Home / TOPAD

Minggu, 22 November 2020 - 16:56 WIB

‘Salus Populi Suprema Lex Esto’

Ketua Umum PUSATNUSA Topad. Foto/Radhea Heqamudisa

Ketua Umum PUSATNUSA Topad. Foto/Radhea Heqamudisa

Oleh: Parluhutan S.SE.Ak, M.Ak, CA, CMA (Topad), pendiri Perkumpulan Pengusaha Rakyat Nusantara (Pusatnusa).

AZAS yang artinya “Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” telah berabad-abad lamanya menjadi azas pemerintah negara lain dalam pengambilan keputusan, khususnya di benua Eropa.

Di Indonesia, penerapan azas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, tertulis di Pembukaan UUD 1945, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan salah satu tujuan utama dari pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia”.

Keselamatan rakyat terancam pandemi covid-19 yang belum kunjung mereda. Kelangsungan hidup terancam karena sebahagian rakyat di-PHK, tidak berproduksi, tidak berpenghasilan, tidak memiliki dana untuk memenuhi kebutuhan. Terancam karena keterbatasan bahan pangan, bahkan bisa menipis atau habis jika tren pandemi covid-19 terus meningkat dalam jangka waktu lama.

Pemerintah melakukan tindakan tegas, menyelamatkan keselamatan rakyat, dan tindakan tersebut merupakan amanat UUD 1945 yang menjadi hukum tertinggi di negara ini, kemudian ada sikap kontra yang menyalahkan tindakan tersebut, dengan mengatasnamakan rakyat, bagaimana jadinya nasib bangsa ini. Ambil contoh Syaifullah Tamliha (anggota komisi I DPR RI dari PPP), sebaiknya TNI bergerak dalam urusan pertahanan negara, dan ada beberapa tokoh lainnya yang menunjukkan sikap serupa dengan menyebut bertentangan dengan UU, peraturan tertentu dan alasan pembenaran lainnya.

BACA JUGA:  Jelang HUT Ke-25 Tahun, Alumni Akabri 1995 Laksanakan Bakti Sosial

Terlepas dari kebenaran dalil atau alasan yang dikemukakan, seharusnya paham bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, dan sudah menjadi amanat UUD 1945. Presiden dan pembantunya, para Menteri, Polri, TNI adalah bagian pemerintah. Jadi sangat jelas dan tegas hukumnya dan dasarnya.

Jika demikian, dapat dipertanyakan apakah ada rakyat yang tidak peduli dengan keselamatan orang lain atau keselamatan dirinya sendiri?

Pertanyaan ini wajar dilontarkan. Mari kita lihat dengan jernih tanpa memandang ada tidaknya yang merasa dirugikan. Bangsa ini sedang berjuang menahan penyebaran covid-19, berjuang memulihkan keterpurukan dan tekanan ekonomi. Berjuang untuk menormalkan kegiatan pemerintahan, sekolah, kegiatan formal dan informal lainnya untuk dapat berjalan normal kembali. Ringkasnya sudah dalam situasi darurat yang sangat potensial mengancam keselamatan rakyat. Lihat realisasi penanggulangan covid-19 per 9 November 2020 sudah mencapai Rp383 triliun dari anggaran Rp695 triliun. Peraturan demi peraturan sudah dibuat, ajakan dan imbauan sudah dilakukan dan diumumkan berulang, lantas sikap tegas yang bertujuan agar tidak melanggar atau mengulangi pelanggaran yang dapat membayakan keselamatan rakyat, kemudian diprotes oleh pihak tertentu yang disampaikan di media tv, online, medsos dan sarana lainnya. Apakah ini wajar adanya?

Seharusnya Pemerintah, aparat hukum sudah memiliki dasar yang kuat untuk menyeret para pihak yang dilaporkan melanggar melakukan pelanggaran yang menimbulkan ancaman keselamatan rakyat untuk diproses hukum.

BACA JUGA:  Sampai Kapan Corona Mengancam?

Ada 268 juta orang yang berhak mendapat sebutan rakyat dan mungkin yang terlihat menunjukkan sikap kontra terhadap tindakan tegas pemerintah tidak lebih dari 1 juta. Kita sepakat bahwa tidak perlu rakyat yang 267 juta lagi yang diasumsikan seluruhnya adalah pro dengan tindakan tegas tersebut, turut bertindak menunjukkan sikap tegas, seperti yang sudah diperlihatkan oleh beberapa kelompok di banyak daerah melalui pernyataan sikap tegas yang juga disiarkan di medsos.

Dengan demikian, dalam tulisan ini pantas jika disebutkan rakyat sangat mendukung tindakan tegas Pemerintah, tindakan tegas Polri, tindakan tegas TNI demi kesalamatan rakyat, demi keutuhan kesatuan dan persatuan NKRI serta kedaulatan rakyatnya.

Namun jika ada pendapat rakyat, termasuk dari yang satu juta tersebut meminta agar sikap tegas tidak pandang buluh dan dilakukan secara konsisten, ini tentu menjadi masukan penting yang perlu diakomodasi, dipikirkan dan ditindaklanjuti langkahnya agar terwujud. Karena sikap tegas yang tidak pandang buluh, konsisten akan mempercepat perwujutan kesalamatan rakyat, kesejahteraan dan kedaulatan rakyat. Maju terus Polri, maju TNI, terdepan untuk menjaga dan mengamankan keselamatan rakyat. Bravo Polri, Bravo TNI.

Share :

Baca Juga

Ketua Umum PUSATNUSA Parluhutan melantik sejumlah pengurus daerah. Foto: Beritanusa.id

TOPAD

Pidato Lengkap Ketua Umum PUSATNUSA saat HUT ke-75 RI
Parluhutan (Topad), Pendiri Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya

TOPAD

Hidup Mandiri dan Rencana Kehadiran Omnibus Law
Ketua Umum PUSATNUSA Topad. Foto/Radhea Heqamudisa

NASIONAL

Pemberlakuan Kembali Ganjil-Genap Jakarta Tidak Tepat Sasaran
Ketua Umum PUSATNUSA Parluhutan S.

TOPAD

Pak Menteri, Miskin Bukan Status Bawaan
Parluhutan S (Topad), Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Rakyat Nusantara (Pusatnusa). Foto/Beritanusa

TOPAD

Kapolres dan Dandim di Lokasi Habib Rizieq Dirawat

TOPAD

Penanggulangan Korupsi dan Recovery Kerugian Negara
Ketua Umum PUSATNUSA Parluhutan S. Foto/pribadi

TOPAD

Just Do It
Parluhutan (Topad), Pendiri Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya

TOPAD

Strategi Ideal Pasca Covid-19 dengan Metode Balance Scorecard