Home / NASIONAL

Jumat, 19 Februari 2021 - 11:27 WIB

Sanksi Denda Bagi Penolak Vaksinasi Jadi Opsi Terakhir

Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito berpose usai memberikan keterangan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/7). Foto/Antara/Akbar Nugroho Gumay

Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito berpose usai memberikan keterangan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/7). Foto/Antara/Akbar Nugroho Gumay

JAKARTA, BERITANUSA.id – Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyatakan sanksi denda bagi penolak vaksinasi merupakan opsi terakhir. Menurut dia, pemerintah tetap mengedepankan cara persuasif.

“Perlu diingat bahwa peraturan ini adalah opsi terakhir,” katanya dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia, Kamis (18/2).

Diketahuti, sanksi tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Dalam Pasal 13A aturan ini disebutkan bahwa penolak vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif, berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial maupun bantuan sosial, layanan administrasi pemerintahan serta denda.

Wiku menjelaskan, opsi denda digunakan jika cara persuasif yang dilakukan pemerintah tidak efektif. Selain itu, sanksi denda dipakai ketika penolak vaksinasi Covid-19 mengancam pembentukan kekebalan tubuh komunitas.

Sejauh ini, kata Wiku, masyarakat masih patuh dan mendukung program vaksinasi Covid-19. Oleh karena itu, dia menilai sanksi denda belum tepat digunakan untuk saat ini.

“Maka dari itu denda atau sanksi administratif pada saat ini belum perlu dilakukan,” tukasnya.

(sat/cov)

Share :

Baca Juga

NASIONAL

Sat Narkoba Polres Paser Berhasil Mengungkap 4 Kasus Narkoba Dalam Satu Malam
Kantor KPK. Foto/Tirto

NASIONAL

Ubah Struktur Organisasi, KPK Buat 19 Jabatan Baru
Ilustrasi pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah pandemi Covid-19. Foto/Antara

NASIONAL

Kemendikbud Ajukan Rp2,6 T untuk Kuota PJJ 2021
Ilustrasi; Bintang Kejora. Foto/Antara

NASIONAL

Klaim Benny Wenda Deklarasi Papua Merdeka, OPM: Kami Tolak
Ilustrasi guru honorer. Foto/Antara

NASIONAL

Rekrutmen Guru untuk PNS Sudah Tak Ada Lagi di 2021
Ilustrasi wedang jahe. Foto/Ist

NASIONAL

7 Minuman Herbal yang Mampu Tingkatkan Imunitas
Wali Kota Bogor Bima Arya. Foto/MI

NASIONAL

Bima Arya Penuhi Panggilan Bareskrim Terkait Tes Swab Rizieq
Ilustrasi vaksin corona. Foto/AFP

NASIONAL

Update Corona 28 Januari: Tambah 13.695, Positif 1.037.993