Home / NASIONAL

Selasa, 5 Januari 2021 - 09:13 WIB

Soal Maklumat Kapolri, Kebebasan Pers Tetap Dijamin

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono (Kanan). Foto/MI

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono (Kanan). Foto/MI

JAKARTA, BERITANUSA.id – Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menjelaskan terkait dengan adanya sejumlah poin yang ada di dalam maklumat Kapolri dengan nomor Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol Dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Argo menjelaskan bahwa maklumat Kapolri tersebut tidak akan menjadi ancaman bagi insan pers maupun media. Sebab, menurut dia, Kepolisian sangat menghormati Undang-undang (UU) No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Kami memahami dan menghormati UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, Polri juga menghargai dan menghormati bahwa kebebasan pers, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Atas dasar ini maka Polri meyakinkan bahwa maklumat Kapolri bukan menjadi ancaman bagi insan pers maupun media,” ucap Argo dalam rilisnya, Selasa (5/1).

Ia menegaskan maklumat Kapolri tersebut tidak ditujukan untuk produk-produk jurnalistik di media massa. Dalam hal ini juga secara penuh kebebasan pers telah dilindungi oleh UU Pers yang berlaku.

“Dalam maklumat Kapolri tersebut di poin 2d tidak menyinggung media. Sepanjang memenuhi kode etik jurnalistik, media dan penerbitan pers tidak perlu risau karena dilindungi UU Pers. Kebebasan berpendapat tetap mendapat jaminan konstitusional,” jelas dia.

Terkait kebebasan pers, Polri bahkan telah memiliki perjanjian kerja sama (MoU) dengan Dewan Pers.

“Polri selama ini menjadi institusi yang aktif mendukung kebebasan pers. MoU dengan Dewan Pers menjadi komitmen Polri untuk tetap mendukung kerja teman-teman pers supaya bekerja sesuai dengan undang-undang,” tambah dia.

Argo menjelaskan bahwa Pasal 2d Maklumat Kapolri yang dipersoalkan adalah jika konten yang diproduksi dan disebarluaskan bertentangan dengan UUD 1945 dan ideologi negara Pancasila, seperti yang mengandung unsur berita bohong atau hoaks, SARA, mengadu domba, bernada perpecahan, provokatif, hingga mengakibatkan gangguan kamtibmas.

“Namun jika mengandung hal tersebut, tentunya tidak diperbolehkan. Maka negara harus hadir untuk melakukan penindakan dan pencegahan. Selama konten yang diproduksi dan penyebarannya tidak bertentangan dengan sendi-sendi berbangsa dan bernegara, dapat dibenarkan. Mengakses, mengunggah, menyebar kembali yang dilarang atau pun yang ada tindak pidananya, dapat dikenakan UU ITE,” tandasnya.

(heq)

Share :

Baca Juga

Gedung DPR RI tengah dilakukan penyemprotan disenfektan. Foto/Suara

NASIONAL

Baleg DPR Klaim Draf UU Ciptaker yang Beredar Bukan Naskah Asli
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran (kanan) bersama Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman menunjukkan barang bukti milik pelaku. Foto/Antara

NASIONAL

Bentrok dengan Pendukung Rizieq, Polda Sita Senpi dan Samurai
Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara saat menyerahkan diri ke KPK. Foto/Tangkapan layar

NASIONAL

KPK Perika 5 Saksi Terkait Korupsi Bansos Covid

NASIONAL

Cakung Tak Banjir, DPRD DKI Apresiasi Kinerja Wali Kota dan Dinas SDA
Presiden Jokowi tinjau lokasi terdampak bencana di Kalimantan Selatan. Foto/Setneg

NASIONAL

Tiba di Kalsel, Jokowi Langsung Tinjau Korban Banjir
Ilustrasi batik. Foto/Ist

NASIONAL

Sejarah Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober
Ilustrasi Covid-19. Ist

NASIONAL

Covid-19 Tembus 200 Ribu, Pakar Dorong PSBB Diterapkan Lagi
Ilustrasi--Ujian Nasional. Foto/Freepik

NASIONAL

Cara Registrasi Akun LTMPT untuk SNMPTN 2021