Home / TOPAD

Kamis, 18 Maret 2021 - 16:03 WIB

Self Assesment Dari Rakyat

Ketua Umum PUSATNUSA Parluhutan S. Foto/pribadi

Ketua Umum PUSATNUSA Parluhutan S. Foto/pribadi

Oleh: Parluhutan S.SE.Ak, M.Ak, CA, CMA (Topad), pendiri Perkumpulan Pengusaha Rakyat Nusantara (Pusatnusa/www.pusatnusa.com).

TUHAN pencipta alam semesta dan segala isinya telah mewariskan wilayah dan kekayaan alam melimpah dan saat ini tercatat 271 juta rakyat (Data Kemendagri 2021) sebagai ahli warisnya dan setelah masa Covid-19 ini berlalu (belum diketahui kapan?), akankah bertambah atau berkurang? Kita nantikan saja.

Pada masanya masing-masing tentu punya kelebihan dan kekurangan. Bila menoleh ke belakang tentu banyak yang bisa diteladani bagaimana cara para nenek moyang dan para leluhur kita mengelola warisan alam Indonesia yang kaya raya ini?

Namun karena minimnya dokumentasi, kurangnya minat penerus untuk menggali dan mempertahankannya dan faktor pengaruh luar serta perkembangan zaman yang kita lihat sekarang ini, seolah tidak berbekas, kebanyakan sudah terkubur

Jika dimunculkan pertanyaan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari masing-masing generasi atas pengelolaan dan perawatan warisan tersebut, apakah sudah sesuai dengan kehendak Sang Pencipta (sang pewaris), mungkin perwakilan antar-generasi tersebut akan terdiam, atau mungkin saja berdebat, khususnya yang dipicu oleh perwakilan dari periode setelah bangsa ini merdeka.

Mungkin saja semua perwakilan akan menyatakan sudah melakukan yang terbaik dan semua rakyat dinyatakan sangat puas. Namun reword and punishment yang berdasar kebenaran abadi dan penuh keadilan ada pada Tuhan Yang Maha Esa. Dia Maha Tahu dan Maha Adil, Raja dari segala raja, dan semua tidak akan luput dari perhatiannya. Mulai dari yang hidup sampai yang sudah mati, semua akan mempertanggungjawabkannya tanpa ada sedikitpun yang bisa terlewatkan.

Jika hal yang sama ditanyakan pada generasi penerus saat ini, apa jawaban 271 juta rakyat Indonesia yang berhak dan bertanggungjawab meneruskan warisan tersebut?

Bisa beragam, ada yang merasakan sangat beruntung memiliki kesempatan istimewa, berkuasa, memperoleh nikmat, menikmati banyak harta, kaya raya, sangat puas dengan kehidupannya. Namun tidak sedikit yang merasa kurang beruntung, menjawab tidak tahu, tidak mendapatkan informasi, tidak merasa memiliki, tidak merasa dilibatkan, tidak kebagian nikmat, merasa hidup pas-pasan bahkan ada jawaban yang menggelitik, bertanya apakah dirinya terdata atau terdaftar di jumlah 271 juta rakyat tersebut? Lantaran acapkali tak memperoleh bansos, padahal sangat membutuhkan.

Bagaimana rakyat menyikapi, jika terjadi belakangan ini saling tuding bahwa pada masa pemerintahannya yang paling berhasil? Sebut saja stiker yang tertempel di kaca bagian belakang mobil,“Pie kabare, penak jamanku toh?”. Ada juga kita dengar pernyataan “Yang beginian tidak pernah terjadi di jamanku”. Direspon oleh yang berseberangan, “Ya benar tidak ada, namun bagaimana yang begitu itu?”

Tidak terbayangkan antar-kelompok saling menilai dengan dasar yang subjektif, tidak dengan ukuran yang sudah terprogram dan tersistem, menggunakan dasar data yang sama dan membandingkan objek yang sama dimana penilaiannya sudah dilakukan oleh pihak yang independen.

