Home / NASIONAL

Senin, 10 Agustus 2020 - 14:07 WIB

RUU Ciptaker Dapat Lemahkan Peran KPI

JAKARTA, BERITANUSA.id – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dapat memperburuk kualitas penyiaran di Indonesia.

Sebabnya, RUU Ciptaker yang memasukkan kandungan revisi terhadap UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran berpotensi melemahkan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan menghilangkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

“Apabila mekanisme IPP dihapuskan seperti yang tercantum di draft RUU Cipta Kerja, saya khawatir Lembaga Penyiaran tidak lagi berupaya untuk meningkatkan kualitas isi siarannya secara konsisten,” ujar Kharis dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/8).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, langkah tersebut perlu dicermati karena IPP mengharuskan Lembaga Penyiaran untuk memperbaiki kinerjanya melalui tahapan evaluasi oleh KPI.

Dia mengatakan, regulasi terkait penyiaran seharusnya memperkuat peran KPI sebagai regulator penyiaran, bukan justru melemahkan.

“Dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengenai Penyiaran, disebutkan bahwa pemberian dan perpanjangan izin siaran diberikan berdasarkan kepentingan dan kenyamanan publik sebagai konsumen dan penghapusan IPP justru dapat menomorduakan kepentingan masyarakat ” ujar Kharis.

Sebagaimana diketahui, Pasal 79 draft RUU Ciptaker mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, antara lain pada Pasal 16, 17, 25, 33, 34, 55, 56, 57, dan 58. Kharis mengingatkan untuk memasukkan ketentuan mengenai digitalisasi dengan sistem single mux.

Dia berpendapat bahwa digitalisasi mempermudah dan mempermurah sistem penyiaran di Indonesia. Sehingga hal itu diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

“Harus ada ketentuan mengenai penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan dengan mengikuti perkembangan teknologi analog ke digital, karena berkaitan dengan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi penyiaran,” terang Kharis. (rls/dpr)

Share :

Baca Juga

Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono. Foto/Antara

NASIONAL

Kejagung Periksa Dua Saksi Terkait Kasus Gratifikasi Dirut BTN
Ilustrasi minuman keras. Foto/MI

NASIONAL

Ramai-ramai Tolak Perpres Investasi Miras di RI
Presiden Joko Widodo. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

NASIONAL

Momen Hari Ibu, Presiden Jokowi Kenang Ibunda yang Telah Tiada
Ilustrasi orang pakai masker. Foto/Ist

NASIONAL

Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Cenderung Menurun
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir saat raker dengan Menkumham di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020). Foto/DPR

NASIONAL

DPR Tolak Calon Tunggal Hakim Agung Usulan KY
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Foto/MI

NASIONAL

Ahok Geram Soal Kabar Gaji Anggota DPRD DKI Naik
Komjen Listyo Sigit Prabowo. Foto/Antara

NASIONAL

Listyo Sigit: Polri Siap Kawal PPKM Mikro, Jalankan Program 3T
dok. Kemendes PDTT

NASIONAL

KPK: Kemendes Harus Gerak Cepat Bangun Desa