Home / NASIONAL

Selasa, 22 September 2020 - 16:32 WIB

Presiden Jokowi Tegaskan Pilkada 2020 Digelar Sesuai Jadwal

Presiden Joko Widodo. Foto/Ist

Presiden Joko Widodo. Foto/Ist

JAKARTA, BERITANUSA.id – Penyelenggaraan Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal pada 9 Desember 2020 demi menjaga hak konstitusi rakyat, yakni hak dipilih dan hak memilih. Namun demikian, pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru pilkada.

Presiden Joko Widodo menegaskan hal itu menanggapi desakan banyak pihak untuk menunda dulu penyelenggaraan Pilkada 2020, seperti disampaikan Juru Bicara Presiden M Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (21/9).

Adapun salah satu pertimbangan dilanjutkannya tahapan-tahapan Pilkada 2020 adalah karena sampai saat ini tidak ada satu pihak pun yang tahu atau dapat memastikan kapan pandemi virus corona jenis baru (Covid-19) ini berakhir.

Selain itu, sejak Covid-19 ini mewabah di seluruh dunia sejak awal tahun, banyak negara juga telah menggelar pemilihan umum (pemilu), baik tingkat lokal maupun nasional, dan berlangsung dengan sukses dalam artian aman dan tetap demokratis. Sebut saja Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan. Kuncinya satu, yaitu penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Oleh karenanya, pemerintah mengajak semua pihak untuk bergotong-royong mencegah potensi klaster baru penularan Covid-19 pada setiap tahapan pilkada dengan disiplin protokol kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomort 6 Tahun 2020, pelaksanaan Pilkada 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah. Ditambah semua kementerian dan lembaga terkait juga sudah mempersiapkan segala upaya untuk menghadapi pesta demokrasi ini dengan kepatuhan pada protokol kesehatan dan penegakan hukum.

Makanya, menurut Presiden, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi seharusnya menjadi momentum menampilkan inovasi baru bagi masyarakat bersama penyelenggara negara untuk bangkit bersama dan menjadikan pilkada sebagai ajang adu gagasan untuk meredam dan memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Sekaligus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional serta menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan demokratis sesuai dengan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945,” demikian akhir keterangan tertulis Jubir Presiden.

Perppu dan Revisi PKPU

Guna mendukung terwujudnya disiplin protokol kesehatan selama tahapan Pilkada 2020, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah mengkaji dua pilihan, yakni menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk pilkada serentak 2020 atau revisi PKPU.

Apabila yang dipilih adalah perppu, pemerintah juga masih mengkaji apakah yang diterbitkan nanti mengatur protokol kesehatan Covid-19 secara keseluruhan, mulai dari pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum, atau hanya terbatas pada penegakan protokol kesehatannya saja.

Merespons ini, KPU setidaknya memberikan lima usulan terkait teknis penyelenggaraaan tahapan pilkada jika nantinya perppu menjadi pilihan yang akan diambil oleh pemerintah. Pertama, metode pemungutan suara dapat dilakukan melalui Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Kotak Suara Keliling (KSK).

Selama ini, metode pemungutan suara hanya melalui TPS. Namun di tengah pandemi, metode KSK yang sebelumnya biasa digunakan bagi para WNI yang tinggal di luar negeri dapat dibolehkan dan menjadi alternatif untuk menjemput pemilih yang takut pergi ke TPS atau pemilih yang positif Covid-19 maupun yang sedang menjalani isolasi mandiri.

Kedua, waktu pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 hingga 15.00 waktu setempat. Hal ini bertujuan untuk semakin mengurai waktu kedatangan pemilih ke TPS sehingga semakin terhindar dari kerumunan.

Ketiga, rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan secara manual atau elektronik. KPU sendiri saat ini KPU sedang membangun sistem E-Rekap. Bila hal ini dimasukan ke dalam perppu, maka akan menjadi payung hukum yang lebih pasti. Sedangkan pengaturan secara teknisnya dapat diatur dalam PKPU.

Keempat, kegiatan kampanye dalam bentuk lain sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf g UU Pilkada hanya dibolehkan secara daring. Kalaupun tidak masuk dalam perppu, KPU akan mengatur melalui revisi PKPU.

Terakhir, KPU mengusulkan adanya sanksi pidana dan/atau sanksi administrasi bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19 yang penegakan hukumnya dapat dilakukan oleh Bawaslu maupun aparat penegak hukum lain.

(hms/pri)

Share :

Baca Juga

Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Foto/Antara

NASIONAL

Wapres Ma’ruf Amin Tak Ikut Suntik Vaksin Corona
Foto: Istimewa

NASIONAL

Lagi, Polisi Tangkap Artis karena Narkoba
Ilustrasi -- Bencana tanah longsor. Foto/Antara

NASIONAL

Dalam 10 Hari, Seluruh Korban Longsor Sumedang Ditemukan
Anggota Brimob Polda Metro Jaya edukasi masyarakat soal pentingnya prokes. Foto/PMJ News

NASIONAL

Polda Metro Jaya Patroli Disiplin Protokol Kesehatan di Kabupaten Bekasi
Sepeda motor macet. Foto/Ist

NASIONAL

Soal Sepeda Motor Kena Ganjil Genap, DKI Beralasan Cegah Covid-19
Sejumlah puing dari pesawat Sriwijaya Air SJ 182. Foto/Antara

NASIONAL

Rampungkan Investigasi SJ 182 Butuh Waktu Setahun
Demo konflik agraria. Foto/Antara

NASIONAL

Sepanjang 2020, Ada 135 Ribu KK Jadi Korban Konflik Agraria
Penerima bansos. Foto/Antara

NASIONAL

Warga Diberi Bansos Ayam Hidup, Kemensos Tak Persoalkan