Penilaian yang tidak berdasar indikator yang jelas dan sudah tersistem sangat berpotensi untuk memancing permusuhan dan menyesatkan rakyat. Isu seperti ini harus menjadi perhatian yang serius untuk diperhatikan. Sangat disayangkan bagaimana bisa bangsa sebesar ini, rakyatnya sebagai pewaris, pemegang kekuasaan tertinggi, tidak disuguhkan data pertanggungjawaban yang akurat, terukur, informatif, mudah diakses dan dimengerti secara umum oleh ke-271 juta rakyat?

Idealnya penugasan yang dilimpahkan ke penerima tugas, satu keharusan bahwa penerima tugas (dalam hal ini pemerintah) harus mempertanggungjawabkan pencapaiannya kepada pemberi tugas (dalam hal ini rakyat) secara regular (dalam periode yang ditentukan) dan konsisten.

Pentingnya suatu pertanggungjawaban dapat kita melihat referensi dari negara-negara tetangga kita, ada yang menusuk dirinya sendiri sampai mati, ada yang mengundurkan diri dengan sukarela dan tindakan lainnya yang tidak ditemui di negara kita ini.

Menggunakan referensi, poin Penulis bukan pada bunuh dirinya, karena bangsa ini yang telah dinobatkan sebagai negara paling religius tertinggi di dunia, perbuatan bunuh diri adalah dosa. Yang ingin ditekankan Penulis adalah betapa besarnya arti sebuah tanggungjawab bagi penerima, perlu diteladani oleh individu yang telah dipercayakan di negeri ini. (Baca tulisan: Apakah Negara Paling Bahagia Ada di Negara Paling Religius?)

Mengelola warisan seluas wilayah NKRI dan mengatur 271 juta rakyat yang heterogen tentu dibutuhkan sebuah sistem dan peraturan yang efektif dan pengurus yang kapabel dan berintegritas tinggi. Seharusnya jika tidak memiliki kedua hal tersebut, tahu diri saja untuk tidak menawarkan, menyodorkan dirinya, apalagi harus memaksakan kehendak.

Salah kelola atau salah urus (mismanagement), resiko yang diakibatkan sangat besar yang berdampak ke banyak orang. Perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau merugikan, dihadapan Tuhan adalah dosa besar yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya. Di depan sesama manusia mungkin bisa lolos, namun bagi Dia tidak ada yang bisa luput.

Dalam teori organisasi dan manajemen modern, kita mengenal adanya pemisahan fungsi yang umumnya dibagi atas fungsi perencana, fungsi pelaksana dan fungsi pengawas.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk tertulis di dalam UUD 1945, “membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dari 271 juta rakyat saat ini, baik sebagai rakyat biasa, profesional, pengusaha kecil sampai besar dan lapisan lainnya maupun yang terlibat langsung di pemerintah dan yang lainnya berkedudukan sebagai rakyat yang diperintah. Semua pihak memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk memilih posisi dan berganti posisi sesuai dengan pendidikan dan talenta masing-masing.

Kemudian ada pengelompokkan dengan berbagai sisi, termasuk di pemerintahan. Pengelompokkan di pemerintahan dikelompokkan dalam tiga bagian besar yaitu fungsi perencana, fungsi pelaksana dan fungsi pengawas.

Fungsi Perencana

Secara nasional, fungsi ini ada di DPR dan DPD dengan sebutan fungsi budgeting (anggaran). DPR terdiri dari 575 anggota dari berbagai partai dan 136 anggota DPD yang dipilih oleh rakyat yang berhak dari bagian 271 juta rakyat untuk mewakilinya dalam menyusun anggaran yang berorientasi ke tujuan di dalam UUD 1945 di atas.

Fungsi Pelaksana

Selaku pelaksana dipilih satu orang sebagai pimpinan tertinggi, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan calon Presiden dipercayakan ke partai yang memenuhi 20 persen dari keterwakilannya di DPR untuk kemudian ditetapkan sebagai calon Presiden yang akan dipilih langsung oleh warga yang berhak dari 271 juta rakyat tersebut.

