Home / EKONOMI

Selasa, 4 Agustus 2020 - 13:53 WIB

Penjaminan Kredit Modal Kerja dari LPEI, Salah Satu Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional

Ilustrasi ekspor dan impor. Foto/Istimewa

Ilustrasi ekspor dan impor. Foto/Istimewa

JAKARTA, BERITANUSA.id – Salah satu langkah strategis pemerintah mengembalikan denyut perekonomian yaitu memperluas peran kredit  (LPEI) yang tidak hanya mendukung peningkatan ekspor melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), tetapi juga untuk mendorong sektor riil dalam negeri melalui penyaluran penjaminan kredit.

“LPEI desainnya hanya untuk yang export oriented tapi sekarang kita perluas untuk yang industri substitusi impor juga yang bisa memberikan dampak yang positif sehingga akhirnya ini membuat Spesial Mission Vehicle (SMV)-nya Kementerian Keuangan makin memiliki kemampuan dan kita harapkan juga punya tata kelola yang sesuai dengan tantangan yang ada,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

LPEI akan berkontribusi dalam skema penjaminan atas pinjaman modal kerja yang diberikan perbankan kepada pelaku usaha korporasi padat karya. LPEI merupakan lembaga penjamin yang memiliki jenis penjaminan sovereign guarantee dan didukung peningkatan kapasitas finansial melalui penyertaan modal negara (PMN).

Penjaminan yang disalurkan pemerintah melalui LPEI diharapkan dapat membantu kegiatan usaha, menghidupkan roda perekonomian sehingga dapat memberi ruang bagi perbankan untuk menyalurkan kredit modal kerja kepada pelaku usaha. Diharapkan, sektor perbankan dapat lebih percaya diri dan leluasa menyalurkan kredit modal kerja kepada pelaku usaha di sektor padat karya.

Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso pada saat konferensi pers acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Penjaminan Pemerintah Kepada Korporasi Padat Karya dalam Rangka Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Rabu, (29/7), juga menyampaikan, perluasan misi pada LPEI sangat positif untuk turut memberikan dukungan bagi perbankan agar semakin percaya diri menyalurkan kredit modal kerja ke sektor padat karya dan produktif.

“LPEI merupakan lembaga sovereign, ATMR nya sovereign, dan dijamin oleh pemerintah,” tegas Wimboh.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, LPEI dapat memberikan penjaminan bagi bank dengan ketentuan diantaranya pembobotan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) sebesar nol persen. Ketentuan lainnya, aset yang dijamin berkualitas lancar dan pengecualian perhitungan batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

Dalam skema penjaminan kredit modal kerja korporasi, porsi penjaminan sebesar 60 persen dari kredit, namun untuk sektor-sektor prioritas porsi yang dijamin sampai dengan 80 persen dari kredit.

Sektor prioritas tersebut antara lain Pariwisata (hotel dan restoran), Otomotif, TPT dan alas kaki, Elektronik, Kayu olahan, furnitur, dan produk kertas; serta sektor usaha lainnya yang memenuhi kriteria terdampak Covid-19 sangat berat, padat karya (mempekerjakan lebih dari 300 orang), berorientasi ekspor dan/atau memiliki dampak multiplier tinggi serta mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Dalam program penjaminan ini, pemerintah menanggung pembayaran imbal jasa penjaminan sebesar 100 persen atas kredit modal kerja sampai dengan Rp300 miliar dan 50 persen untuk pinjaman dengan plafon Rp300 miliar sampai Rp1 triliun.

Untuk skema penjaminan direncanakan berlangsung hingga akhir 2021 dan diharapkan dapat menjamin total kredit modal kerja yang disalurkan perbankan hingga Rp100 triliun. Sementara itu, korporasi yang bisa mendapatkan penjaminan adalah mereka yang selama ini sudah menjadi debitur di bank dengan riwayat kredit yang baik serta terimbas pandemi Covid-19. (rls/keu)

Share :

Baca Juga

Penerima manfaat menunjukkan Kartu Prakerja. Foto/Antara

EKONOMI

7 Tips Lolos Kartu Prakerja Gelombang 13

EKONOMI

Berikan BLT UMKM Rp2,4 Juta, Presiden Jokowi: Manfaatkan Sebaik-baiknya
Ojek daring terdampak pemberlakuan PSBB. Pengemudi ojek daring menunggu pesanan di kawasan gedung perkantoran Sudirman, Jakarta. Foto/Antara

EKONOMI

Realiasasi PEN 2021 Capai Rp76,59 Triliun Per 17 Maret 2021
Logo Badan Pusat Statistik. Foto/Ist

EKONOMI

BPS: Ekonomi Indonesia Minus 5,32 Persen
Pusat perkantoran di kawasan Thamrin Jakarta sepi karena pandemik covid-19. Foto/Antara Foto/Nova Wahyudi

EKONOMI

Pemprov DKI Kantongi Rp26 Triliun dari Pajak Daerah
Lalu lintas jalan tol. Foto/Antara

EKONOMI

Alasan PUPR Naikkan Tarif Tol Jakarta-Cikampek
Kantor Kementerian keuangan. Foto/Gatra

EKONOMI

Penjualan ORI019, Negara Raup Dana Rp26 Triliun
Menaker Ida Fauziyah saat menggunakan masker seusai memberikan sambutan. Foto/Antara

EKONOMI

Aturan Baru Kemnaker Soal Upah Buruh Bukan Pengurangan