Home / NASIONAL

Jumat, 7 Agustus 2020 - 13:52 WIB

Soal Protokol Kesehatan, Pemerintah Jangan Hanya Berwacana, tapi Juga Beri Teladan

Ilustrasi protokol kesehatan. Foto/Ist

Ilustrasi protokol kesehatan. Foto/Ist

JAKARTA, BERITANUSA.id – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah daerah turut menerapkan protokol kesehatan kepada jajarannya. Dia menyebut, pemerintah tidak hanya berwacana, tapi juga memberikan keteladanan.

Berdasarkan instruksi Presiden (Inpres) nomor 6 tahun 2002 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19, kepala daerah diminta melakukan sosialiasi masif tekait protokol kesehatan dan mengenakan sanksi bagi yang tidak menaatinya.

“Bagaimana masyarakat mau taat dan disiplin jika mereka tahu para pejabat justru mendapat dispensasi. Masyarakat dilarang bepergian, tapi para pejabat sudah mulai sibuk kunjungan kerja,” ujar Netty melalui rilisnya, Kamis (6/8).

Dia mengatakan, masyarakat dilarang berkerumun, tapi para pejabat sudah mulai rapat dan lobby-lobby, bahkan selenggarakan resepsi pernikahan. Masyarakat diminta pakai masker, tapi banyak pejabat yang fotonya beredar di medsos dan layar kaca tanpa masker.

Untuk itu, kata Netty, sangat tidak masuk akal menerapkan sanksi kepada masyarakat, sementara pemerintah belum menyiapkan infrastrukturnya dengan baik. Fasilitas protokol kesehatan seperti masker dan tempat cuci tangan di tempat umum harus tersedia.

“Harus dipastikan ada penanda jaga jarak di setiap lokasi, serta petugas yang mengukur suhu dan memastikan jumlah orang separuh dari kapasitas, dan sebagainya,” ungkapnya.

Menurut Netty, jangan sampai rakyat diberi sanksi tapi kantor pemerintah, pengelola tempat publik dan perusahaan tidak dipaksa untuk menyediakan fasilitasnya.

Selain itu, kata Netty, pemberian sanksi saat ini sudah terlambat. Penerapan sanksi seharusnya diberlakukan seiring diterapkannya new normal yang merelaksasi aktivitas masyarakat.

“Sekarang masyarakat cenderung merasa aman dan mulai mengabaikan protokol kesehatan, jika tetiba diberi sanksi akan kaget dan malah kontraproduktif,” lanjutnya.

Soal jenis sanksi, Netty juga tidak setuju jika dalam bentuk denda uang yang pasti menambah beban masyarakat.

“Untuk bertahan hidup saja, masyarakat masih kembang kempis, apatah lagi untuk bayar denda. Pemda harus kreatif memikirkan bentuk sanksi yang edukatif setelah sebelumnya melakukan sosialisasi dan menunjukkan keteladanan para pejabat publiknya,” tandasnya. (heq/dpr)

Share :

Baca Juga

Ilustrasi -- Petugas Densus 88 Antiteror Mabes Polri melakukan penggeledahan di rumah terduga teroris. Foto/Antara

NASIONAL

Polisi Ungkap Belasan Terduga Teroris JAD Makassar Anggota FPI
Ilustrasi Covid-19 di Jakarta. Foto/Antara

NASIONAL

Update Corona 27 Januari: Tambah 11.948, Positif 1.024.298
Ilustrasi vaksin Covid-19. Ist

NASIONAL

Update Kasus Corona 16 September: 228.993 Positif, 164.101 Sembuh
Sejumlah kendaraan melintas di ruas Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (1/4). Foto/Antara

NASIONAL

Lajur Tol Jagorawi Terapkan Buka Tutup Imbas Perbaikan Jembatan
Transjakarta. ist

NASIONAL

Transjakarta Modifikasi Sejumlah Rute, Berikut Rinciannya
Ketua KPU Arief Budiman. Foto/Antara

NASIONAL

Ketua KPU Arief Budiman Dipecat
Ilustrasi minuman keras. Foto/MI

NASIONAL

PBNU & Muhammadiyah Tolak Izin Investasi Miras
Ilustrasi--Masjid. Foto/Istimewa

NASIONAL

Muhammadiyah: 1 Ramadan Jatuh 13 April 2021