Home / NASIONAL

Jumat, 25 September 2020 - 09:28 WIB

Polri Tak Keluarkan Izin Keramaian Pilkada Serentak 2020

Kapolri Idham Aziz. Foto/Ist

Kapolri Idham Aziz. Foto/Ist

JAKARTA, BERITANUSA.id – Polri tak akan mengeluarkan izin keramaian saat Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Hal ini diungkapkan Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto saat menjadi salah satu narasumber dalam diskusi daring yang digelar oleh Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu PWI) dengan tema “Menimbang Pilkada 2020: Tetap 9 Desember 2020 atau Ditunda Demi Keselamatan Bersama”, Kamis (24/9).

“Polri sudah berkirim surat baik ke polres Polda, Polres dan Polsek untuk tidak mengeluarkan ijin keramaian saat Pilkada 9 Desember 2020. Polri juga akan menindak tegas pelaku pelanggaran protokol kesehatan saat Pilkada nanti,” ujar dia.

Imam Sugianto menjelaskan, Polri akan bertindak tegas untuk menegakkan aturan dengan berpedoman pada Undang-undang (UU) 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Apabila terdapat pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan, bukan hanya masyarakat tapi mereka yang menjadi penanggungjawab atau provokator yang membuat warga berkerumun, Kapolri secara tegas mengatakan jika perlu bubarkan,” ujar Imam.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis juga telah mengeluarkan maklumat tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020, yang isinya sebagai berikut:

1. Pemilihan Kepala Daerah 2020 merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konstitusional yang dilindungi undang-undang, maka diperlukan penegasan pengaturan agar tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

2. Untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terkait dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada adaptasi kebiasaan baru, dengan ini Kapolri mengeluarkan maklumat:

  • Dalam pelaksanaan pemilihan 2020, tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan Covid-19.
  • Penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terkait para setiap tahapan wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.
  • Pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan.
  • Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi, atau sejenisnya.

3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(heq/pol)

Share :

Baca Juga

Ilustrasi prostitusi. Foto/iStock

NASIONAL

Tarif Kencan Artis TA Rp75 Juta Sehari
Presiden Joko Widodo menjadi salah satu pembicara dalam APEC CEO Dialogues 2020 secara virtual sebagaimana ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis, 19 November 2020. Foto/BPMI Setpres

NASIONAL

Akhirnya Vaksin Corona Gratis untuk Seluruh Masyarakat
Ilustrasi vaksin corona. Foto/AFP

NASIONAL

Update Corona 17 Februari: Tambah 9.687, Positif 1.243.646
Ilustrasi uang. Ist

NASIONAL

Skema Bansos Pegawai Harus Jelas
Ilustrasi--Ujian Nasional. Foto/Freepik

NASIONAL

Cara Registrasi Akun LTMPT untuk SNMPTN 2021
Presiden RI Joko Widodo. Foto/BPMI Setpres

EKONOMI

Jokowi Minta Peta Jalan Optimalisasi Pemanfaatan Batu Bara Dipercepat
Sebagian besar SPBU di Pantura Jateng sudah tidak jualan Premium. Foto/Antara

NASIONAL

Penjualan Premium di Jawa-Bali Dihentikan per 1 Januari 2021
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono (Kanan). Foto/MI

NASIONAL

Soal Maklumat Kapolri, Kebebasan Pers Tetap Dijamin