Home / NASIONAL

Kamis, 11 Februari 2021 - 19:08 WIB

Perludem Ajukan Opsi Revisi UU Pemilu dan Pilkada

Ilustrasi Pilkada 2020. Foto/Antara

Ilustrasi Pilkada 2020. Foto/Antara

JAKARTA, BERITANUSA.id – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan sejumlah opsi terkait revisi UU Pemilu dan Pilkada. Opsi-opsi itu merespons gelagat pemerintah yang bersikukuh tak mau ada pilkada di 2022 dan 2023, melainkan di 2024 seperti diatur UU yang berlaku saat ini.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati menyampaikan revisi UU Pemilu tetap harus dilakukan. Sebab banyak hal dalam manajemen kepemiluan yang perlu dibenahi.

Khoirunnisa mengajukan pengaturan soal pemilu pada kondisi pandemi sebagai opsi pertama. Jika UU direvisi, maka pilkada berikutnya digelar pada 2022 dan 2023.

“Kan ada alasan juga kita enggak pemilu di 2022 karena belum tentu pandeminya selesai. Di revisi sekarang, kita bisa buat regulasi yang lebih adaptif dengan situasi krisis atau situasi pandemi,” kata Khoirunnisa melalui keterangannya, Rabu (10/2).

Opsi kedua Khoirunnisa adalah perpanjangan masa jabatan seluruh kepala daerah. Kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2022, 2023, atau 2024, diperpanjang hingga 2027.

Opsi ini menjawab masalah ratusan daerah akan dipimpin penjabat (Pj.) yang ditunjuk pemerintah hingga 2024. Usulan ini juga sekaligus mencegah pilkada dan pemilu digelar dalam tahun yang sama.

Pemilu nasional digelar 2024, sementara pilkada serentak seluruh Indonesia dihelat pada 2027. Menurut Khoirunnisa, pemilu dan pilkada perlu dipisahkan.

“Kita punya pengalaman di 2019 dengan pemilu lima kotak sangat berat dan kompleks. Pada waktu itu sebetulnya sudah banyak yang bilang perlu diubah desain keserentakannya,” ujarnya.

Khoirunnisa menyarankan pemilu serentak dibagi dua tahap. Pemilu Serentak Nasional yang menyerentakkan pilpres, pemilihan anggota DPR, dan anggota DPD digelar 2024. Lalu Pemilu Serentak Daerah yang menyerentakkan pilkada dengan pemilihan DPRD digelar 2027.

“Putusan MK pemilu harus memperkuat sistem presidensil, mencerdaskan pemilih, membuat demokratisasi partai, sistem yang efektif dan efisien sehingga penyelenggara tidak berat,” tutur Khoirunnisa.

Sebelumnya, pemerintah menolak rencana revisi UU Pemilu yang direncakan DPR. Dalam draf revisi UU Pemilu, pilkada berikutnya digelar pada 2022 dan 2023. Kemudian pilkada serentak seluruh Indonesia pada 2027.

Ketentuan itu berbeda dengan aturan yang masih berlaku dalam UU Pilkada saat ini, yakni tak ada pilkada di 2022 dan 2023, melainkan pada 2024 serentak di seluruh Indonesia. Bersamaan pula dengan pemilu.

Namun, pemerintah ingin pilkada serentak tetap digelar pada 2024 sesuai aturan UU Pilkada.

Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, Presiden Jokowi mengumpulkan para elite partai koalisi di Istana Kepresidenan.

Dalam pertemuan itu, Jokowi disebut menolak seluruh rencana revisi UU Pemilu. Salah satu alasan Jokowi adalah ada sejumlah pilkada yang sensitif, salah satunya adalah Pilkada DKI pada 2022.

(cnn/nas)

Share :

Baca Juga

Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba jenis pil koplo (psikotripika dan obat berbahaya). Foto/Detik

NASIONAL

Polda DIY Ungkap 14 Kasus Narkoba Selama September-Oktober
Gedung Kejagung RI kebakran. Foto/Ist

NASIONAL

Tersangka Kebakaran Kejagung Tak Ditahan karena Bersikap Kooperatif
Pekerja membersihan kamar dengan disinfektan di Hotel Grand Inna Malioboro, Yogyakarta, Jumat (5/6/2020). Foto/Antara

NASIONAL

Hotel dan Restoran Dilarang Gelar Acara Tahun Baru
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengumumkan enam nama yang akan segera bekerja sebagai anggota Kabinet Indonesia Maju dari veranda Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 22 Desember 2020. Foto/BPMI Setpres

NASIONAL

Presiden Jokowi Resmi Lantik 6 Menteri dan 5 Wakil Menteri
Presiden RI Joko Widodo. Foto/BPMI Setpres

NASIONAL

Jokowi: Infrastruktur untuk Bangun Peradaban Baru

NASIONAL

Utamakan Produk Dalam Negeri Untuk Almatsus Polri, Kabaharkam Pesan 3000 Rompi Anti Peluru di PT Rider
Pusat perbelanjaan Lippo Mal Kemang Jakarta sepi sejak diberlakukan imbauan di rumah saja. Foto/MI

NASIONAL

Aturan PPKM Mikro: Mal Tutup 21.00, Restoran 50 Persen
Ilustrasi Pilkada 2020. Ist

NASIONAL

Pendaftaran Pilkada Banyak Langgar Protokol Kesehatan