Home / TOPAD

Sabtu, 21 November 2020 - 16:32 WIB

Selaraskan Keinginan dengan Kebijakan, Ketaatan dan Tindakan

Parluhutan S (Topad), Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Rakyat Nusantara (Pusatnusa). Foto/Beritanusa

Parluhutan S (Topad), Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Rakyat Nusantara (Pusatnusa). Foto/Beritanusa

Oleh: Parluhutan S.SE.Ak, M.Ak, CA, CMA (Topad), pendiri Perkumpulan Pengusaha Rakyat Nusantara (Pusatnusa).

PANDEMI covid-19, krisis ekonomi, perubahan perilaku, perubahan kebiasaan telah merambah ke segala bidang. Rakyat menginginkan situasi ini cepat berlalu. Menghilangkan keinginan atau kebiasaan bertemu, baik melibatkan dua orang atau lebih sampai bergerombol sama sulitnya dengan menghilangkan dampak resesi ekonomi. Sembilan bulan sudah berlalu, kebijakan demi kebijakan sudah dikeluarkan, anggaran mengucur, namun kapan masalah ini berlalu masih kelam, sementara energi, keuangan, harapan dan semangat hidup semakin menurun, ditambah lagi dengan akumulasi depresi, ketakutan dan kenyamanan hidup yang semakin mempersulit keadaan.

Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlama-lama, semua pihak dituntut untuk sadar, segera bangkit dan bertindak. Pemerintah memastikan kebijakan dan aturan yang efektif, rakyat diwajibkan taat aturan. Ajakan dan pernyataan tegas dari para petinggi dan tokoh bangsa ini sudah berderet. Lihat beberapa kutipan berikut ini, dimulai dari pernyataan Presiden Jokowi tanggal 16/11/2020, tegakkan perda secara tegas, konsisten, tidak pandang bulu!, jangan sekedar imbauan!.. Kapolri, Panglima TNI, dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 diminta untuk menindak tegas jika ada pelanggaran. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menegaskan pemerintah akan menindak tegas siapapun yang melanggar protokol kesehatan Covid-19. Pelanggar protokol kesehatan itu adalah pembunuh para kelompok rentan terhadap virus itu.

Pernyataan tegas Kapolri, bakal mengevaluasi Kapolda atau kepala satuan wilayah (kasatwil) lain yang ragu dalam menindak kerumunan massa pelanggar protokol kesehatan (prokes) selama masa pandemi. Menjunjung tinggi azas “Salus Populi Suprema Lex Exto atau Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggia”. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dengan tegas mengingatkan “tidak satu pun musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. Ingat! Siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, akan berhadapan dengan TNI.”. Mendagri, Tito Karnavian, mengeluarkan instruksi, “akan copot Kepala Daerah yang langgar prokes”. Kementerian Agama mengimbau organisasi masyarakat dan tokoh agama membantu memberikan penerangan dan penyampaikan pesan mendidik terkait penanggulangan virus corona.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif, orang waras jangan diam!. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Pilkada Serentak 2020 ditunda, upaya pengetatan Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) perlu didukung dengan tetap berupaya menjaga kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat. Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah serius menangani pandemi Covid-19 seiring dengan meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di sejumlah daerah, konsisten menjalankan kebijakan yang mengutamakan keselamatan masyarakat. Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta agar komunikasi krisis ditingkatkan, mengedepankan transparansi data yang akurat.

BACA JUGA:  Punahnya Sikap "Taat", Berdampak Kepada Kepunahan Bangsa Ini

Andre Rahadian, Ketua Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas (Satgas), terbebas dari Covid-19, perlu kerja sama dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk mereka yang dijadikan teladan oleh masyarakat. Tokoh umat menjadi ujung tombak penegakan penerapan protokol kesehatan (prokes), bukan justru sebaliknya.

Demikian sebagian kutipannya dan deretan pernyataan dan himbauan lainnya dari berbagai pejabat dan tokoh bangsa ini dapat kita lihat di berbagai media yang ada, online, medsos dan lainnya.

Waktu berjalan terus, pandemi covid-19 terus bergulir, balapan dengan resesi ekonomi. Sikap tegas seperti kutipan di atas harus turun ke semua aparatur, dari tingkat terendah di daerah sampai ke tingkat yang lebih tinggi di pusat, rakyat tunduk, taat aturan. Memaklumi tindakan tegas terhadap pihak yang tidak taat untuk mewujudkan tujuan ketenteraman dan kesejahteraan bersama. Kesinambungan atas sikap tegas mulai Presiden, Menko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI dan Lainnya harus tetap terjaga dan konsisten. Dipastikan turun sampai ke jajaran yang paling bawah, tingkat daerah sampai pusat.

