Home / NASIONAL

Selasa, 16 Februari 2021 - 19:46 WIB

Revisi UU ITE Tak Cukup Jamin Kebebasan Berpendapat

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati. Foto/Istimewa

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati. Foto/Istimewa

JAKARTA, BERITANUSA.id – Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati merespon rencana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Asfinawati mengatakan revisi UU ITE memang diperlukan. Namun merevisi UU saja tak cukup untuk menjamin kebebasan berpendapat di muka umum.

“Tapi ini belum jadi kabar baik, baru sebagian saja, kita juga perlu melihat revisinya sampai mana,” kata Asfinawati dalam keterangannya, Selasa (16/2).

Asfinawati menekankan, banyak pasal dalam UU ITE yang semestinya dihapuskan. Pertama, pasal 27 ayat (3) yang dianggap multitafsir.

“Kalau KUHP kan jelas model pasalnya itu ‘barang siapa menghina orang lain’, tapi UU ITE itu ‘Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik’, akhirnya jadi multitafsir,” jelasnya.

Kemudian ada Pasal 28 (2) tentang Ujaran Kebencian, Pasal 29 tentang Ancaman Kekerasan, serta pasal karet bermasalah lainnya. Ia mengatakan revisi UU ITE tersebut harus sampai pada pasal-pasal bermasalah.

“Makanya perlu kita lihat itu revisinya ini sampai mana,” katanya.

Menurutnya, revisi UU ITE juga hanya akan memberikan kebebasan berpendapat di media sosial. Namun penyampaian pendapat di muka umum seperti demonstrasi tetap menghadapi ancaman kriminalisasi meski UU ITE telah direvisi.

“Kritik lebih bebas di digital ya, itu kalau revisinya tepat. Tapi kriminalisasi karena menyuarakan pendapat di muka umum atau demonstrasi, tidak,” ucap Asfinawati.

Hal tersebut dikarenakan menurut data YLBHI, serangan kebebasan berpendapat bukan hanya disebabkan oleh UU ITE, melainkan juga dari Surat Telegram (ST) Kapolri.

Ia merujuk pada ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 terkait penanganan kejahatan di ruang siber selama pandemi Covid-19. Telegram tersebut dianggap mengancam kebebasan bersuara karena berpotensi munculnya kriminalisasi saat mengkritik presiden atau pemerintah.

“Presiden mudah ini, tinggal perintahkan saja (cabut),” pinta Asfina.

“Jadi ada banyak perubahan yang harus dilakukan supaya tidak ada kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat,” imbuhnya.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah sedang mendiskusikan untuk merevisi UU ITE. Tak berselang lama, Presiden Joko Widodo juga menyinggung peluang mengubah pasal karet dalam UU ITE.

“Kalau implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi. Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” tutur Jokowi.

(cnn/nas)

Share :

Baca Juga

Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan pers di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/12/2020). Foto/Antara

NASIONAL

Transaksi Keuangan Calon Kapolri Listyo Sigit Bersih
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. Foto/Ist

NASIONAL

Polisi Tangkap Penyebar Video Azan Jihad
Ilustrasi UMKM. Foto/Ist

NASIONAL

KPK: Penyaluran Banpres UMKM Harus Tepat Sasaran
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Foto/Antara

NASIONAL

Wagub Sebut DKI Pertimbangkan Penerapan PSBB Ketat
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Foto/Setpres

NASIONAL

Vaksinasi 1,6 Juta Nakes Ditargetkan Selesai Februari
Kendaraan yang melintas tol Cipali, Kawasan Subang, Jawa Barat. Foto/MI

NASIONAL

Target Perbaikan Cipali 20 Hari, Polri Terapkan Contraflow
Foto: Istimewa

NASIONAL

Perpres Nomor 82 Tahun 2020 untuk Pastikan Keseimbangan Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi
Polda Metro Jaya berhasil mengamankan tiga pelaku pemalsuan hasil swab test (tes usap) PCR yang sempat viral di media sosial. Foto/Antara

NASIONAL

Ironis, Mahasiswa Kedokteran Jadi Pelaku Hasil Swab Test Palsu