Home / EKONOMI

Senin, 12 Oktober 2020 - 11:06 WIB

Program Kemitraan Investasi Besar dan UMKM Disiapkan BKPM

Ilustrasi UMKM. Foto/Ist

Ilustrasi UMKM. Foto/Ist

JAKARTA, BERITANUSA.id – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hingga saat ini masih menyiapkan program kemitraan antara investasi besar dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Saat ini program kemitraan UMKM masih dalam tahap identifikasi pelaku UMKM yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dikolaborasikan dengan investor Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan BUMN.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Imam Soejoedi mengatakan pihaknya akan menyeleksi dan meminta kepada perusahaan-perusahaan besar dan para pelaku UMKM untuk dimitrakan sesuai dengan bidang usahanya.

“Kami masih menyiapkan program tersebut agar dapat optimal. Rencananya kami akan melibatkan seluruh pengusaha di berbagai provinsi di Indonesia, yang tentunya terdaftar dalam OSS (online single submission),” kata Imam dikutip dari Antara, Senin (12/10).

“Oleh karena itu, kami perlu waktu untuk mematangkan konsep dan pelaksanaannya. Memang tidak mudah meminta para pengusaha besar bekerja sama dengan UMKM, namun arahan Pak Kepala (BKPM) jelas bahwa investasi harus dapat memberikan kemanfaatan sebesar-sebesarnya di daerah,” imbuhnya.

Imam juga mengonfirmasi teks yang beredar dalam pesan berantai Whatsapp mengenai program kemitraan tersebut bukanlah pernyataan resmi BKPM.

Ia mengakui BKPM memang memiliki key performance indicator (KPI) yang salah satunya adalah mendorong kemitraan antara investor asing atau pengusaha besar nasional dan pengusaha di daerah dan UMKM di lokasi usahanya.

BKPM memastikan keberpihakan negara untuk melindungi UMKM, terutama setelah pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Undang-undang itu akan menjamin UMKM, mulai dari penyederhanaan perizinan, peningkatan kualitas, serta penguatan UMKM dari sektor informal ke formal, sehingga UMKM dapat memiliki akses permodalan ke bank.

Keberadaan UMKM juga merupakan cara membuka lapangan pekerjaan untuk mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan menjadi masa depan Indonesia.

“BKPM berkomitmen akan mendorong hal tersebut. Namun, tunggu waktunya. Kami sedang kebut untuk segera diselesaikan, sehingga tercipta kemitraan-kemitraan baru,” ujar Imam.

BKPM mendata perusahaan-perusahaan besar dan UMKM melalui pengajuan nomor induk berusaha (NIB) yang diajukan melalui OSS. Kemudian, data tersebut akan diverifikasi dan disurvei agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di lapangan.

Setelah validitas identitas kedua belah pihak dipastikan, maka BKPM akan mempertemukan kedua pihak dan mendorong kerja sama yang saling menguntungkan dan menguatkan.

(med/com/ant)

Share :

Baca Juga

Wisata di Mandalika. Foto/Antara

EKONOMI

Erick Thohir Ingin Jadikan Mandalika Pusat Pendidikan Hotel RI

EKONOMI

Menristek: Ekonomi Digital UMKM Tingkatkan Daya Beli Masyarakat
Lalu lintas jalan tol. Foto/Antara

EKONOMI

Alasan PUPR Naikkan Tarif Tol Jakarta-Cikampek
Karyawan menunjukan meterai di Kantor Pos Besar, Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (4/7). Foto/ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

EKONOMI

Masa Transisi, Meterai Rp3.000 dan Rp6.000 Masih Bisa Dipakai
Pekerja beraktivitas di kawasan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur. Foto: ANTARA FOTO/Moch Asim

EKONOMI

SKK Migas Targetkan Produksi 1 Juta Barel Minyak Per Hari
KPK menilai kisruh bansos terjadi karena kurangnya koordinasi dan lalainya pemda. Foto/Antara

EKONOMI

Pemerintah Akui Terkendala Data saat Bagi-bagi Bansos
Ilustrasi upah minimum. Foto/Ist

EKONOMI

Upah Minimum 2021 Sama Dengan Tahun Ini
Presiden RI Joko Widodo. Foto/Antara

EKONOMI

Jokowi Minta Bansos 2021 Diberikan Sejak Awal Januari