Presiden terpilih menyeleksi pembantunya, 4 koordinator menteri dan 30 menteri. Para menteri menyeleksi pembantunya, eselon I berjumlah 286 orang, kemudian berjenjang ke bawah eseleon II 9,4 ribu orang, eselon III 52,1 ribu orang, dan eselon IV 186,1 ribu orang (sumber data: Laporan Bank Dunia 2018).

Selain menteri, Presiden juga dibantu oleh lembaga setingkat menteri yakni Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BPKP dan perangkat dari masing-masing lembaga tersebut. Jaksa Agung dipilih dan diberhentikan oleh Presiden. Panglima TNI dan Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah terlebih dulu diajukan oleh Presiden ke DPR untuk diuji kelayakan, dan kemudian ditetapkan oleh Presiden.

Sebelum Orde Reformasi, Kepolisian pernah menyatu di bawah Panglima ABRI dan juga pernah pimpinan militer dipilih melalui voting internal, kemudian berubah menjadi hak proregatif Presiden.

Secara total, ada 4,2 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS), berdasar data BKN 2019, yang dipercayakan untuk melayani 271 juta rakyat Indonesia

Fungsi Pengawasan

Lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan seperti DPR, MK, MA, KY, BPK, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian dan KPK.

Selain fungsi pengawas, DPR juga memiliki fungsi sebagai legislator dan perencana (budgeting).

Anggota MK berjumlah 9 anggota dengan komposisi 3 orang dari DPR, 3 orang dari Presiden dan 3 orang dari MA. Anggota MA dipilih dari Hakim Agung, Hakim Agung diusulkan oleh KY ke DPR untuk ditetapkan oleh Presiden. Anggota Hakim Agung syarat Magister hukum, 45 tahun ke atas.

Anggota KY diangkat dan diberhentikan Presiden atas persetujuan DPR. Anggota KY usia 45-48, sarjana hukum, pengalaman minimal 15 tahun bidang hukum.

Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden.

Presiden mengajukan calon pimpinan KPK untuk dipilih DPR, dan yang terpilih oleh DPR diserahkan ke Presiden untuk ditetapkan.

Bagaimana dengan 271 juta rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi, apakah diperbolehkan menilai pemerintahnya?

Setahun sekali rakyat mendengar pidato Presiden yang berisi laporan pertanggungjawaban perihal capaian satu tahun, masalah dan solusi, rencana dan program-program yang akan dilakukan selanjutnya.

DPR me-review dan menetapkan anggaran tahunan yang diajukan oleh pemerintah untuk disahkan dan ditetapkan DPR. Kemudian sepanjangan periode pelaksanaan anggaran tersebut, lembaga selain DPR melakukan fungsi pengawasan sesuai dengan bidang masing-masing.

Pertanggungjawaban semua aspek di atas, rakyat telah mempercayakan penuh kepada seluruh lembaga tersebut sesuai dengan bidang masing-masing.

Tidak bisa diabaikan bahwa ada sebagaian rakyat yang melakukan kritikan secara terbuka, ada yang menggerutu saja, ada yang berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing dan ada yang terorganisir dengan baik.

Dibandingkan dengan 271 juta rakyat, yang terlihat di media melakukan kritikan dan tanggapan atas kinerja pemerintahnya hanya sebagian kecil saja. Apakah hal ini diartikan bahwa sebagian besar dari 271 juta rakyat tersebut sudah puas atau karena tidak mengerti karena kurangnya informasi yang mudah dipahami dan diakses?

Penulis menyerahkan jawabannya kepada pembaca, namun Penulis mencoba untuk mencarikan acuan sebagai dasar atau referensi yang kredibel dalam melakukan penilaian. Penulis mengutip dua referensi acuan pengelolaan organisasi yang cukup efektif, terkenal dan dipraktekkan di dunia internasional, yang telah menetapkan prinsip-prinsip baku dan terukur yaitu Good Corporate Governance (GCG) dan prinsip manajemen, Henri Fayol.

