Home / NASIONAL

Kamis, 17 September 2020 - 15:07 WIB

Regulasi Kampanye Pilkada 2020

Ilustrasi pilkada 2020. Foto: Istimewa

Ilustrasi pilkada 2020. Foto: Istimewa

JAKARTA, BERITANUSA.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan masih merumuskan perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017, tentang kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Dalam regulasi tersebut, KPU mencantumkan penanganan pelanggaran di masa kampanye, dengan pemberian sanksi administrasi, berupa teguran tertulis dan penghentian kegiatan kampanye.

“Bahwa KPU bisa memberikan peringatan tertulis dan juga menghentikan kegiatan kampanye,” kata Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, melalui keterangannya, Kamis (17/9).

Menurut Raka, langkah pertama dalam pemberian sanksi administrasi adalah imbauan. Jika teguran tidak diindahkan maka muncul teguran tertulis.

Selanjutnya, KPU juga bisa berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta aparat keamanan untuk menghentikan kegiatan yang terbukti melanggar ketentuan.

Namun, kata Raka, sanksi administrasi yang bisa diberikan KPU tidak dapat melebihi aturan undang-undang (UU) tentang Pilkada.

Aturan protokol kesehatan dalam kegiatan Pilkada diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU Nomor 6/2020 tentang pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Covid-19.

Raka menuturkan, di undang-undang (UU) tentang Pilkada juga tidak diatur hukum pidana bagi pelanggar protokol kesehatan.

Akan tetapi, penegakan hukum pidana atau sanksi pidana terkait protokol kesehatan dapat mengacu undang-undang lain di luar UU pemilihan.

“Tentu keseluruhan perundangan-undangan itu kita himpun untuk dijadikan dasar jangan sampai ada tindakan yang di luar undang-undang,” tegasnya.

Ia menambahkan, Bawaslu dan Kepolisian pun sudah berkomitmen menegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan Pilkada.

Raka menegaskan, meskipun kegiatan kampanye yang bersifat pertemuan fisik tetap diperbolehkan di tengah pandemi, ada ketentuan lain yang mesti ditaati.

Yakni, peserta Pilkada dalam melaksanakan kampanye harus berkoordinasi dengan satuan tugas (Satgas) penanganan Covid-19 serta pemberitahuan kepada aparat pengamanan setempat.

Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja, menilai kampanye dengan pengumpulan massa bisa bertentangan dengan peraturan larangan kerumuman massa saat pandemi Covid-19.

Ia mengingatkan aparat berwenang agar tidak memberikan izin jika kampanye memunculkan keramaian, seperti konser musik atau kegiatan lain yang berpotensi menjadi pusat keramaian.

“Jangan sampai teman-teman yang mempunyai kewenangan untuk memberikan izin keramaian. Karena sesuai dengan protokol Covid-19 kan tidak boleh berkumpul,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan surat nomor 440/5113/SJ, terkait pelaksanaan rakor penegakan hukum protokol kesehatan di daerah untuk pelaksanaan Pilkada 2020.

Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irawan, diharapkan masing-masing daerah untuk menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Melalui surat ini, Kemendagri meminta agar masing-masing daerah secara mandiri bersama Forkopimda, Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), Badan/Kantor Kesbangpol, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanganan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan dan Biro/Bagian Hukum Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan Rapat Koordinasi” kata Benni.

KPU akan menggelar Pilkada 2020 di 270 daerah pada 9 Desember 2020. (inf/pub)

Share :

Baca Juga

Kantor KPK KPK di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta. Foto/MI

NASIONAL

KPK Panggil Dirut Swasta Soal Kasus Korupsi Bansos
Rizieq Shihab. Foto/AFP/Bay Ismoyo

NASIONAL

Sebulan Rizieq Kembali ke Tanah Air Berujung di Tahanan
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas terkait membahas mengenai korporasi petani dan nelayan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup mereka serta mewujudkan transformasi ekonomi melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (7/10). Foto/BPMI Setpres: Lukas

NASIONAL

Jokowi Resmi Teken UU Ciptaker 1.187 Halaman, Nomor 11 Tahun 2020
Ilustrasi bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat. (Foto: Ist)

NASIONAL

5 Bantuan Pemerintah Masih Disalurkan Pada Oktober Ini
Sejumlah calon penumpang saat duduk diruang tunggu keberangkatan Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Kamis (27/12/2018). Foto/Ayo Bandung

NASIONAL

Libur Panjang, Lonjakan Penumpangan Diprediksi Capai 20 Persen
Foto: Kemenkominfo

NASIONAL

Indonesia Serukan Kedaulatan dan Keamanan Data dalam G20 Digital Economy Ministerial Meeting
Petugas menyemprot cairan disinfektan di ruangan kelas SMK Kosgoro, Bogor. Foto/Antara

NASIONAL

Sekolah Tatap Muka Juli Minta Dievaluasi Karena Mutasi Corona
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Foto/JPNN

NASIONAL

Wali Kota Bekasi Akan Diperiksa Kasus Sengketa Tanah