Home / NASIONAL

Kamis, 7 Januari 2021 - 17:09 WIB

PPKM Jawa-Bali Bukan Lockdown Hanya Pembatasan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/7). Foto/Antara

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/7). Foto/Antara

JAKARTA, BERITANUSA.id – Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menjelaskan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 11-25 Januari 2021 di Jawa dan Bali untuk menekan laju penyebaran virus corona di tanah air, khususnya pasca libur panjang Natal dan Tahun baru.

Namun Airlangga menegaskan kebijakan teranyar ini bukanlah karantina wilayah atau lockdown, melainkan hanya pembatasan mobilitas warga yang diperketat.

“Sekali lagi kita tidak melakukan lockdown, kita hanya pembatasan bukan pelarangan dan tentu ini sudah dipertimbangkan dan dibahas secara mendalam berdasarkan data-data yang ada dan mengantisipasi lonjakan akibat liburan,” kata Airlangga dalam jumpa pers daring yang disiarkan melalui kanal Youtube BNPB Indonesia, Kamis (7/1).

Berkaca pada kenaikan 25-30 persen efek libur panjang di beberapa bulan lalu, Airlangga berharap PPKM ini dapat menghambat transmisi virus corona. Pembatasan ini sekaligus momentum untuk menambah kapasitas isolasi rumah sakit hingga 25-30 persen.

Airlangga juga mengaku PPKM ini dalam aturannya tetap memperhatikan aspek ekonomi dan kesehatan secara beriringan.

“Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk mendorong kedisiplinan, bunyinya kedisiplinan penanganan kesehatan. Ditambah lagi minggu depan itu akan mulai vaksinasi dan memang beberapa negara seperti di Inggris saat menyelenggarakan vaksinasi mereka menyelenggarakan lockdown,” ucapnya

Seirama, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menjelaskan pemberlakuan PPKM ini dilatarbelakangi kasus aktif covid-19 di tanah air yang terus meningkat dan bahkan mengalami lonjakan 50 persen dalam sebulan.

Kondisi itu, kata Doni, bakal berimplikasi pada fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang bakal kewalahan dalam menangani lonjakan pasien.

Alhasil, tenaga kesehatan menjadi golongan mudah terpapar dan mengakibatkan kematian tenaga kesehatan meningkat dan menduduki peringkat kematian tenaga kesehatan nomor 5 di dunia.

“Perlu ada langkah-langkah yang tepat dan terukur agar kasus aktif ini tidak meningkat, dan kita bisa mengendalikan masyarakat agar tidak semakin banyak yang terpapar,” kata Doni.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini pun yakin sesuai studi dan pengalaman bahwa pembatasan mobilitas warga dapat meminimalisir kasus covid-19 di tanah air.

“Berdasarkan pengalaman September lalu ketika ada lonjakan kasus yang juga sangat tinggi, kemudian pusat dan daerah menyusun strategi pembatasan. Alhamdulillah saat puncaknya terjadi, pada bulan Oktober Minggu kedua lantas bisa kita tekan itu sampai 20 persen,” jelasnya.

Adapun PPKM itu meliputi beberapa poin utama, di antaranya membatasi kapasitas tempat kerja dengan WFH 75 persen, kegiatan belajar mengajar secara daring, hingga pembatasan jam buka kegiatan pusat perbelanjaan hingga pukul 19.00, sedangkan untuk tempat makan minum maksimal 25 persen.

Dalam hal pembatasan mobilitas warga ini, pemerintah telah menetapkan sejumlah daerah yang dibatasi, yakni seluruh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi (Bodebek), Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan (Tangerang Raya).

Kemudian wilayah Jawa Barat di luar Jabodetabek, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cimahi. Di Jawa Tengah antara lain Semarang Raya, Solo Raya, dan Banyumas Raya.

Sedangkan wilayah Jogja yakni Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo. Untuk di Jawa Timur meliputi Malang Raya dan Surabaya raya. Terakhir di Bali adalah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

(cnn/nas)

Share :

Baca Juga

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ist

NASIONAL

Penjelasan Anies Baswedan Soal Pemberlakuan PSBB
Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo saat uji kelayakan dan kepatutan di ruang Komisi III DPR, Rabu (20/1). Foto/DPR RI

NASIONAL

Deretan Poin Surat Edaran Kapolri Soal Penganganan UU ITE
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran saat jumpa Pers di Polda Metro Jaya, Senin (7/12/2020). Foto/Jawa Pos

NASIONAL

Kapolda Metro Minta Maaf Soal Bripka CS Tembak Prajurit TNI
Foto: Redaksi Indonesia

NASIONAL

Pemerintah Dinilai Tak Konsisten Kawal Otsus
Ilustrasi Omnibus Law. Foto/Ist

NASIONAL

Omnibus Law Ciptaker Bukan Solusi Krisis
Ilustrasi--Penumpang kereta api Cirebon menurun. Foto/Antara

NASIONAL

Aturan Baru yang Wajib Diperhatikan Bagi Calon Penumpang KA
Ilustrasi--Salah satu kotak hitam (black box) pesawat Lion Air JT-610 PK-LQP yang diyakini flight data recorder (FDR) telah ditemukan oleh Tim Gabungan Basarnas, Kamis (1/10) pagi. Foto/MI

NASIONAL

KNKT Unduh Data FDR Black Box Sriwijaya SJ 182
Pemimpin FPI Keluar dari ruang pemeriksaan Polda Metro Jaya dengan baju tahanan. Foto/MI

NASIONAL

Pesan Rizieq: Jangan Lupakan Pembantaian Laskar FPI