Good Corporate Governance (GCG)

GCG awalnya dikenal di Amerika Serikat tahun 1980 untuk merespon kecurangan di perusahaan yang mereka kelola dan juga di pemerintahannya dengan menetapkan lima prinsip GCG yang harus dipatuhi yaitu transparency (keterbukaan informasi), accountability (akuntabilitas), responsibility (pertanggungjawaban), independency (kemandirian), dan fairness (kesetaraan dan kewajaran).

Kelima prinsip itu berhasil meredam terjadinya peluang kecurangan sehingga berkembang pesat ke seluruh penjuru dan di Indonesia baru mulai diterapkan setelah krisis tahun 1998.

Kemudian yang kedua adalah 14 prinsip manajemen yang disusun oleh Henri Fayol. Henry Fayol, kelahiran Istanbul Prancis ini (1841-1925), adalah salah satu kontributor paling berpengaruh dalam konsep manajemen modern di dunia. Setelah melalui observasi dan analisis peristiwa berdasarkan riset bertahun-tahun, Henri Fayol menetapkan 14 prinsip manajemen yaitu pembagian kerja (division of work) dengan prinsip “The right man in the right place?”, wewenang dan tanggungjawab (authority and responsibility), disiplin, kesatuan komando (unity of command), kestauan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu (subordination of individual interest to the general interest), arah (unity of direction), penggajian (remuneration), pemusatan (the degree of centralization), hirarki (scalar chain), ketertiban (order), keadilan dan kejujuran (equity), stabilitas kondisi karyawan (stability of tenure of personel), inisiatif (initiative), semangat kesatuan (esprit de corps).

Tingkat kepuasan masyarakat

Dalam teori manajemen modern, owner atau pemegang kekuasaan tertinggi akan merasa puas ketika manajemen, pengelola atau dalam konteks ini pemerintah bekerja maksimal dan menghasilkan output yang maksimal sesuai dengan tujuan di UUD 1945.

Agar penilaian dapat berjalan secara efektif dan objektif, maka harus ada indikator yang terukur, dilakukan oleh pihak yang independen, periodik dan konsisten.

Objek penilaian, indikator penilaian dan hasilnya disampaikan secara informatif dan transparan dapat dan mudah diakses oleh 271 juta rakyat Indonesia.

Apakah 271 juta rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi bangsa ini sudah mendapatkan informasi yang memadai dan akurat perihal kinerja dari 4,2 juta PNS tersebut?

Jika mayoritas rakyat menjawab belum, apakah karena rakyat abai, tidak peduli, tidak cukup pengetahuan atau gagal paham?

Jika ada masyarakat yang cukup getol menyampaikan kritik terkait adanya ketidakpuasan atas kinerja pemerintah dan 4,2 juta PNS tersebut, apakah kritikan tersebut telah berdasarkan data kinerja yang didukung dengan indikator yang terukur?

Jika berdasar, kenapa masyarakat lainnya tidak mendapatkannya? Jika tidak, apakah diperbolehkan asal bicara tanpa data yang valid atau resmi? Bagaimana dengan masyarakat lainnya yang memilih untuk diam?

Dari 5 prinsip GCG, satu diantaranya “Independency”. Bagaimana menjelaskannya kepada masyarakat bahwa dengan sistem pengangkatan dan pemberhentian pejabat strategis saat ini yang tidak bebas dari Independency (ketiga fungsi ada keterkaitan terhadap otoritas yang sama, sebut saja ketua partainya masing-masing), terbebas dari related party, atau aksinya dalam accounting disebut dengan related party transaction?

Bagaimana menjelaskannya kepada masyakarat bahwa pelaksana tugas dan tanggungjawab masing-masing akan memenuhi keempat prinsip GCG tersebut?

Lebih spesifik lagi, salah satunya adalah siapa yang bisa jamin bahwa keberadaan 4,2 juta PNS tersebut yang tersebar di tiga fungsi tersebut dapat bekerja mandiri, bebas dari adanya intervensi?

