Home / UMKM

Kamis, 4 Februari 2021 - 11:29 WIB

Segera Disahkan, RPP Ciptaker Diklaim Mudahkan Pelaku Usaha

Ilustrasi peaku UMKM batik. Foto/MI

Ilustrasi peaku UMKM batik. Foto/MI

JAKARTA, BERITANUSA.id – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim menilai pengaturan terkait koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dari UU Cipta Kerja menjadi substansi yang cukup penting.

Sebab, menurutnya kehadiran RPP sektor koperasi dan UMKM sebagai aturan turunan mampu memberikan kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan yang lebih optimal bagi koperasi dan UMKM.

“Koperasi dan UMKM dalam UU Cipta Kerja mendapatkan perhatian khusus, sehingga diharapkan pelaku koperasi dan UMKM dapat menjalankan usahanya dengan kepastian dan dapat bertumbuh menjadi usaha yang tangguh,” ujar Arif dalam keterangan tertulis, Rabu (3/2).

Lebih lanjut Arif mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun RPP sejak Oktober 2020 silam, dengan turut melibatkan pihak terkait, seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, pelaku UMKM, gerakan koperasi, dunia pendidikan, serta dunia usaha.

Rancangan awal Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang telah disusun kemudian diuji publik pada 5 November 2020. Hal ini guna mengetahui sejauh mana tingkat penerimaan publik, sekaligus menjadi sarana untuk menampung saran dan masukan terhadap RPP.

RPP yang telah disempurnakan, selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak pada 17-18 Desember 2020, seperti pemerintah daerah, asosiasi, pelaku usaha UMKM, dan pelaku koperasi di beberapa daerah, yakni Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Banten, dan DKI Jakarta.

Arif menjelaskan, sosialisasi juga dimaksudkan untuk menerima masukan dalam rangka penyempurnaan terhadap ketentuan yang diatur dalam RPP.

“Dalam RPP ini terdapat beberapa pengaturan bagi Koperasi dan UMKM dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk menjalankan usahanya serta perlindungan dan pemberdayaan bagi Koperasi dan UMKM agar dapat mengembangkan usahanya,” katanya.

Adapun ketentuan tersebut di antaranya kemudahan dalam penyelenggaraan koperasi terkait dengan pelaksanaan rapat anggota secara daring, serta pelaporan yang dilakukan baik secara elektronik maupun manual. RPP juga mengatur tentang prinsip syariah dalam pelaksanaan usaha koperasi.

Dalam hal perlindungan koperasi, lanjutnya, diatur pula mengenai bidang usaha yang menjadi ranah koperasi serta pemulihan usaha terdampak bencana. Sementara pengaturan lainnya, yaitu terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan koperasi yang mencakup penetapan kebijakan pemberdayaan koperasi dalam aspek kelembagaan, produksi, pemasaran dan keuangan.

Soal kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM, pada RPP ini juga telah diatur mengenai perubahan kriteria UMKM, agar dapat disesuaikan dengan kondisi terkini. Arif menilai, perubahan kriteria UMKM perlu dilakukan, mengingat aturan yang belum berubah selama 12 tahun.

“Dengan kriteria yang baru, diharapkan pendekatan pemberdayaan dapat lebih optimal dilaksanakan,” ujar Arief.

Lebih lanjut Arif merinci berbagai kemudahan dalam hal perizinan usaha yang diatur dalam RPP. UMK nantinya akan diberikan kemudahan untuk mengurus perizinan, di mana untuk UMK dengan risiko rendah terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan akan diproses dalam perizinan tunggal, yang terdiri dari perizinan berusaha, sertifikat jaminan halal dan sertifikat nasional Indonesia.

“Pengaturan perizinan usaha bagi UMK akan membawa terobosan yang cukup penting, yaitu UMK tidak akan dikenakan biaya untuk mengurus perizinan berusaha dan pemenuhan sertifikat standar dan/atau izin,” lanjutnya.

Sementara dalam hal pemberdayaan bagi UMKM diatur mulai dari penyelenggaraan basis data tunggal UMKM, penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha UMKM pada infrastruktur publik, pengelolaan terpadu UMK, fasilitasi HaKI, jaminan kredit program, hingga pengalokasian 40 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah untuk UMK.

“Ada pula soal kemitraan dengan usaha besar, pemberian kemudahan dan insentif, penyediaan pembiayaan, penciptaan wirausaha baru melalui penyelenggaraan inkubasi, serta dana alokasi khusus bagi pemerintah daerah,” kata Arif.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM itu, disebutkannya juga telah diharmonisasi dan mengalami pembulatan serta pemantapan pada 15-21 Januari 2020 bersama Kementerian Hukum dan HAM serta melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Kini, Rancangan Peraturan Pemerintah yang telah selesai dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan telah diserahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk kemudian diteruskan kepada Kementerian Sekretariat Negara agar dapat ditetapkan oleh Presiden.

(kop/ukm/det)

Share :

Baca Juga

UMKM digital.

UMKM

4 Langkah Transformasi Digital Pelaku UMKM
Menteri Perindustrian Agus Gumiwan. Foto/Ist

UMKM

Menperin: Beli Produk Lokal Adalah Patriotisme Modern
Produk UMKM masker. Foto/Mnews

UMKM

Kemajuan Teknologi Buat Peluang Difabel Kembangkan Usaha
Pedagang mengemas sandal hasil industri kecil rumah tangga yang dipasarkan melalui daring di Denpasar, Bali, kemarin. Foto/Antara

UMKM

Kabar Baik! UMKM Bisa Ajukan Pinjaman hingga Rp50 Juta
Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki. Foto/Ist

EKONOMI

Kementerian dan Lembaga Wajib Belanja Produk UMKM Minimal 40 Persen dari Pagu Anggaran
Ilustrasi--Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, terdapat 5 item produk yang akan disuplai oleh UMKM Indonesia untuk memenuhi kebutuhan Jemaah Haji dan umrah Indonesia di Arab Saudi. Foto/Istimewa

UMKM

5 Produk UMKM yang Akan Banjiri Arab Saudi
Ilustrasi UMKM binaan. Ist

UMKM

Pertamina Segera Kumpulkan UMKM Binaan di SMEXPO 2020
Perajin menyelesaikan pembuatan kain batik di Desa Karangmalang, Gebog, Kudus, Jawa Tengah, Selasa (25/8). Foto/Antara

EKONOMI

Lewat UU Ciptaker, UMKM Bisa Pinjam Modal Tanpa Jaminan