Home / NASIONAL

Kamis, 15 Oktober 2020 - 10:35 WIB

Polri Tangani 28 Perkara Dugaan Tindak Pidana Pemilu

JAKARTA, BERITANUSA.id – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menangani 28 perkara dugaan tindak pidana pemilu pada Pilkada Serentak 2020. Puluhan perkara tersebut merupakan kasus yang diteruskan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“Jumlah laporan atau temuan sebanyak 136 perkara. Kemudian perkara yang diteruskan ke Polri 28 perkara dengan status penyelesaian perkara,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, Rabu (14/10).

Awi menjelaskan, dari seluruh kasus yang ditangani, 14 di antaranya masih dalam ranah tahap pertama. Selain itu, kata Awi, ada juga kasus yang sudah dalam tahap P21 atau hasil penyidikan sudah lengkap.

“Yang pertama penyidikan ada 14 perkara kemudian tahap satu (ada) satu perkara, P19 satu perkara, P21 satu perkara, tahap 2 (ada) 4 perkara dan yang terakhir SP3 tujuh perkara,” jelasnya.

Menurut Awi, pelanggaran yang terbanyak ditemukan berkaitan dengan dugaan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon (paslon) Pilkada. Pelanggaran lainnya, lanjut dia, berkaitan dengan dugaan mahar politik, politik uang hingga kampanye berbau SARA.

“Pemalsuan empat perkara, tidak melaksanakan verifikasi dan rekap dukungan empat perkara, mutasi pejabat 6 bulan sebelum paslon dua perkara, hilangkan hak seseorang menjadi calon dua perkara, mahar politik satu perkara dan money politik tiga perkara,” tuturnya.

“Tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu paslon sembilan perkara, menghalangi penyelenggaraan pemilihan melaksanakan tugas satu perkara yang terakhir kampanye dengan menghina, menghasut SARA 2 perkara,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Awi mengatakan, pada 13 hingga 14 Oktober, Sentra Gakkumdu Pilkada 2020 telah melaksanakan 84 kegiatan preemtif atau imbauan. Kegiatan preemtif terbanyak berasal dari Polda Sumatera Barat dengan 14 kegiatan.

“Polda Kalsel sebanyak 12 kegiatan. Polda Kalteng sebanyak 10 kegiatan. Kemudian kegiatan preventif (pencegahan) Polda jajaran telah melaksanakan 285 kegiatan preventif,” bebernya.

Selain kegiatan preemtif dan preventif, Awi mengatakan Sentra Gakkumdu juga melakukan kegiatan represif atau penindakan terhadap pelanggaran Pilkada 2020. Per 13 Oktober 2020, hanya ada 1 kasus dari 50 Sentra Gakkumdu.

“Perkara yang diteruskan ke Polri sebanyak 4 laporan yaitu Sentra Gakkumdu Sula Kepulauan kemudian Sentra Gakkumdu Balikpapan, Sentra Gakkumdu Balukumbar dan Sentra Gakkumdu Kota Makassar,” tukasnya.

(heq/pmj)

Share :

Baca Juga

NASIONAL

Presiden Jokowi Berencana Bantu Rp600 Ribu ke Setiap Pegawai Selama Enam Bulan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (kiri). Foto/Antara

NASIONAL

Pemprov DKI Siapkan Rp5 Triliun untuk Normalisasi Sungai
Ilustrasi--Salah satu kotak hitam (black box) pesawat Lion Air JT-610 PK-LQP yang diyakini flight data recorder (FDR) telah ditemukan oleh Tim Gabungan Basarnas, Kamis (1/10) pagi. Foto/MI

NASIONAL

KNKT Unduh Data FDR Black Box Sriwijaya SJ 182
Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek di Jakarta. Foto/Istimewa

NASIONAL

8 Saksi Bakal Diperiksa Dugaan Korupsi BJPS Ketenagakerjaan
Alat GeNose diterapkan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Foto/Antara

NASIONAL

Pemerintah Fasilitasi GeNose Gratis di Terminal Pulo Gebang

NASIONAL

Menristek: Pentingnya Kolaborasi Riset di Ekonomi Berbasis Inovasi Teknologi
Kompol Yuni Purwanti. Foto/Istimewa

NASIONAL

Kasus Narkoba, Kapolsek Astanaanyar Berharta Rp110 Juta
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta menilai sumur resapan alias drainase vertikal yang menjadi salah satu upaya Gubernur DKI Anies Baswedan guna menangkal banjir belum bekerja efektif. Foto/Antara

NASIONAL

Sumur Resapan Anies Tak Cukup Tangkal Banjir Jakarta