Home / EKONOMI

Kamis, 18 Februari 2021 - 19:28 WIB

Pengusaha Nilai Aturan Upah Baru Saat Pandemi Bisa Redam PHK

Pekerja memadati Stasiun Tanah Abang saat jam pulang kerja. Foto/MI

Pekerja memadati Stasiun Tanah Abang saat jam pulang kerja. Foto/MI

JAKARTA, BERITANUSA.id – Pengusaha menilai aturan baru Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait pelaksanaan upah di industri padat karya dalam masa pandemi corona akan menyelamatkan seluruh pihak, baik pengusaha dan buruh.

Kebijakan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan kebijakan itu jelas akan mengurangi beban pengusaha. Pasalnya, pengusaha bisa melakukan musyawarah dengan buruh dalam hal pengupahan.

Di sisi lain, musyawarah terkait pengupahan itu akan membuat pembayaran upah lebih fleksibel. Dengan demikian, hal ini akan mengurangi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Permen itu sebagai upaya menjembatani jangan sampai justru beban di perusahaan akhirnya membuat keputusan PHK, harus bisa saling fleksibel, saling memahami. Permen itu sangat bagus untuk meredam PHK,” ucap Hariyadi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (17/2).

Menurut Hariyadi, mayoritas arus kas perusahaan kini sedang memburuk karena pandemi. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah tekstil.

“Makanya permen ini menolong semua pihak, paling tidak ada kesepahaman,” imbuh Hariyadi.

Ia mendukung keputusan pemerintah yang menyerahkan urusan upah dengan cara bipartit. Ini berarti ada perundingan antara pengusaha dan serikat pekerja.

“Menurut saya berikan fleksibilitas ke mereka, bipartit,” ucapnya.

Senada, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perdagangan Benny Soetrisno mengklaim kebijakan baru pemerintah akan memberikan keuntungan bagi pengusaha dan buruh. Ia mengaku mendukung keputusan pemerintah.

“Saya sepakat bahwa upah tersebut akibat covid-19 harus di musyawarah kan antara pekerja dan manajemen. Ini win-win,” kata Benny.

Sebagai informasi, dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021, pengusaha industri padat karya yang terdampak pandemi bisa melakukan penyesuaian upah buruh.

Jenis industri yang dapat melakukan itu, antara lain industri makanan, minuman, dan tembakau, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kulit dan barang kulit, industri alas kaki, industri mainan anak, serta industri furnitur.

Namun, penyesuaian upah harus disepakati bersama-sama antara perusahaan dan buruh. Kesepakatan itu bisa dilakukan dengan cara musyawarah yang dilandasi kekeluargaan, transparansi, dan itikad baik.

Kesepakatan yang dibuat minimal harus memuat besaran upah, cara pembayaran upah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan paling lama 31 Desember 2021. Kesepakatan itu harus disampaikan pengusaha kepada buruh.

(cnn/eko)

Share :

Baca Juga

Mensos Juliari P. Batubara memberi bantuan sembako kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19. Foto/Kemensos

EKONOMI

Separuh Anggaran PEN Terkait Bansos Covid Ada di Kemensos
Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7), bakal calon ibu kota baru. Foto/Antara

EKONOMI

Konstruksi Ibu Kota Baru Tinggal Tunggu Jokowi
Suasana Bundaran Hotel Indonesia yang sepi pada 29 Maret 2020. Foto/MI/Ramdani

EKONOMI

Ekonomi Indonesia Baru Bisa Pulih 2022
Ilustrasi bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat. (Foto: Ist)

EKONOMI

Mengulik Realisasi Bansos yang Diduga Dikorupsi Mensos
Ilustrasi pertambangan. Ist

EKONOMI

Tren Positif Harga Komoditas Pertambangan
Gaji uang Rupiah. Foto/Ist

EKONOMI

BLT Pekerja Termin II Cair
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Foto: Ist

EKONOMI

Indonesia-Turki akan Perkuat Kerjasama di Berbagai Sektor
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. Foto/Ist

EKONOMI

Revitalisasi BUMDes Masuk 3 Prioritas Alokasi Dana Desa 2021