Home / GLOBAL

Selasa, 27 Oktober 2020 - 19:29 WIB

PM Malaysia Muhyiddin Yassin Diminta Mundur

Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin. Foto/Ist

Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin. Foto/Ist

JAKARTA, BERITANUSA.id – Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dilaporkan diminta untuk mengundurkan diri setelah usulan untuk mengumumkan keadaan darurat ditolak Raja Sultan Abdullah Ri’ayatuddin.

Hal itu disampaikan oleh seorang anggota Dewan Tertinggi Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), Puad Zarkhasi dalam postingan di Facebook.

Puad mengklaim para pemimpin PPBM, partai besutan Muhyiddin, menyalahkan Menteri Perdagangan dan Industri Internasional Mohamed Azmin Ali dan Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainudin atas kegagalan tersebut.

Puad menyatakan bahwa penolakan itu sebagai bukti Raja Sultan Abdullah telah menyadari bahwa usulan darurat hanyalah sebuah manuver politik, dan bukan sebuah langkah untuk memerangi pandemi.

Istana diketahui telah mengeluarkan sebuah pernyataan mengenai penolakan proposal penerapan darurat oleh Muhyiddin. Namun, paragraf ketiga pernyataan media Istana mengatakan ‘Sultan Abdullah percaya pemerintah telah berhasil mengatasi pandemi secara efisien’.

“Jika Raja percaya diri, mengapa perdana menteri tidak? Apakah Perdana Menteri mencoba berbohong kepada Raja? ” tanya Puad terkait pengajuan proposal yang dilakukan Muhyiddin, dilansir dari Free Malaysia Today, Selasa (27/10).

Puad kemudian mengatakan para ahli hukum telah menunjukkan bahwa Raja harus mendengarkan nasihat perdana menteri, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 40 Konstitusi Federal.

“Tapi sepertinya nasihat (Muhyiddin) tidak diterima. Lantas di mana kredibilitasnya sebagai perdana menteri? Syukurlah, Raja tidak terpengaruh oleh permainan politik yang bisa menyeret negara lebih jauh. Kesejahteraan masyarakat lebih penting. Muhyiddin seharusnya mengundurkan diri,” ujarnya.

Sementara itu, Liew Chin Tong dari Partai DAP mendesak Muhyiddin memecat menteri senior Azmin dan Hamzah sebagai pertanggung jawaban atas nasihat salah kepada Raja.

“Untuk menumbuhkan niat baik untuk bipartisan, Muhyiddin harus meminta Hamzah dan Ali mengundurkan diri bertanggung jawab atas nasihat yang salah kepada Raja dan menciptakan suasana politik yang kacau yang mengarah pada keputusan Kabinet untuk mendorong aturan darurat,” kata Liew dalam sebuah pernyataan.

Dengan begitu, kata dia, pemecatan akan menumbuhkan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah Perikatan Nasional (PN) dan pihak oposisi, demi kebaikan bangsa selama krisis Covid-19.

Ia pun berkata Pemerintah seharusnya tidak takut pada Parlemen dan tidak boleh memperlakukan oposisi sebagai musuh negara.

“Dengan perlakuan yang sama terhadap anggota parlemen oposisi, pemerintahan Muhyiddin memiliki kesempatan untuk mengubah krisis menjadi kelahiran baru demokrasi parlementer Malaysia,” kata Liew.

Sebelumnya, Raja menolak usulan PM Muhyiddin Yassin untuk mengumumkan status darurat virus corona.

Di bawah konstitusi, Raja memiliki kekuasaan untuk menyatakan keadaan darurat jika diyakinkan bahwa ada ancaman besar bagi keamanan Malaysia.

Tetapi setelah diadakan pertemuan di tingkat Kerajaan, Istana pada Minggu (25/10) mengatakan bahwa Raja saat ini tidak perlu mengumumkan keadaan darurat di Malaysia.

Meski menolak permintaan PM, Raja memuji penanganan pemerintah terhadap wabah dan mendesak anggota parlemen menghentikan kegaduhan politik karena dapat mengganggu stabilitas negara.

(cnn/idn)

Share :

Baca Juga

Presiden terpilih AS Joe Biden. Foto/Ist

GLOBAL

Joe Biden Menangi Pilpres AS 2020
Calon penumpang berjalan untuk lapor diri sebelum naik pesawat di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (23/12/2020). Foto/Antara

GLOBAL

RI Perpanjang Larangan Masuk WNA hingga 25 Januari
Bentrokan berdarah antara aparat dan demonstran kembali terjadi dan merenggut korban jiwa di Myanmar. Foto/AFP

GLOBAL

Remaja Tewas Tertembak Saat Demo Kudeta Myanmar

GLOBAL

China Berikan Hak Paten Vaksin Virus Corona Pertama
Suasana di Korea Selatan. Ist

GLOBAL

Kasus Covid Turun, Korsel Mulai Longgarkan Pembatasan
Peta wilayah Palestina yang dihapus Google Maps. Foto: Istimewa

GLOBAL

Warganet Kecam Palestina Dihapus dari Google Maps
Konflik India-Pakistan. Foto: Ist

GLOBAL

India-Pakistan Baku Tembak di Kashmir
Ilustrasi--Polisi memperlihatkan senjata api milik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Mapolres Aceh Timur, Aceh, Jumat (1/3/2019). Foto/Antara

GLOBAL

Toko Senjata Api di AS Banjir Pembeli Jelang Pelantikan Biden