Home / NASIONAL

Rabu, 22 Juli 2020 - 10:23 WIB

Realisasi Kebijakan Anggaran Penanganan Covid-19 Harus Tepat

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

SURABAYA, BERITANUSA.id – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII ke Provinsi Jawa Timur. Dalam kunker ini Komisi VIII memberikan perhatian pada dampak sosial dari pandemi Covid-19 di Jatim. Komisi VIII berharap kebijakan anggaran yang sudah disahkan harus direalisasikan secara cepat, tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penanganan pandemi Covid-19 mencapai target yang maksimal.

Moekhlas menjelaskan, untuk meminimalisir dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19, Komisi VIII telah meningkatan alokasi anggaran Bansos Sembako dan Bansos Tunai sebesar Rp20,4 triliun, sehingga menjadi Rp124,8 triliun pada 2020. Untuk penanganan pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana non-alam, Komisi VIII juga telah menyetujui penambahan alokasi anggaran dana siap pakai sebesar Rp3,2 triliun, sehingga Rp3,4 triliun pada 2020.

“Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Kebijakan di bidang anggaran ini harus direalisasikan secara cepat, tepat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penanganan pandemi Covid-19 mencapai target yang maksimal,” papar Moekhlas saat memimpin rapat di Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Senin (20/7).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga mengungkapkan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur juga mendapat alokasi anggaran yang berasal dari dana siap pakai, yaitu sebesar Rp41,355 miliar. Selain menyetujui penambahan anggaran, Komisi VIII DPR RI juga menyetujui refocusing anggaran mitra komisi VIII DPR RI, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta BNPB.

Penanganan terhadap pandemi Covid-19 menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI mengingat jumlah yang terkonfirmasi positif semakin bertambah dan berdampak terhadap sosial ekonomi masyarakat. Jumlah yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Jawa Timur misalnya, telah menjadi yang tertinggi setelah Jakarta.

Terkait dengan dampak sosial-ekonomi pandemi Covid-19, terlihat dari semakin bertambahnya persentase penduduk miskin. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Jawa Timur sejak pandemi Covid-19 semakin meningkat. Pada bulan September 2019 sebesar 10,20 persen, kemudian pada bulan Maret 2020 menjadi sebesar 11,09 persen. Angka ini lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Indonesia pada bulan yang sama, yaitu pada bulan September 2019 sebanyak 9,22 persen, kemudian pada bulan Maret 2020 menjadi sebanyak 9,78 persen.

Oleh karena itu, sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi VIII yang meliputi bidang agama, sosial, bencana, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka Komisi VIII perlu mengetahui penanganan dampak pandemi Covid-19 di Jawa Timur terhadap ketahanan sosial, ketangguhan menghadapi bencana serta perlindungan perempuan dan anak. Moekhlas mengatakan, hal ini akan dijadikan rujukan oleh Komisi VIII dalam merekomendasikan kebijakan percepatan penanganan dampak Covid-19 kepada pemerintah. (rls/dpr)

Share :

Baca Juga

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Foto: Istimewa

NASIONAL

DPR Akan Panggil Mendikbud Terkait Dana Kuota
Ilustrasi Kota Bandung, Jawa Barat. Foto/Ist

NASIONAL

Jawa Barat Diwacanakan Ganti Nama Jadi Provinsi Sunda
Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Foto/Tirto

NASIONAL

Jokowi Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2020
Vaksin covid-19. Foto/Antara

NASIONAL

Bio Farma Siapkan Distribusi Vaksin Lewat Sistem Digital
Ilustrasi prostitusi. Foto/iStock

NASIONAL

Terungkap, Artis Inisial ST dan MA yang Diduga Terlibat Prostitusi
Presiden Joko Widodo. Foto/BPMI Setpres

NASIONAL

Soal 6 Laskar FPI Tewas, Jokowi: Jika Perlu, Ada Komnas HAM
Wisma Atlet Kemayoran. Foto/Berita Satu

NASIONAL

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid di Wisma Atlet 75 Persen
Banjir di Kalideres, Jakarta barat. Foto/MI

NASIONAL

Pemerintah Pusat Diminta Turun Tangan Atasi Banjir DKI