Home / NASIONAL

Rabu, 17 Februari 2021 - 18:05 WIB

Rencana KPK Tuntut Mati Edhy Prabowo dan Juliari Batubara

Gedung KPK yang berlokasi di kawasan Kuningan, Jakarta. Foto/Antara

Gedung KPK yang berlokasi di kawasan Kuningan, Jakarta. Foto/Antara

JAKARTA, BERITANUSA.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tuntutan hukuman mati bisa diterapkan terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo serta mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara.

Pelaksana tugas Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan tuntutan hukuman mati kepada mereka bisa diterapkan jika unsur-unsur dalam Pasal 2 UU Tipikor terpenuhi.

“Pengembangan sangat dimungkinkan seperti penerapan Pasal 2 atau 3 UU Tipikor, bahkan penerapan ketentuan UU lain seperti TPPU [Tindak Pidana Pencucian Uang],” kata Ali, Rabu (17/2).

Diketahui, KPK menjerat Edhy dan Juliari dengan pasal suap yang memiliki ancaman pidana penjara maksimal seumur hidup.

Menurut Ali, penerapan pasal dengan ancaman pidana mati harus memenuhi sejumlah unsur seperti korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, hingga menimbulkan kerugian atau perekonomian negara

“Secara normatif dalam UU Tipikor terutama Pasal 2 ayat (2) hukuman mati diatur secara jelas ketentuan tersebut dan dapat diterapkan,” kata Ali.

“Akan tetapi, bukan hanya soal karena terbuktinya unsur ketentuan keadaan tertentu saja untuk menuntut hukuman mati, namun tentu seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) juga harus terpenuhi,” ujarnya.

Adapun Pasal 2 UU Tipikor berbunyi:

Ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat (2): Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Sebelumnya, Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menilai Edhy dan Juliari laik dituntut hukuman mati. Menurutnya, alasan pemberat bagi kedua mantan menteri tersebut, yaitu mereka melakukan korupsi di masa pandemi dan mereka melakukan kejahatan di dalam jabatan.

Sedangkan Juliari dijerat menjadi tersangka korupsi bantuan sosial (bansos) dalam rangka penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek Tahun 2020.

(cnn/nas)

Share :

Baca Juga

Petugas DVI Polri membawa kantong jenazah yang diduga berisi potongan tubuh korban pesawat Sriwijaya Air SJ 182 rute Jakarta- Pontianak. Foto/Antara

NASIONAL

Basarnas Terima 45 Kantong Jenazah Korban SJ 182
Ilustrasi ibadah haji. Foto: Istimewa

NASIONAL

Kemenag Tunggu Kepastian Arab Saudi Soal Haji 2021
Ilustrasi pasien Covid-19 di Wuhan , China. Foto/Ist

NASIONAL

Covid Terus Melonjak, RS di Indonesia Terancam Kolaps
Presiden Joko Widodo menyerahkan Banpres Produktif Usaha Mikro untuk para pelaku usaha Yogyakarta di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta, Jumat (28/8). Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

NASIONAL

Presiden Serahkan Banpres Produktif ke Pelaku UMKM di Yogyakarta
Pandemi virus corona di China. Foto/AFP

NASIONAL

Kasus Corona Diprediksi Naik hingga Akhir 2022
Rizieq Shihab. Foto/AFP/Bay Ismoyo

NASIONAL

Sebulan Rizieq Kembali ke Tanah Air Berujung di Tahanan
Spanduk sosialisasi cegah virus korona di Jakarta. Foto/MI/Bary Fathahilah

NASIONAL

10 Instruksi Anies Soal Pencegahan Covid di Jakarta
Presiden Joko Widodo saat meninjau fasilitas di RSKI Galang, Kepulauan Riau. Foto/Dok Biro Setpres

NASIONAL

Kapasitas Tempat Tidur Isolasi di DKI Sisa 14 Persen