Home / EKONOMI

Rabu, 30 Desember 2020 - 11:35 WIB

Rencana Pajak Mobil 0 Persen Tunggu Sri Mulyani

Deretan mobil baru. Foto/Istimewa

Deretan mobil baru. Foto/Istimewa

JAKARTA, BERITANUSA.id – Presiden Joko Widodo telah menyetujui realisasi relaksasi pajak penjualan mobil baru atau pajak mobil 0 persen. Sekarang kebijakan ini berada di tangan Menteri Keuangan.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita terus mengupayakan relaksasi pajak penjualan mobil baru, walaupun sebelumnya ditolak Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Adapun, relaksasi pajak penjualan barang mewah (PPnBM) bertujuan mengakselerasi penjualan mobil baru di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Agus, Presiden Jokowi secara prinsip menyetujui usulan itu. Saat ini, tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan.

“Tapi memang Kemenkeu masih dalam proses hitung-menghitung saja,” ujar Agus dalam pernyataannya, di Jakarta, Senin (28/12).

Lebih jauh ia mengatakan, penjualan mobil yang lesu selama pandemi Covid-19 bisa terdongkrak dengan adanya relaksasi berupa pembebasan pajak sampai menjadi 0 persen.

Selain itu, hal tersebut tak hanya mendorong bisnis pabrikan mobil, namun juga semua pemasok yang terlibat di dalamnya.

Diberitakan sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menolak usulan pembebasan pajak mobil baru alias 0 persen.

Usulan ini sebelumnya disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan sangat diinginkan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

(kem/keu)

Share :

Baca Juga

Menko Perekonomian Airlangga Hartato. Ist

EKONOMI

Airlangga Sebut Pemulihan Ekonomi RI Sudah Terlihat Nyata
Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian Kereta Rel Listrik (KRL) Lintas Yogyakarta-Solo pada Senin, 1 Maret 2021. Foto/BPMI

EKONOMI

Presiden Jokowi Resmikan KRL Yogya-Solo
Ilustrasi daftar Kartu Prakerja. Foto/Ist

EKONOMI

Alumni Kartu Prakerja Bakal Diberi Fasilitas KUR
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. Foto/Detik

EKONOMI

Mendes PTT Klaim UU Cipta Kerja Untungkan Desa
Pemerintah terus mendorong pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Bidang Perumahan melalui penyaluran padat karya bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau bedah rumah guna mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada masa pandemi Covid-19 ini. Foto/Kemen-PUPR

EKONOMI

Program Padat Karya Tunai BSPS Dukung PEN
Per April 2020 uang penisun bisa diambil di ATM, hal ini mencegah penyebaran covid-19. Foto/MI

EKONOMI

Layanan ATM di Bali Disetop Sementara Mulai 13 Maret
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto/Antara

EKONOMI

Sri Mulyani Rombak Besar-besaran Pejabat Kemenkeu
Harga minyak naik sekitar dua persen setelah jatuh sehari sebelumnya pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Foto/AFP

EKONOMI

Cadangan Minyak Bumi RI Sisa 9,5 Tahun