Tindakan tegas ini harus diikuti dengan kebijakaan yang tepat guna dalam memajukan ekonomi yang sudah terpuruk. Terobosan baru yang tepat guna harus dicarikan dan semua pihak harus peduli, terpanggil dan siap melaksanakan. Model kegiatan ekonomi yang tepat guna saat ini adalah kegiatan ekonomi yang beroperasi tanpa harus menimbulkan adanya pertemuan manusia, berkumpul apalagi berkerumunan. Pabrik dengan kerumunan buruh, perdagangan besar dan eceran yang terpusat di pasar tradisional, pasar modern, super market, sudah tidak sesuai dengan situasi pandemi covid-19 saat ini. Pilihan mengembangkan UMKM sudah tepat, dapat mengurangi kerumunan, sekaligus meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengangguran. Namun perbaikan dan penyempurnaan kebijakan terkait UMKM ini masih perlu, selain proses penyaluran dan bantuan modal kerja, masalah distribusi, monitoring dan pengawasan penyaluran dana ke UMKM masih perlu banyak pembenahan.

BACA JUGA:  102 UMKM Jadi Mitra Binaan Pusatnusa

Membangkitkan UMKM tidak cukup hanya masalah penyaluran dana bantuan modal ke UMKM, harus tersambung dengan kebijakan menampung produksi UMKM dan mendistribusikan produksi UMKM tersebut sampai ke masyarakat pengguna atau konsumen produk UMKM tersebut. Intensifikasi dan extensifikasi produk umkm harus dikembangkan secara berkelanjutan dan terintegrasi, menyasar semua bidang, paling tidak pada tahap awal ini dapat mencukupi pemenuhan kebutuhan pokok bangsa ini.

Semua pihak terpanggil, salah satunya Pusatnusa, Perkumpulan Pengusaha Rakyat Nusantara, sejak awal sudah memikirkan langkah mempertahankan kelangsungan ekonomi namun tidak menimbulkan penyebaran covid-19. Pusatnusa merumuskan dan mengembangkan sistem digitalisasi ekonomi rakyat nusantara, mengintegrasikan banyak sektor dan lembaga, melibatkan seluruh rakyat sebagai pelaku utama. Kekeluargaan, persatuan, gotong royong dan kejujuran diadopsi pada sistem ini. Data seluruh rakyat tercatat, data pelaku UMKM, data produksi, sarana prasana yang dibutuhkan UMKM, penyaluran dana dan bantuan lainnya dimudahkan dan terkontrol. Lebih rinci sistem ini bertujuan untuk menghimpun pelaku dan calon pelaku UMKM, para ahli, donatur, bank, pemerintah dan konsumen produk UMKM berada dalam satu naungan yang terhubung secara online, membuka kesempatan kerja yg seluas-luasnya bagi rakyat untuk menjadi pekerja di UMKM dan pengusaha UMKM baru, hasil produksi UMKM akan terhubung langsung secara online kepada konsumen yang terdaftar sebagai anggota di sistem, dana sumbungan atau modal kerja UMKM dimonitor dan diawasi oleh pengurus perhimpunan yang akan dibuka mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi, Interaksi sesama anggota, UMKM, tenaga ahli, donatur atau pemodal dan konsumen dikawal untuk berinteraksi secara jujur dan persaudaraan. Jika ada yg menyimpang, ada bagian hukum di masing-masing kepengurusan di daerah yang akan menindaklanjuti.

Sistem dimaksud kami publikasikan di www.pusatnusa.com dan sosialisasinya di www.beritanusa.id. Pusatnusa menyadari keterbatasan yang ada, perlu penyempurnaan dan melengkapi perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk dapat menghubungkan sistem tersebut secara sempurna menjangkau semua desa dan kelurahan yang diperkirakan berjumlah 83 ribuan. Harapan Pusatnusa, mudah-mudahan sistem ini berguna dan dapat diimplementasikan secara nasional, melibatkan semua pihak dan mendapat dukungan dari pemerintah.

Share :

Baca Juga

TOPAD

Jangan Jatuhkan Kebesaran Bangso Batak Hanya Karena Masalah Kecil
Parluhutan S (Topad), Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Rakyat Nusantara (Pusatnusa). Foto/Beritanusa

TOPAD

Revitalisasi Kearifan Lokal

TOPAD

Efektivitas Anggaran Inspektorat
Parluhutan

TOPAD

Launching Pasar Nusantara Digital
Parluhutan (Topad), Pendiri Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya

TOPAD

Strategi Ideal Pasca Covid-19 dengan Metode Balance Scorecard
Parluhutan S (Topad), Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Rakyat Nusantara (Pusatnusa). Foto/Beritanusa

TOPAD

Kapolres dan Dandim di Lokasi Habib Rizieq Dirawat

TOPAD

Belajar Online Hemat 450 Triliun

TOPAD

Korupsi Pengadaan dan Tanggungjawab LKPP