Rakyat memilih Presiden dari calon yang ditetapkan oleh partai atau gabungan partai yang mencapai 20 persen dari total DPR. Apakah pemerintah, mulai dari Presiden, Menteri, dan pejabat strategis lainnya setingkat Menteri yang berada pada barisan fungsi pelaksana dapat bebas dari pengaruh DPR yang berfungsi sebagai perencana dan pengawas. Potensi besar akan muncul conflict of interest, tidak berdasar kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Dalam organisasi yang jauh lebih kecil dari ukuran negara, dapat dipastikan bahwa masalah besar akan muncul di kala fungsi perencana, fungsi pelaksana dan fungsi pengawas tidak dapat independen atau mandiri. Konon lagi dengan Negara Indonesia yang sangat luas dan kaya raya ini dengan jumlah 271 juta penduduk yang sangat heterogen baik sukunya, rasnya dan agamanya?

Jika belum ada ukuran kinerja yang baku, yang dapat diketahui rakyat dengan mudah bagaimana rakyat bisa seragam dalam memberikan pendapat?

Jika DPR yang berjumlah 575 anggota tersebut adalah perwakilan 271 juta rakyat Indonesia, apakah DPR sudah benar-benar menjalankan fungsinya sesuai kehendak 271 juta rakyat?

Potensi besar atas kondisi tersebut sangat besar, oleh karenanya menjadi potensi besar juga bagi individu atau kelompok untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya untuk pribadi atau kelompoknya, abai dengan kepentingan bersama bagi 271 juta rakyat.

Kondisi ini sangat memprihatinkan, diharapkan 575 anggota DPR yang duduk mewakili 271 juta rakyat Indonesia menyadari masalah ini. Jika kondisi ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan kita dihadapkan dengan situasi menghitung hari kejadian apa nantinya yang dapat melanda negeri ini dan jangan menyesalinya dan menyalahkan siapa-siapa.

Bagaimana Rakyat Bersikap?

Risiko besar yang dimungkinkan membahayakan dan merugikan 271 juta rakyat ke depan akan sangat terbuka peluang terjadinya dan gejala-gejalanya belakang ini sudah bermunculan. Saling menjelekkan, saling sikut, menghujat dan perbuatan lainnya yang memancing permusuhan.

Secara administratif sebagaian rakyat sudah berkelompok ke partai dalam menyalurkan hak politiknya ke partai, walaupun pertanggungjawaban dari partai yang ada saat ini belum sepenuhnya dapat memberi informasi yang terbuka bagi rakyat yang menyatakan sebagai anggota partai tersebut.

Jangankan anggota, pengurus terasnya saja dapat kita lihat di media saling tuntut menuntut karena ada indikasi melakukan pelanggaran, melakukan tindakan mementingkan orang tertentu. Jika pengurus teras saja demikian, bagaimana dengan rakyat yang sudah mempercayakan hak politiknya dapat merasakan manfaat yang seharusnya dia dapatkan?

Sebelumnya juga kita sudah dipertontonkan dengan adanya perebutan pengurus di partai-partai yang lain. Saling klaim yang paling berhak dan kejadian sejenis sudah lama terjadi dan dialami oleh hampir semua partai.

Situasi tersebut masih berpotensi besar terjadi pada partai-partai besar yang memiliki wakilnya di DPR dengan persentase yang signifikan atau partai-partai yang berkuasa. Jika potensi tersebut masih terbuka lebar, bagaimana dengan rakyat 271 juta ini, akankah mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan selaku penguasa tertinggi di NKRI yang kita cintai ini?

Sistem pemerintahan saat ini sudah demikian adanya dan tentu perubahan-perubahan yang terjadi adalah akumulasi dari beberapa generasi dan pemerintahan sebelumnya.

Terlepas dari kelemahan dan kekurangannya, maka yang paling realistis saat ini untuk dipikirkan oleh rakyat adalah bagaimana memastikan semua yang menjabat saat ini melaksanakan fungsinya dengan sungguh-sungguh dan sebagaimana mestinya.

DPR yang berjumlah 575 anggota yang duduk di Gedung DPR yang megah tersebut harus menyadari betapa mulia dan beratnya tugas dan tanggungjawab yang diembannya. Menyangkut kelangsungan hidup 271 juta rakyat Indonesia.

Rakyat telah mempercayakan ke 575 anggota DPR tersebut untuk mewakili rakyat dalam menyusun dan menetapkan perencanaan per tahun yang sudah di depan mata adalah rencana 2021. Apakah anggaran 2021 tersebut sudah benar-benar disusun, berisi program-program yang pro rakyat, program yang dapat memberdayakan rakyat mampu menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan, terutama pemenuhan kebutuhan pokok?

Sebagai catatan, di bulan April tahun 2020, Penulis pernah mengusulkan agar DPR menetapkan diberlakukannya ukuran kinerja dengan judul tulisan: Strategi Ideal Pasca Covid-19 dengan Metode Balance Scorecard.

Tahun 2021 telah berjalan tiga bulan, 1/4 masa anggaran 2021, apakah pemerintah sudah melaksanakan anggarang tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat?

Dari mana rakyat dapat mengetahuinya atau memastikan bahwa pemerintah telah menjalankan anggaran tersebut secara keseluruhan sesuai ketentuan, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat saat ini yang dihadapkan dengan masalah kehidupan yang paling sulit?

Apakah ada time table atau jadwal pelaksanaan dari keseluruhan program-program yang sudah disusun yang termasuk dalam anggaran 2021 tersebut? Dari mana dan bagaimana pemerintah mendapatkan sumbernya di masa sulit sekarang ini, yang sumber andalan sebelumnya dari pajak, cukai, migas dan ekspor yang mungkin mengalami penurunan yang cukup drastis?

Dimana rakyat dapat menemukan informasi perihal time schedule atau jadwal pelaksanaan masing-masing anggaran tersebut agar rakyat dapat memastikan realisasinya nanti seperti apa?

Bagaimana DPR, anggota DPR yang mulia yang dipilih berlatar belakang seni dan profesi yang kurang familiar dan mungkin kurang menguasai bahkan mungkin kurang kapabel dengan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan, mampu secara efektif untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan dari anggaran tersebut sudah sesuai dengan rencana? Apakah ada yang menyimpang? Jika ada, bagaimana DPR menyikapinya?

Bagaimana rakyat dapat mengetahui informasi tersebut secara lengkap, mudah dan informatif? DPR harus memaklumi, 271 juta rakyat ini banyak yang terbiasa membaca laporan-laporan yang rumit, apakah sudah ada upaya dari DPR untuk dapat memudahkan rakyat dari segala lapisan untuk mendapatkan informasi yang mudah diakses dan mudah dipahami?

Apakah ada sistem penilaian kinerja dari 575 DPR tersebut agar 271 juta rakyat ini dapat melihat dan mengetahui yang mana saja anggota DPR yang telah menjalankan fungsi dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan, sesuai harapan dan keinginan 271 juta rakyat Indonesia?

Apalagi dengan latar belakang anggota DPR yang dikemukakan di atas, bagaimana memastikan isu latar belakang tersebut tidak menjadi kekhawatiran 271 juta rakyat terkait kesulitan yang dideritanya?

Bagaimana memastikan dan menenangkan hati dan pikrian 271 juta rakyat perihal risiko kemungkinan terjadinya salah urus?

Jika belum ada laporan yang legal formal yang dapat diketahui, didapatkan dan dipergunakan oleh masyarakat, apakah sudah dipikirkan untuk segera membuatkannya?

Jika sebagian besar dari 271 juta rakyat belum mendapatkan informasi yang legal formal tersebut, kenapa ada segelintir atau sekelompok masyarakat yang begitu mudahnya untuk menyampaikan pernyataan bahwa ada pelanggaran di sana sini bahkan ada yang bisa dengan mudahnya untuk mengajukan si A, si B untuk diberhentikan, kemudian teriak-teriak di media? Apakah data yang digunakannya adalah resmi atau benar adanya?

Jika iya, kenapa hanya yang bersangkutan memperolehnya, kenapa sebagian besar dari 271 juta rakyat yang lain tidak mendapatkannya? Bukankah 271 juta rakyat ini adalah pewaris yang sah memiliki hak dan tanggungjawab yang sama?

