transmisi penyaluran diperbankan berjalan sangat lambat.

“OJK perlu merumuskan kembali strategi dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengakselerasi realisasi anggaran PEN melalui sektor perbankan. Juga merancang alternatif dari langkah yang dinilai tidak efektif,” tandasnya.

(heq/dpr)

Share :

Baca Juga

Ilustrasi beli minuman. Foto/ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

EKONOMI

Alasan Beli Minuman Harus Bayar Pajak
Ilustrasi--Uang Rp100 ribu. Foto/Istimewa

EKONOMI

Cara Cairkan BLT UMKM Rp2,4 Juta
Menparekraf Wishnutama. Foto/Bisnis

EKONOMI

Anggaran Kemenparekraf 2021 Sebesar Rp4,9 Triliun
Antrian calon penumpang untuk pemeriksaan dokumen di Terminal 2, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (15/5/2020). Foto/MI

EKONOMI

Puncak Mudik Natal di Bandara Soetta Diprediksi 23 Desember
Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman. Foto/Kemenkop UKM

EKONOMI

Tak Ada Potongan Dana Banpres UMKM Rp2,4 Juta
Warga mengantre untuk menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Kantor Pos Warunggunung, Lebak, Banten, Minggu (17/5). Foto/Antara

EKONOMI

Lansia Dapat Bansos Tunai Rp200 Ribu Per Bulan
WIsata Labuan Bajo. Foto/Ist

EKONOMI

Pemerintah Rancang Konsep Pariwisata Terpadu di Labuan Bajo
Ilustrasi uang Rupiah. (Foto: Ist)

EKONOMI

Sinergi Pengawasan Dana Penanganan Covid-19 Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah