Home / NASIONAL

Rabu, 30 Desember 2020 - 14:51 WIB

Setiap Kegiatan FPI Bakal Dibubarkan

Massa Front Pembela Islam (FPI) saat aksi di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu silam. Foto/Antara

Massa Front Pembela Islam (FPI) saat aksi di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu silam. Foto/Antara

JAKARTA, BERITANUSA.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyatakan Front Pembela Islam (FPI) merupakan organisasi terlarang.

Menurut Mahfud, hal itu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82 PUU 11 2013 tertanggal 23 Desember 2014 bahwa pemerintah telah melarang aktivitas FPI.

“Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan FPI, karena FPI tidak lagi memiliki legal standing,” kata Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Menko Polhukam, Rabu (30/12).

Menurut Mahfud, legal standing itu berlaku bagi FPI baik sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun organisasi biasa. Dengan larangan tersebut, Mahfud menyatakan bahwa FPI tidak lagi memiliki legal standing.

Dengan ketiadaan legal standing, mantan hakim konstitusi itu juga meminta pemerintah daerah menindak tegas organisasi yang membawa nama FPI.

“Kepada aparat pemerintah, pusat dan daerah, kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI dianggap tidak ada dan harus ditolak, karena legal standing tidak ada, terhitung hari ini,” tukas Mahfud.

Pelanggaran atas kegiatan FPI tersebut dituangkan dalam Keputusan Bersama 6 Pejabat Tertinggi di K/L yakni Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Pemerintah mengumumkan pembubaran organisasi yang didirikan Muhammad Rizieq Shihab itu pada Rabu (30/12). Mahfud didampingi sejumlah petinggi lembaga dan kementerian terkait menyatakan bahwa FPI sudah dianggap bubar sejak tahun lalu.

“Saya ingin menyampaikan bahwa FPI sejak tanggal 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum,” terang Mahfud.

(cnn/nas)

Share :

Baca Juga

Ilustrasi vaksin Covid-19. Foto/Ist

NASIONAL

Update Kasus Corona 18 September: 236.519 Positif, 170.774 Sembuh
Kantor Waskita Karya. Foto/Ist

NASIONAL

Kementerian BUMN Harus Bersihkan Dugaan Proyek Fiktif Waskita
Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Joni Surpiyanto. Foto/TNI

NASIONAL

Kasum TNI Tinjau Latihan Penanganan Force Down Pesawat Asing
Gedung Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di kawasan Rasuna Said, Jakarta, Minggu (19/7). Foto/MI

NASIONAL

Mokhammad Najih Disetujui Jadi Ketua Ombudsman 2021-2026
Ilustrasi minuman keras. Foto/MI

NASIONAL

PBNU & Muhammadiyah Tolak Izin Investasi Miras
Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera dan Bintang Jasa kepada 71 orang penerima dalam upacara Penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 11 November 2020. Foto/BPMI Setpres

NASIONAL

Presiden Jokowi Anugerahkan 71 Tanda Kehormatan
Relawan medis dan non medis yang tergabung dalam Gugus Tugas Covid-19 dapat santunan biaya premi BPJAMSOSTEK dari Baznas. Foto/Ist

NASIONAL

Komitmen Tim Relawan Bantu Tangani Pandemi Covid-19
Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin. Foto/MI

NASIONAL

Harlah ke-95, Wapres: Tugas NU Akan Semakin Berat