Bagaimana rakyat dapat memastikan bahwa anggaran yang sudah ditetapkan oleh DPR tersebut telah sesuai dengan keinginan 271 juta rakyat Indonesia?

Bila dijejer masih memanjang pertanyaan yang tersimpan di hati dan pikiran sebagian besar dari 271 juta rakyat ini. Bahkan sebagian besar dari rakyat tersebut, sangat tertarik dengan judul lagu yang pernah cukup populer “Sakitnya Tuh Disini.”

Bagaimana caranya mengukur tingkat kepuasan 271 juta rakyat Indonesia atas kinerja DPR yang dipilihnya?

Apakah tersedia alat ukur kinerja dari 575 anggota DPR tersebut?

Penutup

Dengan penjelasan sederhana ini, kiranya masyarakat luas menyadari bahwa ada warisan bersama dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dikelola dan dipelihara kelestariannya. Semua pihak harus bertanggungjawab dan harus punya rasa memiliki.

Dengan mewakilkan kepada DPR dan pemerintah bukan berarti pekerjaannya selesai. Ke-271 juta rakyat tersebut harus proaktif mendorong juga mengawasi.

Mohon kiranya 575 anggota DPR yang sudah dipercayakan oleh rakyat, para mulia, yang duduk di Gedung megah milik 271 juta rakyat NKRI ini dapat merespon baik usulan dan pertanyaan yang diajukan tersebut.

Satu hal yang perlu diluruskan adalah walapun anggota DPR yang diusulkan oleh partai untuk dipilih rakyat artinya yang mulia anggota DPR terpilih tidak harus manut secara penuh ke partainya, jika ada keputusan atau program partai yang diusulkan tidak untuk kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh 271 juta rakyat NKRI ini.

Pemilik kekuasaan tertinggi adalah 271 juta rakyat bukan hanya terbatas pada partai dan pengurus partainya.

Jika ada program yang tidak diperuntukkan dan bermanfaat untuk 271 juta rakyat NKRI, maka beranikanlah untuk bersuara dan menolak walau sepahit apapun itu resikonya. Karena pertanggungjawaban yang berdasarkan kebenaran yang abadi dan hakiki itu nantinya masih akan ada di depan Tuhannya masing-masing.

Seluruh anak bangsa, kiranya bangunlah dari tidur panjangnya, sadarilah dan bersatulah dalam satu kesatuan, satu kepentingan dan satu tujuan bersama di UUD 1945.

Untuk melihat secara keseluruhan tulisan yang berisi saran dan masukan Penulis, dapat mengakses langsung ke www.beritanusa.id/category/topad.

Dan program pemberdayaan masyarakat dan UMKM dan usulan sistem terintegrasi berbasis digital, dapat mengakses www.pusatnusa.com.

Share :

Baca Juga

TOPAD

Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Unggul dan Mempertanyakan Peran LKPP
Parluhutan

TOPAD

Launching Pasar Nusantara Digital

TOPAD

Jangan Jatuhkan Kebesaran Bangso Batak Hanya Karena Masalah Kecil
Parluhutan S (Topad), Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Rakyat Nusantara (Pusatnusa). Foto/Beritanusa

TOPAD

Estafet “Revolusi Mental” di Tangan Ephorus Terpilih HKBP
Parluhutan S (Topad), Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Rakyat Nusantara (Pusatnusa). Foto/Beritanusa

TOPAD

Sampai Kapan Corona Mengancam?

TOPAD

Lawan Mafia, Dor Kalau Diperbolehkan Undang-undang
Ketua Umum PUSATNUSA Parluhutan melantik sejumlah pengurus daerah. Foto: Beritanusa.id

TOPAD

Pidato Lengkap Ketua Umum PUSATNUSA saat HUT ke-75 RI
Parluhutan S (Topad), Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Rakyat Nusantara (Pusatnusa). Foto/Beritanusa

TOPAD

Revitalisasi Kearifan Lokal